New Policy: 6 Kontroversi Kepala BGN Dadan Hindayana hingga Berujung Dicopot Prabowo
6 Kontroversi Dadan Hindayana Hingga Dicopot Prabowo
New Policy – JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjadi sorotan setelah diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Penggantian ini terjadi sebagai dampak dari berbagai isu kontroversial yang terus memicu diskusi sejak ia menjabat. Nanik S Deyang, mantan Wakil Kepala BGN, ditunjuk sebagai pengganti, sementara Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya juga ditarik dari jabatannya. Perubahan ini diharapkan mendorong implementasi New Policy yang lebih efektif dalam menjaga kesehatan masyarakat dan meningkatkan kinerja lembaga terkait.
Pemimpin Baru BGN dan Strategi New Policy
Penggantian kepemimpinan di BGN dilakukan setelah evaluasi yang dilakukan Presiden selama hampir satu setengah tahun. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kinerja dan dampak kebijakan yang dijalankan. “Penggantian ini bertujuan memastikan New Policy dapat berjalan lebih terarah dan akuntabel,” kata Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026). Dengan rekrutmen pejabat baru, pemerintah berharap menghadirkan dinamika baru dalam pengelolaan program gizi nasional.
Dalam konteks New Policy, tugas utama BGN adalah memastikan distribusi kebijakan gizi yang sehat dan berkelanjutan. Namun, beberapa kebijakan yang diusulkan Dadan Hindayana sebelumnya dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Kritik terutama muncul terkait ketidakseimbangan antara visi ideal dan realisasi di lapangan. Oleh karena itu, keputusan untuk mengganti pimpinan menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem manajemen lembaga tersebut.
Kontroversi yang Menghiasi Masa Jabatan Dadan
New Policy di BGN terus menimbulkan polemik, terutama karena beberapa pernyataan Dadan yang menimbulkan perdebatan. Salah satu isu yang mencolok adalah klaimnya bahwa minum susu 2 liter per hari dapat meningkatkan pertumbuhan anak. Dua putranya yang tercatat memiliki tinggi badan hingga 181 cm dan 185 cm menjadi contoh yang digunakan Dadan untuk mendukung klaim ini. Namun, banyak pihak mengkritik pendekatan ini karena dianggap tidak realistis dan kurang didukung data.
Isu kedua terkait dengan pernyataan Dadan tentang kesehatan masyarakat. Ia menyatakan bahwa kebijakan gizi tertentu bisa memperbaiki masalah nutrisi secara cepat. Meski mendapat apresiasi dari sejumlah kelompok, kritik pun muncul dari para ahli karena pendekatan ini dianggap terlalu idealis tanpa cukup bukti empiris. Kebijakan yang diusulkan juga dinilai kurang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang beragam, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas.
Kontroversi ketiga terjadi karena perubahan strategi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menekankan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya, termasuk alokasi anggaran yang dianggap tidak konsisten. Beberapa pihak menyebut perubahan ini menyebabkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, sementara yang lain menilai bahwa penyesuaian ini lebih sesuai dengan New Policy yang menekankan efisiensi.
Masalah keempat adalah tudingan pemotongan anggaran yang melibatkan Dadan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia mengurangi dana untuk kegiatan sektor gizi, yang dinilai memengaruhi capaian program. Meski belum ada bukti pasti, kecurigaan ini terus berlanjut, terutama karena kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Dengan New Policy, pemerintah berharap mengatasi hal ini melalui sistem pengawasan yang lebih ketat.
Kontroversi kelima terkait dengan revisi standar gizi. Dadan mengajukan perubahan parameter kesehatan yang dinilai menyimpang dari standar nasional. Perubahan ini memicu reaksi dari pelaku program dan masyarakat yang merasa kebijakan tersebut tidak lagi relevan. Tapi, pihak pemerintah menyebut revisi ini sebagai bagian dari New Policy yang ingin menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan terkini masyarakat.
Kontroversi terakhir adalah keterlibatan Dadan dalam isu korupsi. Meski belum ada bukti konkret, sejumlah laporan menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan dana BGN. Hal ini memicu pertanyaan tentang akuntabilitas dan integritas pejabat yang menjabat dalam New Policy. Pergantian Dadan dianggap sebagai langkah untuk memperbaiki citra lembaga tersebut dan menjamin kebijakan yang lebih transparan.