Main Agenda: Wamenkum Ungkap Alasan Usia Pensiun Kapolri Bisa Diperpanjang
Wamenkum Ungkap Alasan Usia Pensiun Kapolri Bisa Diperpanjang
Main Agenda – Di tengah berbagai diskusi terkait reformasi kepolisian, Main Agenda menjadi topik utama dalam rapat Komite III DPR. Pada Selasa (9/6/2026), Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej, yang lebih dikenal sebagai Prof Eddy, menjelaskan bahwa usia pensiun Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) bisa diperpanjang karena sesuai dengan kebutuhan Presiden. Menurut Eddy, Presiden memiliki wewenang sebagai panglima tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang mengatur seluruh institusi keamanan, termasuk Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Kepolisian.
“Jadi, sekali lagi bahwa Presiden adalah panglima tertinggi. Jadi, memegang kekuasaan atas Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Kepolisian,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.
Presiden Berhak Tentukan Perpanjangan Usia Pensiun
RUU Polri yang sedang dibahas menjadi bahan untuk memperkuat Main Agenda pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan. Dalam diskusi, Eddy menegaskan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan penambahan batas usia pensiun Kapolri. Keputusan ini diberikan sebagai bagian dari kebijakan presiden dalam memastikan kontinuitas kepemimpinan di institusi kepolisian.
“Jadi, presiden bisa menggunakan hak prerogatif untuk memperpanjang usia. Pertimbangannya hanya itu,” katanya.
Perubahan ini disambut positif oleh sejumlah pihak karena memungkinkan kepolisian untuk lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan dinamis. Sebelumnya, masa jabatan Kapolri dibatasi hingga usia 61 tahun, tetapi revisi RUU Polri memberikan ruang untuk diperpanjang satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. Dalam Main Agenda, poin ini dianggap penting untuk menyesuaikan kebutuhan sektor keamanan dengan perkembangan situasi nasional.
Perubahan Aturan Usia Pensiun Kapolri
Dalam rapat panitia kerja (panja) RUU Polri, Eddy menyampaikan usulan pemerintah yang memperpanjang usia pensiun Kapolri. Ia menegaskan bahwa perubahan ini disertai dengan penambahan ketentuan baru di Pasal 30 ayat 5 huruf C. Menurut Eddy, aturan tersebut memungkinkan perwira tinggi bintang empat untuk tetap aktif hingga usia 60 tahun, dengan opsi perpanjangan hingga satu tahun.
“Berdasarkan Timus Timsin, kami ingin menyampaikan sedikit saja ada dua hal. Yang pertama adalah pada Pasal 30 ayat 5 huruf C bunyinya menjadi, ‘Khusus untuk perwira tinggi bintang empat, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden’,” ujar Eddy.
Revisi RUU Polri ini menjadi bagian dari Main Agenda kementerian dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif. Usia pensiun yang diperpanjang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kapolri dalam menangani masalah keamanan yang kompleks. Eddy menekankan bahwa keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga fungsi operasional dan pengalaman yang diperlukan dalam posisi strategis.
Komite III DPR Setuju dengan Perubahan RUU Polri
Persetujuan terhadap revisi usia pensiun Kapolri diambil setelah diskusi panjang dalam rapat panja RUU Polri Komite III DPR. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan pertanyaan sebagai bagian dari Main Agenda yang ingin menggali kebijakan tersebut. Setelah menjelaskan secara rinci, Eddy memastikan bahwa semua peserta rapat sepakat dengan usulan perpanjangan usia pensiun Kapolri.
“Kami sudah sepakat, jadi tidak ada masalah. Ini menjadi bagian dari Main Agenda kita untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan saat ini,” ujar Habiburokhman setelah mendengar penjelasan dari Eddy.
Keputusan ini menjadi sorotan karena memperkuat wewenang Presiden dalam menentukan kepemimpinan kepolisian. Eddy menambahkan bahwa perubahan usia pensiun Kapolri diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keamanan, terutama dalam kondisi darurat atau perubahan situasi politik. Main Agenda ini juga melibatkan penyesuaian dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berubah cepat di Indonesia.
Impak Perubahan RUU Polri pada Kepolisian
Revisi usia pensiun Kapolri yang diperpanjang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap organisasi kepolisian. Eddy menjelaskan bahwa kebijakan ini memberikan ruang bagi Kapolri untuk tetap menjadi pemimpin selama masa krisis atau perubahan kebijakan nasional. Menurutnya, Main Agenda ini dirancang untuk menjaga konsistensi dan kinerja kepemimpinan di tengah dinamika politik yang terus berubah.
“Kami yakin bahwa Main Agenda ini akan memberikan dampak positif bagi kepolisian dalam menjaga stabilitas negara,” tambahnya.
Dengan adanya perpanjangan usia pensiun, Kapolri bisa lebih lama menjalankan tugasnya hingga mencapai usia 60 tahun atau lebih, tergantung kebutuhan. Eddy juga menyoroti bahwa perubahan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi dan keahlian para pemimpin kepolisian. Selain itu, Main Agenda ini menjadi bentuk respons terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks di era modern.