Latest Program: Pigai Semprot Komnas HAM usai Singgung Dugaan Pelanggaran HAM di Program MBG
Pigai Bantah Dugaan Pelanggaran HAM dalam Program MBG
Latest Program – JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai membantah klaim Komnas HAM yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai indikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pigai menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan. “MBG merupakan program yang secara langsung mendukung kebutuhan hak asasi manusia, terutama dalam akses makanan sehat,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Selasa (16/6/2026).
Dalam rangkaian pidato terbaru, Pigai menekankan bahwa konsep HAM modern tidak bisa dipandang secara menyeluruh hanya dari satu program. Ia menambahkan bahwa MBG dirancang untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, dan pengelolaannya telah memenuhi standar kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan. “Latest Program ini bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi anak-anak dan keluarga miskin,” jelas Pigai.
Perbedaan Pandangan antara Pigai dan Komnas HAM
Pigai mengkritik penjelasan Komnas HAM yang menganggap MBG sebagai pelanggaran HAM, karena belum memahami konsep pemberdayaan sosial. “Komentar Komnas HAM terkesan terburu-buru dan tidak mempertimbangkan konteks pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah,” katanya. Menurut Pigai, penilaian Komnas HAM terlalu fokus pada aspek teknis tanpa mengakui manfaat program tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“MBG adalah bagian dari upaya pembangunan berbasis HAM yang bertujuan meningkatkan standar hidup, bukan sekadar alat untuk menyalahkan pemerintah. Latest Program ini perlu dinilai secara menyeluruh, termasuk dalam konteks perlindungan hak anak dan kelompok rentan.”
Temuan Komnas HAM terhadap MBG
Sebelumnya, Komnas HAM telah melakukan investigasi lapangan terkait MBG, menemukan beberapa masalah serius. Dari laporan yang diungkapkan, lembaga ini menyebut adanya indikasi kurangnya pengawasan terhadap penyediaan makanan, serta risiko ketidaksesuaian dengan standar keamanan pangan. Selain itu, ditemukan kejadian keracunan pangan yang mengancam kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
“Dalam pelaksanaan MBG, terdapat indikasi kuat pelanggaran HAM, termasuk terhadap hak atas kesehatan, hak anak, dan hak informasi warga. Latest Program ini perlu direspon secara progresif, bukan hanya dianggap sebagai penyebab masalah,” tambah anggota Komnas HAM dalam pernyataan terpisah.
Komnas HAM juga mengkritik ketidaktepatan sasaran program, dengan menyoroti bahwa sejumlah kejadian keracunan pangan terjadi di daerah-daerah dengan tingkat kesehatan yang masih rendah. Dari 11 Mei 2026 hingga 16 Juni 2026, tercatat 449 kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan terkait MBG, dengan korban mencapai 38.023 orang di 36 provinsi dan 221 kabupaten/kota. Masalah ini menurut Komnas HAM menggambarkan kurangnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan program.
Peran MBG dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Pigai menambahkan bahwa MBG telah memberikan manfaat signifikan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. “Program ini mengurangi ketimpangan akses pangan, sehingga dapat dianggap sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030,” ujarnya. Menurutnya, pemberdayaan sosial melalui MBG sejalan dengan prinsip HAM, karena menjamin kebutuhan dasar yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.
“Latest Program ini bertujuan memperkuat keadilan sosial dan menjamin akses pangan yang merata. Selama ini, MBG telah membantu puluhan ribu warga yang tidak memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tutur Pigai.
Pigai juga menegaskan bahwa keberhasilan program seperti MBG tidak bisa diukur hanya dari angka korban keracunan pangan, tetapi juga dari dampak positifnya dalam mengurangi angka kelaparan. “Latest Program ini perlu diperhitungkan dalam konteks kebutuhan nasional, dan evaluasi HAM harus diimbangi dengan penilaian dari berbagai aspek,” lanjutnya.
Respons Publik terhadap MBG
Di sisi lain, respons publik terhadap MBG terlihat beragam. Sebagian masyarakat mengapresiasi program ini sebagai upaya pemerintah memperbaiki kualitas hidup, terutama di daerah terpencil. Namun, sejumlah kelompok juga menyoroti adanya kesalahan dalam pengelolaan program, seperti ketidaksempurnaan dalam distribusi bahan pangan dan kurangnya edukasi kepada masyarakat.
“Latest Program ini memang memberikan manfaat, tetapi perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mencapai tujuan HAM. Apresiasi dan kritik masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi yang lebih komprehensif,” kata aktivis lingkungan hidup yang terlibat dalam pengawasan program.