KPK Bisa Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus Jika Penyidikan Terhambat
KPK Siap Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus Jika Penyidikan Mengalami Hambatan
Beritasosial.com – KPK Bisa Ambil Alih Kasus eks Jampidsus ketika proses penyidikan yang sedang berlangsung mengalami kendala signifikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diprediksi memiliki kewenangan hukum untuk mengambil alih penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Langkah strategis ini dapat diambil apabila Tim 9 Kejaksaan Agung mengalami hambatan substansial dalam proses penyidikan selama periode waktu tertentu yang telah ditetapkan.
Menurut Romli Atmasasmita, seorang pakar hukum pidana terkemuka, penanganan perkara eks Jampidsus tersebut menuntut pendekatan yang cermat, objektif, dan berlandaskan alat bukti yang kuat. Ia menegaskan bahwa perkara ini tidak boleh hanya didasarkan pada spekulasi di ruang publik, melainkan harus mengikuti prosedur penyidikan sesuai KUHAP yang berlaku secara ketat.
Proses Penyidikan yang Objektif dan Profesional
Penyidikan tidak boleh tergesa-gesa. Seluruh tahapan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan KUHAP agar hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, kata Romli dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).
Romli juga menyoroti keterkaitan erat antara dugaan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kedua jenis kejahatan tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang komprehensif. Ia menilai kinerja Tim 9 Kejagung sangat krusial dalam mengungkap fakta hukum secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan saksi hingga pengumpulan alat bukti yang relevan.
Dalam konteks hukum pidana, Romli menjelaskan bahwa pembuktian dalam kasus eks Jampidsus harus dilakukan dengan ketelitian tinggi. Ia menambahkan bahwa kedua perkara tersebut saling berkaitan, sehingga pembuktiannya tidak boleh sembarangan. Proses ini memerlukan verifikasi silang terhadap setiap elemen bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik.
Kedua perkara tersebut memiliki hubungan sebab akibat, sehingga pembuktiannya harus dilakukan secara cermat, imbuhnya.
Selain itu, Romli mendukung langkah tim penyidik untuk memeriksa berbagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan eks Jampidsus. Ia menjelaskan bahwa penyidik diperkirakan akan melibatkan orang-orang yang mengetahui aktivitas mantan jaksa tersebut, maupun pihak lain yang terkait dengan perkara. Pendekatan ini memastikan tidak ada aspek penting yang terlewat dalam proses investigasi.
Karena itu, penyidik memperkirakan akan memeriksa berbagai pihak, termasuk orang-orang yang mengetahui aktivitas eks Jampidsus, maupun pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, ujarnya.
Romli juga menegaskan bahwa apabila penyidikan mengalami hambatan serius dalam jangka waktu tertentu, terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan KPK mengambil alih penanganan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa perkara ini tidak dapat disimpulkan hanya dari opini yang beredar di media sosial, karena fokus utama harus tetap pada fakta hukum yang terverifikasi.
Apabila proses penyidikan menghadapi hambatan serius dalam jangka waktu tertentu, terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan KPK mengambil alih penanganan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkara ini tak bisa disimpulkan hanya dari opini yang beredar dari media sosial yang menilai fokus utama harus tetap pada fakta hukum, kata Romli.
Di sisi lain, Nurman Herin tercatat sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan TPPU terkait Febrie Adriansyah. Tersangka tersebut saat ini ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kehadirannya sebagai tersangka baru menambah kompleksitas kasus yang sedang berlangsung.
Pada akhirnya, Romli menilai kasus ini merupakan ujian besar bagi sistem penegakkan hukum Indonesia. Ia berharap publik dapat melihat apakah seluruh fakta akan berhasil diungkap secara transparan, independen, dan tanpa pandang bulu. Proses ini akan menjadi tolak ukur kredibilitas lembaga penegak hukum nasional.
Publik kini menanti apakah seluruh fakta akan berhasil diungkap secara transparan, independen dan tanpa pandang bulu, pungkasnya.