Important News: Majelis Etik Ombudsman Minta Hery Susanto Mundur

Majelis Etik Ombudsman Minta Hery Susanto Mundur

Beritasosial.com – Important News – JAKARTA – Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) telah resmi meminta Hery Susanto untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua nonaktif ORI. Pengumuman ini datang setelah investigasi terhadap dugaan pelanggaran etik terhadap Hery selesai, dengan rekomendasi pengunduran diri sebagai langkah paling tepat. Jimly Asshiddiqie, ketua Majelis Etik ORI, mengatakan bahwa rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada keluarga Hery sebagai langkah berikutnya dalam proses pemeriksaan. “Ombudsman telah mengirimkan utusan untuk menyerahkan rekomendasi pengunduran diri kepada keluarga Hery Susanto,” jelas Jimly dalam konferensi pers di Kantor ORI, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Detil Kasus dan Pernyataan Hery Susanto

Dalam prosesnya, Majelis Etik menunggu pembelaan tertulis dari Hery Susanto sebagai langkah penyelesaian. “Kami menunggu pembelaan tertulis dari Hery sebagai langkah berikutnya dalam proses ini,” tambah Jimly. Pengunduran diri yang diminta ini berdasarkan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Hery dalam kasus suap terhadap PT TSHI, perusahaan nikel yang berbasis di Sulawesi Tenggara. Kasus ini terungkap setelah Hery menjabat sebagai ketua ORI selama enam hari terakhir, sebelum menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejagung.

Important News menyoroti bahwa penahanan Hery Susanto tidak hanya terkait penyelidikan kejaksaan, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan dari Majelis Etik dalam pengambilan keputusan. Jimly menjelaskan bahwa tindakan penahanan oleh Kejagung sudah final, namun Majelis Etik masih menunggu respons Hery terhadap surat pembelaan yang akan diajukan. Jika Hery menunjukkan kesediaan untuk mundur, pihaknya bisa mempertimbangkan pengurangan sanksi.

Kasus Korupsi dan Dugaan Suap

Kasus Hery Susanto berawal dari dugaan penerimaan suap sebesar Rp1,5 miliar dari para pejabat PT TSHI, yang terlibat dalam proyek nikel di Sulawesi Tenggara. Kejaksaan Agung telah menetapkan Hery sebagai tersangka setelah menyelesaikan investigasi yang menunjukkan bahwa ia terlibat langsung dalam transaksi suap tersebut. Dalam penyelidikan ini, ditemukan adanya keterlibatan Hery dalam memberikan keterangan yang disangkal oleh pihak PT TSHI, sehingga memicu proses hukum yang diawali dengan penahanan.

Majelis Etik Ombudsman, yang bertugas mengawasi kode etik di lingkungan ORI, menilai bahwa Hery Susanto telah melanggar prinsip kejujuran dan transparansi. “Kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran etik bisa terjadi bahkan pada posisi yang dianggap penting,” ujar anggota Majelis Etik lainnya, yang tidak ingin disebutkan namanya. Pernyataan ini memperkuat argumen bahwa Hery perlu mengundurkan diri sebagai tindakan pengakuan terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Respons dari Internal Ombudsman dan Penyelesaian Kasus

Pengambilan keputusan Majelis Etik dilakukan setelah melalui proses yang memakan waktu beberapa bulan. Pihak ombudsman menyatakan bahwa Hery Susanto diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum membuat keputusan akhir. “Setelah membaca pembelaan tertulis dari Hery, kami akan menentukan apakah ia layak untuk dipertahankan atau harus mundur,” kata Jimly. Dalam kasus ini, Majelis Etik menyatakan bahwa pengunduran diri adalah tindakan paling efektif untuk memperbaiki reputasi ORI.

Di sisi lain, Kejagung mengungkap bahwa penahanan Hery Susanto sudah final setelah memastikan adanya alat bukti yang memadai. “Kami sudah memperoleh cukup bukti untuk menetapkan Hery sebagai tersangka,” ujar Kepala Kejaksaan Agung dalam wawancara terpisah. Pemecatan Hery Susanto tidak hanya memengaruhi kredibilitas ORI, tetapi juga menjadi contoh tindakan tegas dalam memerangi korupsi di lingkungan pemerintahan.

Konteks Kasus dan Dampak pada Publik

Kasus Hery Susanto terjadi dalam konteks yang sensitif, karena ORI merupakan lembaga independen yang berperan penting dalam melindungi hak masyarakat. Pelanggaran etik yang dilakukan Hery dipandang sebagai tindakan yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Sejumlah anggota masyarakat dan aktivis anti-korupsi menilai bahwa tindakan Majelis Etik untuk meminta Hery mundur adalah langkah yang tepat.

“Important News ini membuktikan bahwa institusi seperti Ombudsman juga bisa terlibat dalam kasus korupsi, sehingga harus diambil tindakan tegas untuk menjaga integritas,” kata aktivis anti-korupsi dari Aliansi Pemantau Korupsi (APK). Penyelidikan terhadap Hery Susanto menjadi sorotan publik karena melibatkan dana yang besar dan pejabat tinggi perusahaan nikel yang dikenal sebagai salah satu pelaku utama korupsi di Indonesia.

Kasus ini juga memicu perdebatan dalam dunia politik, dengan beberapa pihak menilai bahwa keputusan Majelis Etik adalah tindakan yang adil, sementara yang lain berpendapat bahwa prosesnya masih bisa lebih transparan. Namun, secara umum, penegakan hukum terhadap Hery Susanto dianggap sebagai bentuk respons yang diperlukan untuk menjaga kredibilitas ombudsman sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh pihak lain.

Langkah Berikutnya dan Harapan Masyarakat

Majelis Etik Ombudsman menunggu respons Hery Susanto terhadap rekomendasi pengunduran diri. Jika Hery menyetujui, maka dia akan diberikan kesempatan untuk mengakhiri masalah ini secara damai. Namun, jika ia menolak, maka pihak ombudsman akan melanjutkan proses hukum dalam rangka menegakkan sanksi yang lebih berat. “Kami harap Hery segera memenuhi rekomendasi ini untuk mempercepat penyelesaian kasus,” harap Jimly.

Important News mengingatkan bahwa kasus Hery Susanto bukan hanya tentang satu individu, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh lembaga publik untuk tetap menjunjung tinggi etika dan transparansi dalam menjalankan tugas. Dengan mengambil langkah mundur, Hery Susanto bisa membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap ORI dan memberikan contoh yang baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.