Topics Covered: Strategi Moneter Dikritik Banggar DPR, Begini Penjelasan BI Soal Menjaga Rupiah

Strategi Moneter Dikritik, Begini Penjelasan BI Soal Stabilitas Rupiah

Topics Covered: Kritik DPR terhadap Kebijakan Moneter BI

Topics Covered – JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dolfie Othniel Frederic, menyoroti kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) yang menurutnya kurang tepat dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dolfie mengungkapkan bahwa BI terlalu fokus pada pengendalian fluktuasi harian, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional secara komprehensif. Kritik ini muncul dalam pertemuan bersama Banggar DPR, Rabu (17/6/2026), di mana ia menekankan perlunya penyesuaian kebijakan untuk mengurangi risiko pelemahan rupiah dalam jangka panjang.

Menurut Dolfie, kebijakan BI yang menetapkan rentang fluktuasi harian sebesar ±5% berpotensi menyebabkan akumulasi depresiasi. Ia mengingatkan bahwa jika tren pelemahan rupiah terus berlangsung tanpa evaluasi, dampaknya bisa sangat signifikan. Dengan perhitungan sederhana, ia memproyeksikan bahwa pelemahan 5% per tahun akan mengakibatkan nilai tukar rupiah turun hingga 25% dalam lima tahun dan hampir 50% dalam sepuluh tahun. “Kalau plus minus 5 persen berlangsung selama lima tahun, sudah 25 persen dia terdepresiasi. Kalau 10 tahun, 50 persen (terdepresiasi),” ujar Dolfie, menggambarkan pola pelemahan yang konsisten.

Langkah BI untuk Menjaga Stabilitas Rupiah

BI, di sisi lain, menjelaskan bahwa kebijakan ±5% adalah upaya untuk memastikan stabilitas nilai tukar tanpa menyebabkan gejolak ekstrem. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi perekonomian dari volatilitas tiba-tiba, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal seperti perubahan harga minyak global atau kebijakan moneter negara-negara maju. Dengan membatasi variasi harian, BI mencoba menjaga kepercayaan investor dan meminimalkan risiko terhadap kegiatan ekspor-impor.

Dolfie menekankan bahwa kebijakan ini harus diimbangi dengan penyesuaian berdasarkan kondisi internal. Ia menyoroti bahwa pelemahan nilai tukar secara bertahap dapat memicu ketimpangan ekonomi, di mana sektor tertentu justru mendapat keuntungan sementara kelompok lain mengalami kerugian. Dengan kata lain, BI perlu menyesuaikan kebijakan moneter agar lebih seimbang antara stabilitas jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang. “Mengendalikan gejolak plus minus 5 persen justru cocok dengan pola pelemahan rupiah 10 tahun terakhir,” imbuhnya.

BI mengakui bahwa kebijakan ±5% memang menjadi dasar pengambilan keputusan, tetapi mereka menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap kondisi makroekonomi. Dengan memantau indikator seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan neraca perdagangan, BI dapat menyesuaikan kebijakan moneter agar lebih efektif. Dolfie mengusulkan adanya revisi strategi BI untuk memastikan rupiah tidak hanya stabil, tetapi juga bergerak sesuai dengan dinamika perekonomian dalam negeri.

Analisis Dolfie juga menyoroti dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Jika rupiah terus melemah, harga barang impor akan meningkat, yang berpotensi memperparah tekanan inflasi. Dolfie menyarankan bahwa BI perlu menyesuaikan kebijakan moneter dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya bunga dan pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan bahwa kebijakan yang terlalu ketat bisa menghambat investasi, sementara kebijakan yang terlalu longgar berisiko mengakibatkan krisis mata uang.

Kritik dari DPR ini menambahkan dinamika baru dalam diskusi kebijakan moneter Indonesia. Meski BI tetap berpegang pada pendekatannya, Dolfie menegaskan bahwa perlunya koordinasi lebih erat dengan lembaga pemerintah lain untuk mengoptimalkan strategi. Dengan mempertimbangkan perspektif makroekonomi dan ekspor-impor, kebijakan moneter bisa lebih efektif dalam menjaga stabilitas rupiah. Dalam konteks ini, “Topics Covered” mencakup analisis ekonomi, kritik terhadap kebijakan, dan upaya penyesuaian untuk menghadapi tantangan masa depan.