Purbaya: Babinsa Dilibatkan Misal Petugas Pajak Digebukin
Babinsa Hanya Sebagai Pelindung, Bukan Penagih Pajak: Klarifikasi Purbaya dan Bimo
Beritasosial.com – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memberikan penjelasan terkait keterlibatan unsur keamanan dalam pengawasan Wajib Pajak. Ia menegaskan bahwa aturan ini bukanlah kebijakan baru, melainkan penyempurnaan dari koordinasi yang telah berjalan sejak tahun 2020. Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 yang ditetapkan pada 15 Juli 2026 berfungsi untuk menyempurnakan aturan internal Direktorat Jenderal Pajak.
Kebijakan ini melibatkan Babinsa serta Bhabinkamtibmas dari TNI dan Polri. Tujuannya adalah untuk meluruskan persepsi publik yang selama ini keliru mengenai peran aparat kewilayahan dalam skema perpajakan nasional.
“Jadi sekali lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal DJP. Jadi enggak perlu dipolemikkan dan digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak melibatkan babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja,” ujar Bimo dalam konferensi pers di APBN KiTa, Selasa (21/7/2026).
Pelibatan Babinsa Murni untuk Keamanan Petugas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memberikan penegasan mengenai fungsi Babinsa dalam konteks penagihan pajak. Ia menjelaskan bahwa kehadiran aparat TNI ini semata-mata untuk melindungi petugas pajak dari potensi tindak kekerasan saat menjalankan tugas di lapangan.
Purbaya menekankan bahwa penagihan pajak memerlukan keahlian teknis yang menjadi ranah khusus, bukan kapasitas militer. Aparat TNI tidak akan diterjunkan secara langsung untuk menagih pajak demi meningkatkan penerimaan negara.
“Itu kalau keamanan aja misalnya petugas pajak digebukin orang ya diamankan, itu kan normal,” tegas Purbaya dalam media briefing di kantornya, Rabu (5/8/2026).
Menteri Keuangan tersebut juga menggarisbawahi bahwa Babinsa tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengambilan pajak. Oleh karena itu, keterlibatan mereka tidak dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penagihan langsung.
“Tapi nggak ada kita memakai Babinsa untuk meningkatkan pendapatan pajak mereka juga gak mengerti gimana nah ininya, ambil pajaknya,” kata Purbaya.
Klarifikasi ini bertujuan untuk meredakan polemik publik yang berkembang mengenai peran aparat keamanan dalam skema perpajakan Indonesia. Kedua pejabat tersebut sepakat bahwa koordinasi yang ada bersifat informatif dan protektif, bukan sebagai alat penagihan pajak secara langsung.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Purbaya?
Purbaya is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Purbaya matter?
Purbaya matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.