New Policy: Danantara Sumberdaya Indonesia Resmi Terbentuk, Rosan: Hilangkan Potensi Uang Gelap
Rosan Umumkan New Policy untuk Hapus Uang Gelap di Ekspor
New Policy – Jakarta – Rosan Roeslani, pemimpin Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), menyatakan bahwa pembentukan DSI bertujuan mengatasi masalah uang gelap yang selama ini menghambat pendapatan negara. Menurutnya, praktik under invoicing oleh eksportir mengakibatkan kehilangan dana besar dari perekonomian dalam negeri. DSI akan menjadi perantara dalam transaksi ekspor, memastikan nilai transaksi sesuai dengan harga pasar dan meningkatkan transparansi. “New Policy ini diharapkan memberikan solusi struktural untuk menekan penggelapan dana,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Rabu (20/5/2025).
Pengaturan Sistem Transaksi Ekspor
DSI diterapkan dalam dua fase. Fase pertama, dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026, akan fokus pada pemeriksaan dokumen transaksi dan memastikan pembelian dari perusahaan lokal. Rosan menjelaskan bahwa fase ini bertujuan mengidentifikasi masalah seperti under invoicing dan transfer pricing. “Kita ingin mencapai transaksi ekspor yang terbuka dan optimal, hingga mencapai nol kehilangan dana,” tambahnya. Fase kedua mulai Januari 2027, DSI akan menjadi pembeli langsung komoditas strategis sebelum diekspor, meningkatkan kontrol pemerintah terhadap alur dana ekspor.
Keberhasilan New Policy ini bergantung pada pengawasan yang ketat. DSI akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Pajak untuk memastikan kepatuhan transaksi. Selain itu, platform ini juga akan mengumpulkan data perdagangan secara real-time, membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan ekonomi. “Dengan sistem ini, kita bisa mengurangi kecurangan ekspor secara signifikan,” ungkap Rosan, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam perekonomian nasional.
Menurut Pandu Patria Sjahrir, Chief Investment Officer, pembentukan DSI adalah keputusan strategis Presiden untuk memperbaiki sistem ekspor-impor. “DSI dioperasikan efektif sejak 1 Juni 2026 sebagai platform yang memberi manfaat multi sektor,” katanya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Rabu (20/5/2025). Pandu menambahkan bahwa DSI akan mengelola tiga komoditas utama: batubara, CPO, dan ferro alloy. Dengan New Policy ini, transaksi ekspor akan lebih terarah, sehingga meminimalkan risiko uang gelap yang selama ini terjadi.
Penyusunan New Policy juga mencakup upaya memperkuat tata kelola perekonomian. Rosan mengatakan bahwa inisiatif ini selaras dengan prinsip OECD, yakni meningkatkan governance dan transparansi. “Kita ingin memastikan bahwa dana ekspor dialirkan ke dalam negeri, bukan hanya digunakan untuk investasi di luar,” jelasnya. Dengan pengelolaan yang lebih baik, pendapatan negara diharapkan meningkat, sekaligus memperbaiki kondisi sektor perdagangan nasional.
Diskusi sebelumnya menyebutkan bahwa selama 34 tahun terakhir, praktik kecurangan ekspor menyebabkan hilangnya hingga Rp15.845 triliun. New Policy yang dijalankan DSI menjadi solusi untuk mengembalikan dana tersebut ke dalam negeri. Rosan juga menekankan bahwa inisiatif ini akan memberikan dampak jangka panjang, karena mengurangi ketergantungan pada sistem transaksi yang rentan manipulasi. “Ini bukan sekadar regulasi, tapi transformasi total dalam pengelolaan ekspor,” tegasnya.
Kebijakan ini dirancang untuk menunjang ekspor nasional yang lebih sehat. Dengan mengimplementasikan New Policy dan memanfaatkan kekuatan DSI, pemerintah berharap mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pandu menyoroti bahwa transparansi dan akuntabilitas akan menjadi kunci keberhasilan. “Setiap transaksi akan dipantau secara ketat, sehingga tidak ada ruang bagi kecurangan,” katanya. Dengan kebijakan ini, potensi uang gelap di sektor perdagangan akan berkurang, dan pendapatan negara diperkirakan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.