Yayasan Syarif Hidayatullah Dipakai Tanpa Izin – UIN Jakarta Siapkan Langkah Hukum

Yayasan Syarif Hidayatullah Dipakai Tanpa Izin: UIN Jakarta Siapkan Langkah Hukum

Yayasan Syarif Hidayatullah dipakai tanpa izin oleh pihak tertentu, memicu UIN Jakarta untuk siap mengambil langkah hukum. Berdasarkan informasi terkini, kuasa hukum UIN Jakarta mengklaim bahwa nama yayasan tersebut telah diubah secara resmi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat resmi diterbitkan pada 22 Mei 2026 dengan nomor AHU-AH.01.06-0058084, yang menyatakan bahwa perubahan data yayasan telah diterima. Ini menandai bahwa yayasan tersebut kini dikelola oleh pengurus baru, dan penggunaan nama secara tidak sah harus dihentikan.

Proses Perubahan Kepengurusan

Perubahan kepemimpinan Yayasan Syarif Hidayatullah berlangsung melalui prosedur administrasi yang kompleks. Pihak pengurus yang lama mengajukan permohonan perubahan data ke Ditjen AHU, yang kemudian disetujui setelah memenuhi semua syarat hukum. Alwani, kuasa hukum UIN Jakarta, menjelaskan bahwa keputusan ini memastikan bahwa kewenangan atas yayasan tersebut berpindah ke pengurus baru. Dengan adanya putusan dari Majelis Hakim PTUN Serang, proses ini semakin valid, mengingat hak hukum untuk mewakili yayasan telah secara resmi diberikan kepada pengurus yang terdaftar.

“Penggunaan nama Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta oleh pihak yang tidak berwenang membuat kami sangat kecewa. Kami percaya bahwa perubahan ini sudah sah secara administrasi,” kata Alwani.

Pelaksanaan perubahan tersebut menimbulkan perdebatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, UIN Jakarta menekankan bahwa yayasan merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas mereka, dan penggunaan nama tanpa izin mengancam reputasi serta kredibilitas institusi. Selain itu, Alwani menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak lama terhadap notaris yang menangani perubahan data yayasan telah ditolak. Ini menegaskan bahwa proses perubahan tersebut telah dilakukan dengan benar, dan kini UIN Jakarta memiliki dasar kuat untuk mengambil tindakan hukum terhadap penggunaan nama yang tidak sah.

Langkah Hukum yang Direncanakan

Langkah hukum yang akan diambil UIN Jakarta menargetkan pihak-pihak yang masih menggunakan nama Yayasan Syarif Hidayatullah tanpa izin. Alwani menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan nama institusi. Proses hukum akan mencakup pemeriksaan terhadap dokumen yang sah serta pengajuan gugatan ke pengadilan jika diperlukan. UIN Jakarta juga mengantisipasi kemungkinan tindakan pencegahan melalui surat pemberitahuan resmi kepada pihak yang terlibat.

Perubahan data yayasan ini tidak hanya mempengaruhi operasional UIN Jakarta, tetapi juga menjadi perhatian publik mengenai pengelolaan organisasi pendidikan. Yayasan Syarif Hidayatullah memiliki peran penting dalam membiayai kegiatan akademik dan sosial UIN Jakarta, sehingga penggunaan nama tanpa izin bisa menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Alwani menegaskan bahwa UIN Jakarta akan terus memantau penggunaan nama yayasan dan menindaklanjuti setiap pelanggaran hukum yang terjadi. “Kami bertindak untuk memastikan nama Yayasan Syarif Hidayatullah digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Terlepas dari keputusan PTUN Serang, UIN Jakarta juga mengingatkan bahwa perubahan struktur organisasi ini tidak bisa diabaikan. Perusahaan penyedia layanan hukum akan menjadi mitra utama dalam menegakkan hak yang dimiliki UIN Jakarta. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, langkah hukum ini diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum dan menghindari penyalahgunaan nama Yayasan Syarif Hidayatullah yang bisa merugikan institusi.