Special Plan: Mama Sinta Tegaskan ke Jakarta Inisiatif dan Pakai Biaya Sendiri

Mama Sinta Kembali ke Jakarta Berdasarkan Inisiatif Sendiri dalam Rangka Special Plan

Special Plan – Mama Sinta, tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan dari Papua Selatan, kembali ke Jakarta dalam rangka menuntut keadilan atas penggunaan wajahnya dalam film dokumenter “Pesta Babi” tanpa izin. Ia secara tegas menyatakan bahwa perjalanan ke ibu kota tersebut merupakan inisiatif pribadi dan tidak dibiayai oleh pihak tertentu. “Saya datang ke Jakarta karena harga diri saya. Ini adalah bagian dari Special Plan untuk memperjuangkan hak-hak saya,” ujar Mama Sinta, Minggu (31/5/2026), sambil menegaskan bahwa ia menggunakan transportasi umum dan tidak ada ancaman dari TNI selama perjalanan.

Latar Belakang dan Penguasaan atas Wajahnya

Mama Sinta, yang memiliki nama lengkap Yasinta Moiwend, dikenal sebagai simbol perempuan Papua yang berani menyuarakan keadilan. Ia mengungkapkan bahwa selama beberapa waktu, wajahnya sering muncul dalam pemutaran film “Pesta Babi” di berbagai tempat, termasuk kota-kota besar di Indonesia. “Ini bukan hanya tentang wajah saya, tapi juga tentang martabat orang-orang Papua yang secara tidak langsung digunakan untuk tujuan tertentu,” tambahnya. Dalam rangka menanggapi hal ini, Mama Sinta memutuskan untuk mengambil langkah hukum menggunakan Special Plan sebagai strategi utama.

Film “Pesta Babi” yang menjadi sumber kontroversi tersebut dianggap oleh Mama Sinta sebagai bentuk penyalahgunaan data pribadi. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang memutar film itu tidak menghubungi atau mengizinkan dirinya sebelumnya. “Saya tidak pernah menyetujui penggunaan wajah saya dalam film itu. Jadi, saya datang ke Jakarta untuk memberi kesempatan kepada mereka menghentikan proses ini,” jelas Mama Sinta. Dalam Special Plan ini, ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan media massa untuk menyampaikan pesan politik.

Proses Hukum dan Langkah yang Diambil

Mama Sinta telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan pihak penyelenggara film ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Laporan tersebut resmi diterima pada Jumat, 29 Mei 2026, dengan nomor register LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Mama Sinta mengklaim bahwa ada pelanggaran terhadap UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan menuntut pihak-pihak yang terlibat untuk memperbaiki kesalahan. “Special Plan ini adalah bentuk tindakan saya untuk melindungi hak-hak saya dan warga Papua lainnya,” katanya.

Dalam proses hukum tersebut, Mama Sinta didampingi oleh kuasa hukumnya, TS Hamonangan Daulay. Mereka berupaya memastikan bahwa semua kegiatan yang melibatkan penggunaan wajahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami ingin menegaskan bahwa Special Plan ini bukan hanya tentang penuntutan, tetapi juga tentang penegakan hukum yang adil dan terbuka,” ungkap Hamonangan. Pihak penyelenggara film, yang belum mengakui kesalahan, kini tengah diberi waktu untuk merespons laporan tersebut.

Peran TNI dalam Peristiwa ini

Dalam wawancara dengan media, Mama Sinta menyangkal klaim bahwa TNI pernah melakukan penjemputan terhadap dirinya saat berada di Jayapura. “TNI tidak menghentikan saya, tidak ada ancaman. Mereka bahkan tidak mengajak saya untuk berdiskusi,” tegas Mama Sinta. Namun, ia menyebutkan bahwa beberapa pihak masih mengaitkan keberadaannya dengan aksi militer, yang menurutnya tidak relevan dengan tujuan Special Plan yang utama.

Kesalahan ini pun dianggap sebagai bagian dari upaya menekan perempuan Papua yang aktif dalam isu sosial dan politik. “Special Plan ini adalah cara saya untuk menunjukkan bahwa perempuan adat tidak bisa ditakuti atau dihambat dalam menyampaikan kebenaran,” pungkas Mama Sinta. Ia menekankan bahwa keputusannya ke Jakarta didasari oleh rasa tanggung jawab terhadap komunitas dan keadilan yang ia perjuangkan. Pihaknya juga berharap agar kasus ini menjadi contoh bagaimana masyarakat sipil dapat menggunakan hak-hak mereka melalui jalur hukum.

Respon Masyarakat dan Harapan Masa Depan

Kehadiran Mama Sinta di Jakarta memicu respons yang beragam dari masyarakat. Banyak warga Papua mendukung langkahnya, sementara pihak tertentu memandangnya sebagai upaya politik yang berlebihan. “Special Plan ini menunjukkan semangat perempuan adat untuk bertindak secara mandiri dan menegakkan prinsip mereka,” kata salah satu aktivis lokal. Ia berharap bahwa tindakan Mama Sinta bisa menjadi inspirasi bagi perempuan lain yang merasa hak-hak mereka dilanggar.

Di sisi lain, Mama Sinta juga menyebutkan bahwa keberadaannya di Jakarta bukan hanya untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga untuk berdiskusi tentang peran perempuan dalam kebijakan nasional. “Special Plan ini bisa menjadi titik awal dari perubahan yang lebih besar. Kami ingin bahwa suara perempuan adat tidak hanya terdengar, tetapi juga didengar secara serius,” pungkasnya. Ia optimis bahwa keputusannya bisa memberikan dampak positif dalam jangka panjang, khususnya bagi generasi muda Papua yang ingin terlibat dalam isu-isu penting.