New Policy: Puluhan Keluarga di HSS Miliki Kepastian Hukum atas Tanahnya lewat Reforma Agraria Badan Bank Tanah
New Policy Akselerasi Reforma Agraria HSS Berikan Kepastian Hukum untuk Puluhan Keluarga
New Policy – Program Reforma Agraria yang baru diterapkan di Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi buah bibir masyarakat setelah memberikan kepastian hukum atas tanah yang selama ini digunakan oleh puluhan keluarga. Kebijakan ini, yang dicanangkan oleh Badan Bank Tanah, berdampak langsung pada tiga desa, yaitu Desa Pakan Dalam, Desa Baruh Jaya, dan Desa Samuda, melalui penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah di Aula Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan. Langkah ini membawa perubahan signifikan bagi masyarakat yang selama ini mengalami ketidakpastian dalam pengelolaan tanah mereka.
Penegakan Hukum Lahan untuk Kepastian Hak Masyarakat
Kebijakan baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong redistribusi tanah secara lebih terstruktur dan berkeadilan. Dengan kolaborasi antara Badan Bank Tanah, Pemkab HSS, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), program ini bertujuan memastikan akses legal bagi warga yang sudah lama mengolah lahan tanpa dokumen hukum. Masyarakat setempat mengapresiasi langkah ini karena memberikan dasar hukum jelas yang bisa melindungi keberlanjutan usaha pertanian dan kehutanan mereka.
Menurut Plh Kepala Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, kebijakan reforma agraria ini merupakan implementasi dari keputusan pemerintah pusat yang dirancang untuk menyelaraskan hak atas tanah dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. “New Policy ini berfokus pada pemberian kepastian hukum bagi warga HSS, sehingga mereka tidak lagi khawatir kehilangan lahan yang sudah diwariskan turun-temurun,” jelasnya, Jumat (5/6/2026).
Proses legalisasi tanah yang dipermudah melalui kebijakan ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan hak penggunaan lahan secara terorganisasi. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup pengawasan pemanfaatan lahan yang lebih ketat, mengurangi konflik antarwarga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya sertifikat hak pakai, masyarakat kini bisa menjual, menyewa, atau membangun di atas tanah mereka tanpa hambatan hukum.
Implementasi dan Dukungan dari Pihak Terkait
Implementasi kebijakan reforma agraria di HSS tidak hanya bergantung pada Badan Bank Tanah, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten setempat. Kepala Dinas Pertanahan HSS, Yulianto, menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari strategi daerah untuk mencapai kesejahteraan warga melalui kepastian hukum tanah. “Kita berharap kebijakan ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi masalah hak atas tanah,” katanya.
Salah satu tantangan dalam kebijakan ini adalah memastikan semua pihak yang terlibat sepakat dengan proses redistribusi. Namun, berkat koordinasi intensif, kesepakatan akhirnya tercapai. Selain itu, proses penyerahan sertifikat hak pakai juga membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan metode tradisional. “New Policy ini mengurangi prosedur yang rumit, sehingga warga bisa segera merasakan manfaatnya,” tambah Perdananto.
Manfaat kebijakan ini terlihat jelas dalam perubahan pola hidup masyarakat. Banyak dari mereka yang sebelumnya mengandalkan pengelolaan lahan secara tidak resmi kini dapat memperoleh akses legal yang memungkinkan pengembangan usaha pertanian skala kecil atau kecil menengah. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pertanian di daerah tersebut, karena kepastian hukum memungkinkan investasi lebih besar dari pihak ketiga.
Perjanjian pemanfaatan tanah yang ditandatangani juga mencakup kebijakan pengelolaan lahan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga ekosistem lingkungan sekitar sekaligus memastikan produksi pertanian tidak mengalami penurunan. “New Policy ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong penggunaan lahan secara bijak,” ujar Perdananto. Dengan adanya sertifikat, masyarakat kini memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan klaim jika ada pihak yang mengambil alih lahan tanpa izin.
Langkah reforma agraria di HSS diharapkan menjadi contoh keberhasilan bagi daerah lain dalam menghadapi masalah perpindahan hak atas tanah. Kebijakan ini juga sejalan dengan target nasional dalam mengurangi konflik tanah dan meningkatkan kualitas pertanian. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat HSS kini bisa membangun usaha yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara stabil.