Guru Besar IPB: Klaim Kerugian Rp600 Triliun Akibat Under Invoicing Sawit Harus Diaudit Secara Independen
Special Plan: Audit Independen Kerugian Sawit Rp600 Triliun Diperlukan
Profesor IPB: Klaim Kerugian Perlu Diverifikasi Secara Ilmiah
Beritasosial.com – Dalam rangka menegakkan transparansi di sektor kehutanan, Special Plan menyoroti pernyataan Profesor Sudarsono Soedomo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi pakar dalam bidang lingkungan dan kehutanan. Ia menekankan bahwa pemerintah harus melakukan audit independen terhadap klaim kerugian negara mencapai Rp600 triliun akibat praktik under invoicing pada ekspor sawit. Menurut Sudarsono, angka tersebut tidak cukup dianggap sebagai fakta mutlak, melainkan perlu diverifikasi dengan metode ilmiah yang objektif untuk memastikan kebenarannya.
Under Invoicing Sawit: Dampak Ekonomi yang Signifikan
Under invoicing, atau praktik pelaporan nilai ekspor sawit yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, diperkirakan menyebabkan kerugian tahunan hingga Rp600 triliun bagi Indonesia. Hal ini terjadi karena perusahaan melakukan pengurangan jumlah nilai barang yang dikirim ke luar negeri, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan negara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kebijakan baru yang diusulkan melalui Special Plan bertujuan mengatasi masalah ini dengan memperkuat pengawasan dan memastikan transparansi dalam proses ekspor.
Di sisi lain, Sudarsono menjelaskan bahwa under invoicing bukan hanya masalah bisnis, melainkan juga berdampak signifikan terhadap lingkungan. Dengan nilai ekspor yang dipotong, banyak pihak mengabaikan biaya produksi dan dampak lingkungan yang seharusnya diperhitungkan. Oleh karena itu, audit independen tidak hanya menguntungkan keuangan negara, tetapi juga mendukung keberlanjutan sektor pertanian Indonesia dalam jangka panjang.
DSI sebagai Solusi dalam Kebijakan Khusus
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengendalikan praktik under invoicing dalam ekspor sawit. DSI, yang menjadi bagian dari Special Plan, diharapkan dapat mengambil alih manajemen ekspor komoditas strategis, termasuk minyak sawit, sehingga meminimalkan risiko hilangnya pendapatan negara. Sudarsono menambahkan bahwa peran DSI harus dipertegas dalam audit kepabeanan internasional.
Metodologi yang digunakan dalam audit ini, menurut Sudarsono, harus mengacu pada best practice seperti panduan dari World Customs Organization (WCO). Ia menyarankan penggunaan Metode Statistik Cermin (Mirror Statistics), yaitu pendekatan perbandingan data ekspor Indonesia (FOB) dengan data impor negara tujuan (CIF). Metode ini dianggap lebih akurat karena meminimalkan bias dan mengurangi kesempatan penipuan dalam pelaporan nilai barang.
Perlu Kolaborasi Lintas Sektor untuk Keberhasilan Audit
Klaim kerugian Rp600 triliun ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan lembaga independen seperti lembaga penelitian atau auditor internasional. Sudarsono menekankan bahwa audit harus dilakukan secara transparan, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan industri sawit. Ia juga menyatakan bahwa Special Plan harus menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan penyelamatan pendapatan negara.
Sebagai contoh, pemerintah bisa memperkenalkan sistem digital yang terintegrasi untuk memantau seluruh rantai ekspor sawit. Sistem ini akan memudahkan pengecekan secara real-time, mengurangi peluang kecurangan, dan memastikan bahwa nilai ekspor yang dilaporkan sesuai dengan aktual. Selain itu, pihak terkait juga perlu memperbaiki prosedur pengurusan dokumen kepabeanan agar tidak ada celah untuk manipulasi.
Langkah Masa Depan dalam Mencegah Kerugian
Untuk menghindari pengulangan kesalahan, Sudarsono menyarankan pemerintah memberikan wewenang lebih besar kepada lembaga auditor independen dalam mengawasi sektor ekspor sawit. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor sawit agar memahami dampak dari under invoicing. Special Plan dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan ini, dengan memasukkan kebijakan yang lebih ketat dalam pengawasan ekspor.
Selain itu, pemerintah perlu mengadakan konsultasi dengan negara-negara mitra ekspor untuk memastikan bahwa metode audit yang digunakan kompatibel dengan standar internasional. Sudarsono menilai bahwa ini adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan internasional terhadap kebijakan Indonesia di bidang perdagangan dan lingkungan. Dengan adanya Special Plan, diperkirakan akan tercipta sistem yang lebih akuntabel dan terbuka kepada publik.