Latest Update: Gugatan UU IKN Ditolak MK Pertegas Ibu Kota Negara Tetap Jakarta
Gugatan UU IKN Ditolak MK, Ibu Kota Negara Tetap Jakarta
Latest Update – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini memutuskan menolak gugatan terhadap UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), yang diubah melalui UU Nomor 21 Tahun 2023. Putusan MK memberikan kejelasan bahwa Jakarta tetap diakui sebagai ibu kota negara, meskipun terdapat perubahan dalam penempatan IKN di Kalimantan. Keputusan ini menjadi penegasan hukum terhadap keberadaan ibu kota negara yang saat ini berada di Jakarta.
Pemohon gugatan menyatakan bahwa Peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 yang mengubah UU IKN menyebabkan ketidaksesuaian dengan Pasal 39 ayat pertama UU 3 Tahun 2022. Mereka mengklaim bahwa ketidaksesuaian ini mengurangi keabsahan tindakan pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara. Latest Update mengungkapkan bahwa MK menolak seluruh permohonan pemohon, yang berarti UU IKN tetap berlaku sebagaimana semula.
Argumen Pemohon dan Tanggapan MK
Dalam sidang di Gedung MKRI, Jakarta, Selasa (12/5/2026), Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa “permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya.” Ia menekankan bahwa MK menilai UU IKN telah disusun dengan mempertimbangkan keharmonisan antar aturan. Mahkamah juga menegaskan bahwa Penetapan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan tidak menghilangkan status Jakarta sebagai ibu kota negara secara konstitusional.
Salah satu argumen utama pemohon adalah bahwa Pasal 2 ayat pertama UU 2/2024 tidak sejalan dengan UU 3/2022. Hal ini menurut mereka menyebabkan munculnya dua konsep ibu kota negara, yang menciptakan ketidakjelasan hukum. MK, dalam putusannya, menjelaskan bahwa interpretasi UU harus dilakukan secara kontekstual, terutama dalam Pasal 73 UU 2/2024. Pasal tersebut menyatakan bahwa keputusan pemindahan ibu kota negara berlaku setelah Keputusan Presiden ditetapkan.
Impak Keputusan MK pada Kebijakan Pemerintah
Latest Update juga menyebutkan bahwa MK menjelaskan bahwa UU 3/2022 dan UU 21/2023 tidak bertentangan secara langsung. Pemindahan ibu kota negara yang diusulkan lewat UU 21/2023 dianggap sebagai perubahan yang tidak menghilangkan status Jakarta sebagai ibu kota secara konstitusional. Keputusan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan proses pemindahan IKN tanpa mengganggu keabsahan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
Adapun pasal-pasal yang diperdebatkan, MK menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan umumnya berlaku sejak diundangkan, kecuali ada ketentuan khusus. Dengan demikian, meskipun ada perubahan dalam kebijakan IKN, Jakarta tetap diakui sebagai ibu kota negara hingga Keputusan Presiden secara resmi dikeluarkan. Ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan program pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Latest Update memperjelas bahwa MK tidak membatalkan UU IKN, tetapi hanya menolak gugatan yang mengatakan bahwa Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Keputusan ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam menetapkan IKN, sekaligus menjaga konsistensi dalam sistem pemerintahan. Selain itu, keputusan MK juga menjadi penegasan bahwa keberadaan ibu kota negara tidak hanya bergantung pada UU tertentu, tetapi juga pada kebijakan yang dikeluarkan setelahnya.