Solving Problems: Dharma Pongrekun Rombak 85% Gugatan UU Kesehatan di MK
Dharma Pongrekun Perbaiki 85% Gugatan UU Kesehatan di MK
Solving Problems dalam konteks perdebatan UU Kesehatan menjadi sorotan utama dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlangsung pada Rabu (17/6/2026). Dharma Pongrekun, mantan kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ia mengatakan bahwa perubahan yang dilakukan oleh pihaknya bertujuan mengatasi masalah-masalah konstitusional dalam penerapan UU tersebut, terutama terkait kewenangan pemerintah dan perlindungan hak warga negara.
Perubahan Substansi Petisi
Dalam persidangan, kuasa hukum Dharma Pongrekun, Ishemat Soeria Alam, menjelaskan bahwa petisi telah mengalami penyempurnaan signifikan. Dalam keterangan di ruang sidang MKRI, Jakarta Pusat, ia mengatakan bahwa sekitar 85% isi petisi sudah diperbaiki setelah mendapatkan masukan dari majelis hakim konstitusi. “Kurang lebih 85% substansi permohonan mengalami perubahan,” ujar Ishemat.
Perubahan ini mencakup perbaikan struktur permohonan, penjelasan posisi pemohon yang lebih jelas, serta revisi terhadap petitum gugatan. Penyempurnaan juga dilakukan pada sistematika penyusunan, kriteria uji konstitusional, dan redaksi yang lebih objektif. Revisi ini dilakukan untuk memperkuat kejelasan serta memastikan argumen yang disampaikan dapat menjawab solving problems dalam konteks penguasaan kekuasaan dan keterbukaan hukum.
Isu Pemidanaan dan Parameter Kewenangan
Dharma Pongrekun menekankan adanya ketidakjelasan dalam kriteria tambahan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah yang ditetapkan oleh menteri. Ia menuntut agar parameter tersebut memiliki standar objektif, terukur, dan didasarkan bukti ilmiah. “Yang pemohon persoalkan adalah kurangnya parameter yang memadai dalam penerapan kewenangan tersebut,” jelasnya.
Dalam petisi, Dharma menyebutkan beberapa pasal UU Kesehatan yang menjadi fokus utama. Antaranya adalah Pasal 353 ayat 2 huruf g, Pasal 394, Pasal 395 ayat 1, dan Pasal 400. Pasal 353 ayat 2 huruf g dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena kriteria tambahan KLB yang ditetapkan belum memenuhi standar objektif. Sementara Pasal 394 dan 395 ayat 1 dinyatakan bertentangan dengan asas hak warga negara, yang seharusnya diakui dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan. Pasal 400 juga menjadi sorotan karena dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang cukup.
“Dengan perubahan ini, kita bisa solving problems terkait ketidakadilan dalam penggunaan kewenangan pemerintah,” ujar Ishemat.
UU Kesehatan yang digugat Dharma Pongrekun juga menjadi perhatian Kementerian Kesehatan. Mereka menegaskan bahwa aturan tersebut disusun dengan memperhatikan hak-hak warga negara. Namun, Dharma menekankan bahwa kebijakan pemidanaan hingga denda maksimal Rp500 juta bagi warga yang tidak mematuhi KLB atau wabah perlu diperiksa kembali, karena bisa menimbulkan dampak yang tidak seimbang.
Menurut Dharma, revisi yang dilakukan tidak hanya memperjelas argumen tetapi juga membuka ruang untuk solving problems yang lebih transparan. Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan kesehatan menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi di masa depan. “Kita perlu memastikan bahwa setiap perubahan dalam UU Kesehatan tidak hanya berdasarkan kepentingan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Proses ini juga menjadi contoh bagaimana solving problems dapat dilakukan melalui jalur konstitusional. Dengan mengajukan uji materiil, Dharma Pongrekun mengharapkan MK dapat memutuskan apakah UU Kesehatan memenuhi syarat konstitusional atau perlu direvisi lebih lanjut. Hasil sidang ini diperkirakan akan memengaruhi kebijakan kesehatan nasional, terutama dalam mengatasi isu kewenangan dan keterbukaan dalam penerapan aturan tersebut.
Dharma Pongrekun menekankan bahwa revisi yang dilakukan adalah bagian dari upaya solving problems yang lebih luas. Ia berharap dengan adanya perbaikan, MK dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, baik dalam bentuk publikasi di berita negara maupun penyesuaian terhadap pasal-pasal yang dinilai bertentangan. Proses ini tidak hanya penting untuk memastikan keabsahan UU, tetapi juga untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan mampu menjawab tantangan di sektor kesehatan.