Meeting Results: Terungkap! Andri Mulyono Kongkalikong dengan PPK untuk Dapat Proyek Pengadaan Motor Listrik BGN

Terungkap! Andri Mulyono Diduga Kolusi dengan PPK dalam Proyek Motor Listrik BGN

Meeting Results – Dalam kasus korupsi dugaan pengadaan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025, Kejaksaan Agung resmi mengungkap hasil rapat yang memicu kecurigaan tentang kongkalikong antara Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, dan PPK (Panitia Pemilihan Pengadaan). Hasil rapat ini menjadi bukti penting dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi. Pada awal 2025, Andri berkomunikasi intensif dengan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, yang tercatat sebagai pelaku utama dalam kegiatan pengadaan barang. Hal ini menunjukkan bahwa rapat hasil merupakan bagian dari strategi untuk mendapatkan keuntungan dalam proyek tersebut.

Proses Investigasi Berawal dari Rapat Kolusi

Hasil rapat ini diungkapkan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/6/2026), oleh Syarief. Ia menjelaskan bahwa Andri memulai komunikasi dengan PPK sejak Februari 2025, dengan tujuan memperkuat posisi PT Yasa Arta Trimanunggal sebagai vendor yang berpotensi memenangkan tender. Dalam pertemuan tersebut, Andri memperkenalkan profil perusahaan guna menunjukkan kelayakan sebagai peserta proyek. Kegiatan ini menjadi dasar bagi dugaan keterlibatan Andri dalam upaya menyukseskan pengadaan motor listrik, yang dianggap memiliki potensi konflik kepentingan.

“Saudara AM secara aktif berkomunikasi dengan PPK sejak Februari 2025 untuk mendorong pelaksanaan proyek tersebut,” ujar Syarief dalam konferensi pers. “Dari hasil rapat, terlihat bahwa ia berupaya memastikan keterlibatan perusahaan dalam tender dengan berbagai langkah strategis.”

Persiapan dan Strategi Kolusi untuk Memperoleh Proyek

Hasil rapat tersebut tidak hanya mencakup diskusi tentang kelayakan PT Yasa Arta Trimanunggal, tetapi juga berisi rencana untuk menyukseskan proyek pengadaan motor listrik. Kejaksaan menyoroti bahwa perusahaan tersebut belum memenuhi persyaratan teknis sebagai vendor, seperti tidak memiliki dealer atau bengkel aktif. Untuk mengatasi hal ini, Andri diduga melakukan kolusi dengan pihak lain guna memperkuat reputasi perusahaan. Dalam prosesnya, ia bekerja sama dengan AA (aliansi yang terdiri dari beberapa pihak) untuk mengakuisisi PT ASE, sebuah perusahaan yang diperkirakan bisa memenuhi kriteria tender BGN.

Langkah ini menunjukkan bahwa hasil rapat menjadi titik awal dari upaya kolusi yang dilakukan Andri. Dengan bantuan PT ASE, ia berharap bisa mengikuti proses tender dan memperoleh kontrak proyek yang berpotensi memberikan keuntungan finansial. Kejaksaan menegaskan bahwa seluruh langkah ini dilakukan dalam rangka memastikan keterlibatan perusahaan dalam pengadaan motor listrik, sehingga memperbesar kemungkinan proyek tersebut dijalankan secara tidak transparan.

Hasil Rapat sebagai Bukti Keterlibatan dan Kemungkinan Kecurangan

Hasil rapat yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung menjadi bukti kuat bahwa Andri Mulyono terlibat dalam skema kolusi dengan PPK. Ia diduga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memperoleh informasi kritis mengenai proses tender dan kebijakan penilaian vendor. Dalam rapat tersebut, Andri diberikan kesempatan untuk menyampaikan rencana kerja perusahaan, termasuk strategi mengatasi kekurangan syarat. Kejaksaan menyatakan bahwa hasil rapat ini mengungkap pola kerja sama yang berpotensi menyalahi prosedur pengadaan.

Menurut Syarief, hasil rapat yang dijelaskan mencakup berbagai diskusi tentang keuntungan yang bisa diperoleh dari proyek pengadaan motor listrik. “Saudara AM memperkuat posisi perusahaan dalam tender dengan berbagai langkah strategis, termasuk akuisisi PT ASE,” tambahnya. Ini menunjukkan bahwa rapat hasil bukan hanya sebagai wadah pertemuan, tetapi juga sebagai platform untuk merencanakan langkah-langkah yang bisa memengaruhi keputusan pengadaan barang.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana hasil rapat bisa digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan dalam proyek publik. Dengan adanya kolusi antara komisaris perusahaan dan PPK, proses seleksi vendor dipandang memiliki kemungkinan bias atau tidak adil. Kejaksaan menegaskan bahwa penelusuran lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan adanya kecurangan dalam pengadaan motor listrik BGN. Dugaan ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan proyek, terutama dalam konteks hasil rapat yang dianggap sebagai bentuk akuisisi informasi kritis.