New Policy: Mossad Pasok Milisi Kurdi dengan Senjata yang Disita dari Hamas dan Hizbullah
New Policy: Mossad Pasok Milisi Kurdi dengan Senjata yang Disita dari Hamas dan Hizbullah
New Policy mengemuka dalam laporan terbaru yang menyebutkan bahwa badan intelijen Israel, Mossad, telah memulai pengiriman senjata ke milisi Kurdi sebagai bagian dari strategi baru untuk memperkuat tekanan terhadap Iran. Senjata-senjata tersebut berasal dari persediaan yang disita dari organisasi Hamas di Jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Tindakan ini dilakukan secara tersembunyi, dengan bantuan dari lembaga intelijen AS, CIA, yang diberitakan oleh surat kabar Yedioth Ahronoth. Langkah ini menandai perubahan penting dalam hubungan Israel dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Timur Tengah.
Program Kolaborasi Pembaruan
Peluncuran New Policy ini dianggap sebagai bagian dari koordinasi lebih luas antara Israel dan AS untuk mengatasi ancaman Iran. Meski Trump sempat menghentikan rencana awal, program tersebut kembali dijalankan setelah tekanan dari Turki yang berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri AS. Dalam wawancara Fox News, Trump menyatakan bahwa senjata-senjata yang dikirimkan ke milisi Kurdi tidak mencapai tujuan awalnya, tetapi tetap menjadi alat untuk mengganggu kekuatan Iran di wilayah Timur Tengah. Bantuan keuangan dan logistik militer juga turut diberikan, yang berdampak pada kemampuan milisi Kurdi dalam operasi militer.
“New Policy kami adalah untuk memastikan senjata-senjata itu tidak berada di tangan musuh, terutama Iran,” jelas Trump dalam peryataannya pada 5 April. Menurut Yingst, penjelasan ini memperkuat alasan pengiriman senjata ke kelompok Kurdi, yang dianggap sebagai mitra strategis dalam konflik regional. Senjata ringan, rudal anti-tank, granat tangan, dan mortir menjadi bagian dari komitmen ini.
Senjata yang Disita: Strategi Menggantikan Iran
Senjata-senjata yang diambil dari Hamas dan Hizbullah, termasuk granat, mortir, dan rudal, disebut sebagai “bekal” untuk menghadapi Iran. Langkah ini dilakukan saat operasi militer Israel terhadap kedua kelompok tersebut masih berlangsung. Analis mengungkapkan bahwa New Policy ini memperkuat hubungan antara Israel dan pemerintah Kurdi, yang selama ini dianggap sebagai penentang Iran di wilayah Suriah dan Irak. Sejumlah senjata yang diberikan juga diduga digunakan untuk memperkuat posisi milisi Kurdi dalam operasi tandingan terhadap pemerintah Iran.
Kabarnya, program ini tidak hanya berfokus pada pasokan senjata tetapi juga melibatkan pembekalan intelijen. Melalui koordinasi dengan CIA, Israel dianggap telah mengontrol alur senjata ke wilayah Kurdi, memastikan bahwa kekuatan Iran tidak mendapat dukungan langsung dari organisasi yang lebih besar. New Policy ini juga menjadi contoh kerja sama antar intelijen dalam membentuk front baru yang berpotensi mengubah dinamika kekuasaan di kawasan Timur Tengah.
Implikasi pada Keamanan Wilayah
Analisis terkini menunjukkan bahwa New Policy ini bisa memperkuat keamanan wilayah Suriah dan Irak, yang selama ini menjadi sumber kekuatan Iran. Dengan mengirimkan senjata dari Hamas dan Hizbullah, Israel dan AS mengejar tujuan mengurangi pengaruh Iran di kawasan tersebut. Namun, beberapa pakar memperingatkan bahwa langkah ini berpotensi menimbulkan ketegangan baru, terutama jika kelompok Kurdi terlibat dalam konflik dengan pemerintah lokal atau kelompok lain.
Surat kabar Yedioth Ahronoth menambahkan bahwa program ini didukung oleh beberapa pihak dalam pemerintahan Netanyahu, yang ingin memperkuat hubungan dengan kelompok Kurdi sebagai bagian dari upaya menghadapi Iran. New Policy ini juga menjadi pengingat bahwa Israel dan AS terus mencari jalur alternatif untuk mengatasi ancaman dari Iran, termasuk melalui penguasaan senjata yang sempat menjadi alat perang organisasi oposisi.
Sejumlah sumber menegaskan bahwa New Policy ini tidak hanya memperkuat hubungan antara Israel dan CIA, tetapi juga memperlihatkan ketergantungan AS pada kekuatan Israel dalam konflik regional. Meski Trump menghentikan rencana awal, rencana pengiriman senjata tetap dilanjutkan dengan bantuan dari pihak lain. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa strategi anti-Iran tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan kebijakan luar negeri kedua negara.