New Policy: Prabowo Usai Copot 3 Pimpinan BGN: Saya Tidak Mau Uang Rakyat Dicuri!
Prabowo Copot 3 Pimpinan BGN, Tekankan New Policy Anti Korupsi
New Policy – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen terhadap New Policy dalam upaya menegakkan transparansi dan pencegahan korupsi. Penegasan ini disampaikan setelah ia melakukan pergantian tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dianggap tidak memenuhi standar kualitas. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tindakan tegas untuk mencegah penggunaan dana rakyat yang tidak tepat sasaran. “Saya tidak mau uang rakyat dicuri! Dan tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegas Prabowo di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (3 Juni 2026).
Kebijakan Reformasi: Langkah Penguatan Pengawasan
Penyederhanaan struktur lembaga BGN menjadi bagian dari New Policy yang bertujuan memperkuat mekanisme pengawasan intern. Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya yang sebelumnya menjabat posisi kepala dan wakil kepala BGN, kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah terbukti terlibat dalam kecurangan. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa keberhasilan program nasional tergantung pada integritas pemimpin. “New Policy ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan tugas pengelolaan dana dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas,” tambahnya.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa penggantian pimpinan BGN tidak dilakukan secara terburu-buru. Setelah menerima laporan mengenai indikasi penyelewengan dana, ia mengambil langkah untuk mengganti para pelaksana program yang dianggap tidak kompeten. “Kualitas pemimpin menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Jika pemimpin tidak jujur, maka seluruh sistem akan runtuh,” jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan visi Prabowo dalam mengimplementasikan New Policy melalui reformasi internal.
Misi New Policy: Meningkatkan Kinerja dan Transparansi
Penggantian tiga pimpinan BGN menjadi bagian dari strategi Prabowo dalam mewujudkan New Policy yang berfokus pada efisiensi dan akuntabilitas. Dalam rangkaian kebijakan ini, pemerintah juga menyusun rencana evaluasi lebih lanjut terhadap program-program pemerintahan sebelumnya. “New Policy akan memastikan bahwa semua dana yang dikelola memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Prabowo. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini adalah langkah pencegahannya terhadap praktek korupsi yang telah menggerogoti kepercayaan masyarakat.
Prabowo juga memperkenalkan rencana pelatihan khusus bagi para pengelola dana, termasuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), sebagai bagian dari New Policy. Menurutnya, para lulusan SPPI telah diimbau untuk memimpin dan mengelola dapur-dapur MBG dengan pendekatan yang lebih profesional. “Kita telah mendidik, merekrut, menggembleng, dan menanam nilai-nilai pengabdian kepada rakyat,” kata Presiden. Ia menegaskan bahwa New Policy akan menjadi bantalan terhadap praktik-praktik koruptif di berbagai sektor.
Di sisi lain, kebijakan Prabowo ini mendapat respons positif dari sejumlah masyarakat dan aktivis anti korupsi. Mereka menyambut baik keputusan untuk memberhentikan para pelaku kecurangan dalam penggunaan dana rakyat. “Ini menunjukkan komitmen kuat Prabowo terhadap transparansi dan akuntabilitas,” kata salah satu pendukungnya. Namun, sebagian kalangan juga mengingatkan bahwa New Policy perlu diperkuat dengan sistem pengawasan eksternal yang lebih ketat. “Kami harap kebijakan ini bisa berjalan secara konsisten dan tidak hanya menjadi simbolisasi reformasi,” tambahnya.
Implementasi New Policy: Tantangan dan Harapan
Implementasi New Policy di BGN dianggap menjadi langkah awal dalam menyelaraskan pemerintahan dengan prinsip anti korupsi. Prabowo menyebut bahwa perubahan ini bukan hanya sekadar penyesuaian kader, tetapi juga kesadaran kolektif dalam menjaga kepercayaan publik. “New Policy ini memerlukan perubahan mindset, tidak hanya perubahan struktur,” jelasnya. Dalam wawancara eksklusif, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap di berbagai lembaga pemerintah.
Di samping itu, Prabowo juga berharap New Policy bisa menjadi model bagi lembaga-lembaga lain dalam pemerintahan. “Jika BGN bisa berjalan secara transparan, maka lembaga keuangan dan pembangunan lainnya juga bisa mengikuti jejaknya,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan diukur berdasarkan hasil nyata, bukan hanya sekadar perubahan struktur. “Kami ingin New Policy ini menjadi sarana penguatan sistem yang lebih baik,” tuturnya.
Pemimpin yang juga mantan panglima TNI ini menekankan bahwa New Policy bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi juga komitmen jangka panjang. “Jika New Policy ini terbukti sukses, maka kami akan terus mengembangkannya di seluruh sektor pemerintahan,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan anti korupsi Prabowo menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya. Dengan menegakkan New Policy, ia berharap masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah dan sistem yang berjalan.