Latest Program: Ray Rangkuti Singgung Indonesia Masih di Level Ikut-ikutan dalam Politik Luar Negeri
Ray Rangkuti: Indonesia Masih Ikut-ikutan dalam Politik Luar Negeri
Latest Program – Jakarta – Dalam wawancara eksklusif di program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (2/6/2026), Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, menyoroti bahwa Indonesia belum menunjukkan kemandirian dalam kebijakan luar negeri. Ia mengatakan, negara ini tetap berada di posisi yang mengikuti keputusan pihak lain, bukan sebagai aktor utama yang mampu menentukan arah diplomasi. “Kita masih di level yang ikut-ikutan, tidak seperti era presiden pertama Soekarno yang lebih tegas dalam mengambil keputusan global,” tegas Ray.
Politik Luar Negeri dalam Perspektif Global
Ray Rangkuti menjelaskan bahwa sikap Indonesia dalam politik luar negeri saat ini kurang berani, terutama dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Iran atau Amerika Serikat. “Meskipun secara persenjataan Iran jauh lebih kecil daripada AS, Iran tetap dihormati karena memiliki sikap yang mantap. Kita, sebagai negara besar, harus menunjukkan identitas sendiri,” lanjutnya. Ia menyoroti bahwa daya tawar Indonesia dalam diplomasi masih tergantung pada kebijakan pihak lain, sehingga kurang menarik perhatian dunia.
Kritik Ray mengarah pada kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya belum mampu membawa Indonesia ke level yang lebih mandiri. “Jika kita ingin menjadi negara besar, kita perlu memiliki Latest Program yang mampu memperkuat posisi kita di panggung internasional,” tambahnya. Ia menilai bahwa ketergantungan pada kebijakan luar negeri global menciptakan kesan bahwa Indonesia tidak mampu berpikir independen.
Konteks Dinamika Geopolitik dan Kebijakan Konsisten
Dalam konteks dinamika geopolitik yang semakin kompleks, Ray Rangkuti menekankan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia perlu lebih konsisten dan berani. “Kita harus bisa bergerak tanpa selalu terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar, baik itu dari negara-negara besar atau dari pemerintah sendiri,” jelasnya. Ia mengkritik sikap pemerintah yang terkadang terlihat ragu dalam mengambil keputusan strategis, seperti dalam hubungan dengan negara-negara kawasan atau kebijakan terhadap isu global.
“Kalau berteman itu ada tahapan-tahapan juga. Pertama, kita punya daya tawar. Pak Nursi menyebut daya tawar itu ada kalau kita punya sesuatu juga,” ujar Ray. “Nah, kalau saya nggak punya, gimana mendekatinya? Kira-kira begitu. Karena itu, selain ada daya tawar, ada jadi teman. Jadi oke, karena saya masih pada tahap begini, mungkin saya di sini dulu bersama Anda. Level saya itu beda dulu. Tapi di bawah itu ada lagi, ikut-ikutan. Yang paling bawah ini yang ikut-ikutan,” sambungnya.
Ray menambahkan bahwa kemajuan Indonesia dalam bidang ekonomi dan teknologi tidak cukup menjadi alasan untuk bersikap lembut dalam kebijakan luar negeri. “Kita harus menunjukkan kedaulatan, bukan hanya kekayaan alam atau kekuatan ekonomi. Kedaulatan di era algoritme ini harus diwujudkan melalui keputusan politik yang tegas,” pungkasnya. Ia menilai bahwa era Soekarno, dengan kebijakan luar negeri yang berani, jauh lebih dikenang dalam sejarah dibandingkan dengan masa kini.
Analisis Lebih Lanjut: Faktor-Faktor yang Menghambat Kemandirian
Mengenai penyebab Indonesia masih di level ikut-ikutan, Ray Rangkuti menyebutkan beberapa faktor. Pertama, ia menyoroti bahwa kebijakan luar negeri seringkali dipengaruhi oleh dinamika internal, seperti kepentingan kelompok tertentu atau tekanan dari institusi kekuasaan. “Kita harus bisa mengambil keputusan yang tidak hanya menyenangkan pemilih, tetapi juga berdampak jangka panjang bagi bangsa,” kata Ray. Kedua, ia menegaskan bahwa Latest Program yang digagas oleh media dan akademisi belum cukup memberikan ruang untuk dialog yang lebih kritis mengenai kebijakan luar negeri.
Ray juga menyampaikan bahwa kemajuan dalam aspek diplomatik perlu didukung oleh kebijakan yang konsisten, bukan hanya tergantung pada situasi politik sementara. “Kita harus bisa menjadi contoh yang baik dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dan internasional,” tambahnya. Ia menilai bahwa ketidakberanian dalam politik luar negeri berpotensi mengurangi daya saing Indonesia di tingkat global, terutama dalam era di mana negara-negara lain menunjukkan keberanian dalam mengambil posisi.