Key Strategy: Bacakan Pleidoi, Nadiem: Proyek Chrome Hemat Negara Rp3,9 Triliun, Bukan Merugikan

Nadiem: Proyek Chrome Hemat Negara Rp3,9 Triliun, Bukan Merugikan

Key Strategy – JAKARTA – Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), kembali menjadi sorotan publik saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (2/6/2026). Dalam pembelaannya, ia mengklaim bahwa proyek Chromebook justru memberikan manfaat besar bagi keuangan negara, terbukti dengan penghematan anggaran hingga Rp3,9 triliun.

Pembelaan Berdasarkan Fakta

Menanggapi tuntutan hukum yang berpotensi memberi hukuman penjara 18 tahun, Nadiem menekankan bahwa semua keputusan terkait pengadaan Chromebook didasarkan pada data dan analisis objektif. Ia menjelaskan bahwa sistem operasi Chrome OS gratis menyebabkan penghematan biaya sebesar Rp3,9 triliun, angka yang terukur dari kinerja keuangan kementerian selama empat tahun terakhir.

Dalam pleidoi, Nadiem mengungkapkan bahwa rata-rata harga Chromebook yang dibeli pemerintah hanya Rp5,6 juta, lebih murah dari harga pasar yang mencapai Rp6,3 juta di tahun 2020. Survei oleh jaksa menunjukkan fakta ini, dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa tidak ada kerugian negara yang terbukti dari proyek tersebut.

“Jika saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara menganggap kementerian tidak mampu memilih opsi yang lebih mahal?” tanyanya sambil memaparkan bukti-bukti keuangan dalam persidangan.

Manfaat Investasi Digital

Data dari Chrome Device Management (CDM) juga mendukung argumen Nadiem. Tercatat sebanyak 85% dari total Chromebook yang dibeli sejak 2020 masih aktif hingga 2025, menunjukkan efisiensi perangkat yang terukur. Audit internal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2023-2024 menyatakan bahwa 95% siswa, 86% guru, dan 57% kepala sekolah memanfaatkan perangkat ini secara optimal.

Nadiem menegaskan bahwa keputusan untuk memilih Chromebook sepenuhnya berada di tangan Tim Teknis, bukan ia sendiri. Hal ini mengemukakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam proses pengadaan. Selain itu, ia juga membantah tuduhan quid pro quo terkait investasi Google di Gojek/GoTo, yang berlangsung sebelum ia menjabat sebagai menteri.

“Saya mengambil keputusan besar selama masa jabatan tanpa mengorbankan integritas. Tidak ada unsur kerugian negara, dan semua transaksi didasarkan pada kepentingan publik,” jelas Nadiem di hadapan hakim.

Strategi untuk Masa Depan

Dalam pidatonya, Nadiem menyampaikan bahwa proyek Chromebook bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi juga bagian dari Key Strategy digitalisasi pendidikan. Ia menegaskan bahwa sistem ini menjadi fondasi untuk platform Merdeka Mengajar, ANBK, SIPLAH, dan sistem seleksi P3K online, yang sekarang menjadi alat utama dalam memastikan transparansi dan kepastian hukum di sektor pendidikan.

Nadiem juga menyebutkan bahwa keputusan pemerintah untuk membeli Chromebook telah menghasilkan dampak nyata, seperti mengurangi biaya pemeliharaan perangkat dan meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Ia menilai bahwa proyek ini mencerminkan strategi yang baik dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

Selama lima bulan persidangan, Nadiem memaparkan data-data yang menunjukkan konsistensi strategi pemerintah dalam menerapkan Key Strategy digital. Ia menegaskan bahwa semua bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini menjadi contoh bagaimana kebijakan bisa dinilai secara objektif.

Perspektif Hukum dan Politik

Nadiem menyampaikan bahwa kasus ini tidak hanya tentang keuangan, tetapi juga menggambarkan perangkap politik birokrasi. Ia menegaskan bahwa keinginannya untuk efisiensi dan transparansi sering disalahartikan sebagai keangkuhan, menciptakan gesekan dengan pihak internal yang skeptis terhadap strategi digital.

Dalam kesimpulan, Nadiem menilai badai hukum ini sebagai bentuk perlawanan terhadap perubahan. Ia menekankan bahwa Key Strategy yang diterapkan memperkuat kepastian hukum dan menjadi preseden penting bagi kebijakan masa depan, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.