Key Strategy: Atasi Kebocoran Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan PT DSI

Key Strategy: Mengatasi Kebocoran Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan PT DSI

Key Strategy – Presiden Joko Widodo telah menetapkan Key Strategy baru dalam menghadapi tantangan kebocoran data ekspor yang menggerogoti penerimaan negara. Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan dukungan penuhnya terhadap pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang diharapkan menjadi solusi strategis untuk menutup celah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE). Dalam pernyataannya, Mahfud menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan pengelolaan ekspor dengan prinsip transparansi dan keandalan.

Menurut Mahfud, kebocoran data ekspor telah menjadi masalah yang kritis selama bertahun-tahun. Dalam keterangan resmi yang diterbitkan Minggu (31/5/2026), ia menyoroti bahwa selisih signifikan antara laporan ekspor dari pihak dalam negeri dengan data resmi di negara tujuan mengindikasikan adanya praktik penyimpangan yang sistematis. Key Strategy ini menurutnya bisa mengubah paradigma pengawasan ekspor, terutama dengan memperkuat peran BUMN sebagai pengelola yang lebih terpercaya.

Diskrepan antara angka ekspor dalam negeri dan data penerimaan di luar negeri diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar AS. Mahfud MD menyebut hal ini sebagai indikasi adanya penggelapan, termasuk di sektor Bea Cukai, perpajakan, dan lembaga hukum lainnya. “Masalah ini tidak bisa diatasi dengan hanya pemeriksaan rutin, tetapi memerlukan mekanisme yang terintegrasi dan kuat,” tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto, yang juga berperan dalam Key Strategy ini, mengklaim bahwa PT DSI akan menjadi titik balik dalam mengoptimalkan ekspor. DSI, sebagai lembaga yang menangani pembukuan dan penerimaan devisa, diharapkan mampu mengungkap praktik penyimpangan yang selama ini menyulap data ekspor menjadi alat manipulasi keuangan. Dengan Key Strategy ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan transparan, agar kebijakan ekspor bisa berjalan sejalan dengan target penguatan devisa.

Pengaturan Sistem Ekspor yang Lebih Terstruktur

Pendirian PT DSI dianggap sebagai bagian dari Key Strategy untuk menyelaraskan proses ekspor dengan standar internasional. Mahfud MD menambahkan bahwa keberadaan BUMN ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada lembaga pemeriksaan luar yang sering kali memperlambat proses pengelolaan data. “Dengan sistem internal yang lebih rapi, DSI bisa memastikan data ekspor diakui secara universal,” tutur Mahfud.

Langkah ini juga diharapkan meningkatkan kredibilitas data ekspor nasional. Menurut analisis terkini, kebocoran devisa hingga saat ini menyebabkan hilangnya potensi pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan. Key Strategy yang diterapkan oleh pemerintah, menurut Mahfud, akan menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. “Ini adalah langkah kecil tetapi berpengaruh besar,” ujarnya.

Kolaborasi Lintas Instansi untuk Penguatan Devisa

Penguatan PT DSI tidak hanya melibatkan pihak internal, tetapi juga memerlukan kerja sama intensif dari berbagai instansi. Mahfud MD mengatakan bahwa institusi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan lembaga audit independen harus berperan aktif dalam memastikan keberhasilan Key Strategy ini. “Kolaborasi yang baik adalah kunci, agar kebijakan tidak hanya dijalankan secara otonom, tetapi saling mendukung,” katanya.

Menurut data terkini, kebocoran data ekspor telah menyebabkan hilangnya hingga USD150 miliar per tahun. Key Strategy yang diusung pemerintah juga mencakup peningkatan infrastruktur digital dan penggunaan teknologi informasi untuk memantau transaksi ekspor secara real-time. Dengan pendekatan ini, harapan besar ditempatkan pada PT DSI untuk menjadi model pengelolaan devisa yang mumpuni di Asia Tenggara.

Dengan berdirinya PT DSI, pemerintah juga berupaya mengurangi risiko korupsi di sektor ekspor. Mahfud MD menyebutkan bahwa langkah ini menjadi jawaban atas kegagalan sistem sebelumnya, yang sering kali tidak tegas dalam mengaudit transaksi. “Kita perlu membangun sistem yang bisa menjamin keandalan data, karena ini merupakan fondasi penting bagi kebijakan ekonomi jangka panjang,” tutur Mahfud.