Solving Problems: 5.950 WNI Dapat Penghapusan Denda Overstay dari Kamboja

5.950 WNI Dapat Penghapusan Denda Overstay dari Kamboja

Solving Problems telah menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Kantor Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mengumumkan bahwa sebanyak 5.950 WNI berhasil mendapatkan penghapusan denda overstay dari pemerintah Kamboja. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran pemulangan WNI yang terjebak dalam situasi administratif, terutama yang terlibat dalam kasus penipuan daring.

Proses Penghapusan Denda dan Pemulangan WNI

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Phnom Penh, Krishnajie, menjelaskan bahwa penghapusan denda overstay menjadi salah satu strategi dalam Solving Problems yang dihadapi oleh WNI di Kamboja. Sejak Januari hingga 22 Mei 2026, sebanyak 9.537 WNI telah mengajukan bantuan kepada KBRI, dengan sebagian besar mengalami hambatan seperti kehabisan paspor, denda yang relatif besar, atau keterbatasan dana untuk tiket kepulangan. Kemlu menekankan pentingnya Solving Problems ini untuk memastikan WNI dapat kembali ke tanah air dengan lebih mudah.

“KBRI terus berupaya mempercepat proses penghapusan denda overstay agar WNI yang terdampak dapat segera meninggalkan Kamboja, terutama yang terlibat dalam kegiatan penipuan daring,” kata Krishnajie, Minggu (31/5/2026).

Proses ini melibatkan koordinasi intensif dengan pihak berwenang Kamboja, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kepolisian setempat. Pemulangan WNI yang dilakukan KBRI Phnom Penh dilakukan secara bertahap, dengan maksimal kapasitas fasilitas sementara yang tersedia saat ini sekitar 300 orang.

Upaya Memperkuat Perlindungan WNI

Kemlu tidak hanya fokus pada penghapusan denda, tetapi juga mendorong penguatan perlindungan hukum dan administratif terhadap WNI. Dalam beberapa bulan terakhir, pihak KBRI telah mengidentifikasi kebutuhan kritis WNI yang terjebak dalam kasus penipuan daring, termasuk akses ke dokumen perjalanan dan bantuan finansial. Solving Problems ini juga mencakup upaya untuk mempercepat pemrosesan kasus hukum terhadap pelaku penipuan, sehingga WNI yang menjadi korban dapat pulang tanpa hambatan tambahan.

Sejauh ini, ada 400 WNI yang merupakan mantan anggota jaringan penipuan daring yang ditangkap polisi Kamboja dan ditempatkan di pusat detensi. KBRI Phnom Penh melakukan kunjungan kekonsuleran ke detensi Bati, Takeo, pada 21–22 Mei 2026 untuk memastikan kondisi para WNI dan mengevaluasi kebutuhan selama proses kepulangan. Tim KBRI juga memberikan informasi mengenai langkah-langkah Solving Problems yang telah dilakukan, seperti koordinasi dengan bank dan agen perjalanan untuk memudahkan pembayaran tiket pulang.

Penghapusan denda overstay ini memberikan kelegaan bagi sejumlah WNI yang menghadapi tekanan finansial selama menunggu pemulangan. Kemlu menegaskan bahwa WNI yang telah menerima Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) serta persetujuan penghapusan denda harus segera mengambil langkah untuk kembali ke Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi WNI yang masih menantikan proses administrasi, serta mengurangi beban ekonomi yang dialami mereka.