DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau

DPR Ingatkan Pemerintah Waspadai Risiko PHK Massal di Industri Tembakau

Beritasosial.com – JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mengantisipasi ancaman PHK massal di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) yang semakin mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini muncul karena adanya tantangan dari regulasi dan dominasi rokok ilegal, yang terus menggerus pasar IHT nasional. DPR mengingatkan perlunya kebijakan yang cermat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kesejahteraan pekerja sektor tembakau yang menjadi tulang punggung perekonomian.

Peran Strategis Industri Tembakau dalam Perekonomian

Novita Hardini, anggota Komisi VII DPR, menegaskan bahwa industri tembakau memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. IHT bukan hanya sebagai industri konsumsi, tetapi juga sebagai bagian dari Key Strategy pemerintah dalam memastikan stabilitas pendapatan negara dan menyerap tenaga kerja. Menurutnya, sektor ini menyumbang ratusan triliun rupiah setiap tahun sekaligus menghidupi ribuan keluarga, terutama di daerah-daerah dengan ekonomi tergantung pada pertanian tembakau.

“Dari segi ekonomi, IHT berperan sebagai Key Strategy dalam mendukung pertumbuhan industri manufaktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Novita, Jumat (29/5/2026).

Novita juga menyebutkan bahwa kebijakan yang tidak seimbang bisa menyebabkan peningkatan angka pengangguran, terutama pada lapisan pekerja perempuan yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi hasil tembakau.

Krisis Produksi Rokok Legal Akibat Rokok Ilegal

Dalam tiga tahun terakhir, produksi rokok legal nasional terus menurun karena dominasi rokok ilegal yang marak. Diperkirakan, kerugian akibat rokok ilegal mencapai hingga Rp25 triliun per tahun. Situasi ini memperparah beban operasional perusahaan IHT, sehingga berpotensi memicu PHK massal. Novita mengingatkan bahwa kenaikan biaya produksi dan persaingan ketat dengan rokok ilegal bisa mengancam kelangsungan usaha, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah.

“Kebijakan yang tidak koordinasi akan memperburuk kondisi sektor IHT. Key Strategy dalam penegakan regulasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan pekerja,” tambahnya. Novita menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, KSPI, dan pengusaha untuk mencari solusi yang berkelanjutan.

Strategi Penegakan Regulasi untuk Mencegah PHK Massal

Di sisi lain, pemerintah diwakili oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ancaman PHK. Langkah ini mencakup penguatan pengawasan terhadap rokok ilegal dan insentif bagi perusahaan IHT yang memperbaiki efisiensi produksi. Novita menyebutkan bahwa strategi ini harus disertai dengan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak.

“Key Strategy dalam menangani masalah ini adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu menyusun rencana pencegahan PHK dengan memperhatikan kebutuhan pekerja dan pengusaha secara bersamaan,” jelas Novita. Dia juga menyarankan penggunaan dana dari penerimaan IHT untuk program pengentasan kemiskinan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja.

Perlu Konsistensi dalam Kebijakan Tembakau

KSPI menyebutkan bahwa beberapa perusahaan besar di sektor IHT sedang berada di ambang PHK akibat beban operasional yang meningkat. Lebih dari 30 persen dari total produksi rokok legal mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah dalam menegakkan regulasi harus lebih konsisten untuk mencegah kecolongan pasar.

“Dengan Key Strategy yang tepat, pemerintah bisa menjamin daya tahan sektor IHT di tengah krisis ekonomi. Ini tidak hanya penting untuk keuntungan perusahaan, tetapi juga untuk kesejahteraan pekerja,” kata Novita. Dia menambahkan bahwa perlu adanya pemantauan berkala dan penyesuaian kebijakan sesuai perubahan dinamika pasar.

Langkah Khusus untuk Menjaga Ketenagakerjaan

Novita berharap pemerintah dapat mengambil langkah khusus untuk mencegah PHK massal, seperti insentif pajak atau keringanan bunga bagi perusahaan yang menjaga karyawan. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong inovasi dalam produk IHT agar tetap kompetitif di pasar global. Pemangku kebijakan harus memastikan bahwa Key Strategy dalam pengembangan sektor tembakau tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja.

“Ketika sektor tembakau stagnan, efek domino akan terasa di berbagai lapisan masyarakat. Key Strategy dalam menangani situasi ini adalah menggabungkan kebijakan ekonomi dan sosial,” tegas Novita.

Menurutnya, pengusaha juga perlu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengurangi pengaruh rokok ilegal melalui kampanye edukasi dan penegakan hukum yang lebih ketat.