Mahfud MD Sebut Militeristik Tak Cocok di Polri – Pakar: Perlu untuk Lindungi Rakyat
Mahfud MD: Militeristik Tidak Cocok untuk Polri
Mahfud MD Sebut Militeristik Tak Cocok – JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, menyoroti pentingnya mempertahankan sifat non-militeristik dalam struktur Polri. Dalam diskusi terkini, ia menekankan bahwa konsep militeristik, yang umumnya terkait dengan sistem komando ketat, disiplin tinggi, dan kekuatan fisik, mungkin tidak lagi relevan bagi kepolisian. Menurut Mahfud MD, Polri seharusnya berfokus pada fungsi utama melindungi masyarakat, melayani publik, dan membangun kepercayaan, bukan mengadopsi pendekatan militeristik yang lebih cocok untuk TNI.
Analisis tentang Militeristik dalam Polri
Mahfud MD menilai bahwa penyesuaian peran Polri dengan memasukkan elemen militeristik bisa mengganggu keseimbangan antara kekuatan pemerintah dan fungsi pelayanan masyarakat. Ia mengatakan bahwa kepolisian harus menjadi garda depan dalam memastikan keadilan dan kemanfaatan bagi warga, bukan hanya sebagai instrumen kekuasaan. “Polri perlu berubah menjadi institusi yang lebih transparan, responsif, dan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial,” ujarnya.
Menurut analisis Mahfud MD, adopsi paradigma militeristik dalam Polri bisa mengakibatkan peningkatan risiko konflik internal maupun eksternal. Ia mencatat bahwa sistem komando yang ketat dalam TNI lebih efektif untuk menghadapi ancaman militer, seperti perang atau operasi penyelamatan. Sementara itu, kepolisian lebih membutuhkan fleksibilitas dalam menangani kasus-kasus yang bersifat sosial dan politik. “Jika Polri mengadopsi militeristik secara penuh, maka mungkin akan melupakan tujuan awalnya melindungi rakyat secara umum,” tambahnya.
Perbedaan Fungsi TNI dan Polri
Perbedaan fungsi TNI dan Polri menjadi fokus utama dalam argumen Mahfud MD. Ia menjelaskan bahwa TNI memiliki tanggung jawab utama dalam pertahanan keamanan nasional, sementara Polri bertugas menjaga keamanan dalam negeri, terutama dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. “Dengan mengubah Polri menjadi institusi militeristik, maka kita bisa jadi mengabaikan peran utamanya sebagai lembaga layanan publik yang dekat dengan masyarakat,” papar Mahfud MD.
Menurutnya, Polri juga harus mampu melakukan tugas penegakan hukum secara independen dan profesional. “Jika Polri memiliki sistem militeristik yang sama dengan TNI, maka mungkin akan mengurangi kebebasan dalam mengambil keputusan, termasuk dalam penegakan hukum di lapangan,” jelas Mahfud MD. Ia menyoroti bahwa dengan memiliki sifat semi militer, polisi bisa lebih cepat dan efektif dalam menangani situasi darurat, tetapi hal ini sebaiknya dilakukan secara proporsional dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokratis.
Pakar: Militeristik Masih Perlu Diperhatikan
Di sisi lain, Pakar Hukum Kepolisian, Edi Hasibuan, menegaskan bahwa militeristik tetap penting dalam Polri, terutama dalam menjamin keamanan masyarakat. “Polri perlu mempertahankan karakter semi militer agar bisa menghadapi ancaman seperti kriminal bersenjata, terorisme, dan kerusuhan yang memerlukan tindakan tegas,” ujar Edi Hasibuan dalam wawancara dengan Sindonews.
Edi Hasibuan menekankan bahwa tidak semua aspek militeristik harus dihilangkan, tetapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan aktual kepolisian. “Penggunaan seragam, latihan taktis, dan komando bisa menjadi alat untuk membangun efisiensi dan kepercayaan diri petugas, tetapi harus diiringi dengan pertimbangan keselamatan warga dan transparansi dalam operasi,” tambahnya. Ia juga menyebutkan bahwa militeristik dalam Polri tidak selalu berarti kurang demokratis, asalkan ada mekanisme kontrol yang memadai.
Dalam konteks ini, Mahfud MD Sebut Militeristik Tak Cocok justru menjadi bahan perdebatan antara pihak yang ingin mewujudkan reformasi struktural Polri dan pihak yang merasa militeristik bisa menjadi kekuatan pendukung dalam menjaga stabilitas. Edi Hasibuan menyoroti bahwa pendekatan semi militer bisa meningkatkan kinerja polisi, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat.
Analisis ini juga mencerminkan perbedaan pandangan tentang peran Polri di tengah dinamika politik dan sosial yang kompleks. Mahfud MD Sebut Militeristik Tak Cocok menekankan bahwa Polri harus bisa menjalankan tugasnya secara proporsional, sementara pakar seperti Edi Hasibuan mengingatkan bahwa ada aspek militeristik yang tetap penting untuk melindungi rakyat. Diskusi ini menjadi bagian dari perdebatan nasional tentang reformasi Polri, yang sejak lama menjadi isu utama dalam kebijakan keamanan nasional.