Special Plan: Gerindra Sebut Bantuan 1.098 Sapi Kurban Presiden Prabowo dari APBN Sah, Pernah Dilakukan pada Era Jokowi

Gerindra: Bantuan 1.098 Sapi Kurban Presiden Prabowo dari APBN Sah, Pernah Dilakukan pada Era Jokowi

Special Plan menjadi perhatian publik setelah Partai Gerindra mengklaim program bantuan 1.098 sapi kurban kepada masyarakat oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap sah dan telah dipersiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jurubicara DPP Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari Special Plan yang memiliki dasar hukum jelas dan diproses secara transparan dalam sistem keuangan negara. Ia menjelaskan bahwa selama ini, program bantuan seperti ini sudah rutin dilaksanakan, termasuk dalam era pemerintahan Joko Widodo.

“Special Plan ini bukan sekadar bantuan pribadi, tetapi merupakan kebijakan nasional yang dianggarkan melalui APBN dan diawasi secara ketat oleh lembaga pemerintah,” tutur Bahtra, Rabu (27 Mei 2026). Ia menambahkan bahwa mekanisme pengelolaan dana bantuan dilakukan sesuai UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Dalam Special Plan kali ini, bantuan 1.098 sapi kurban dipercayakan kepada Kementerian Sekretariat Negara sebagai pengelola anggaran. Bahtra mengungkapkan bahwa dana bantuan bersumber dari APBN dengan anggaran sebesar Rp100 miliar, yang telah disetujui oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam ritual ibadah kurban, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan dukungan ekonomi.

Kebijakan Bantuan Sapi Kurban dalam Special Plan Era Prabowo

Bantuan sapi kurban dalam Special Plan di bawah pemerintahan Prabowo dianggap sebagai kebijakan yang konsisten dengan praktik sebelumnya. Menurut Bahtra, program ini diharapkan menjadi bagian dari kebijakan sosial yang terus berlanjut dalam masa pemerintahan yang akan datang. Ia menekankan bahwa seluruh proses distribusi dan penggunaan dana dilakukan secara terbuka, dengan transparansi dalam pembagian sapi kepada masyarakat.

Special Plan ini juga dianggap sebagai upaya memperkuat peran pemerintah dalam mendukung kebutuhan masyarakat, terutama selama bulan Ramadan. Bahtra mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo memperhatikan keadilan dan kesetaraan dalam penyediaan bantuan, sehingga bisa mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki penghasilan rendah. Dengan Special Plan, bantuan sapi kurban disalurkan secara berjenjang dan didistribusikan berdasarkan kebutuhan prioritas.

Sejarah Bantuan Sapi Kurban dalam Special Plan Pemerintahan Jokowi

Bantuan sapi kurban dalam Special Plan bukanlah inisiatif baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, program serupa telah dilaksanakan dengan anggaran yang lebih besar dan cakupan yang lebih luas. Sebagai contoh, pada tahun 2023, pemerintahan Jokowi menyediakan bantuan kurban untuk sekitar 300 ribu keluarga, dengan total anggaran mencapai Rp250 miliar.

Dalam Special Plan era Jokowi, bantuan sapi kurban dilakukan melalui mekanisme yang terintegrasi dengan kebijakan sosial lainnya. Bahtra menyoroti bahwa pengalaman di masa pemerintahan sebelumnya memberikan contoh bagus bagaimana Special Plan bisa diterapkan dengan baik. Ia menyatakan bahwa Gerindra menilai program bantuan ini tidak hanya memperkuat keimanan masyarakat, tetapi juga mengurangi beban ekonomi yang dihadapi oleh keluarga yang ingin melaksanakan ibadah kurban.

Sejumlah anggota komisi di DPR RI juga menyetujui kebijakan bantuan sapi kurban sebagai bagian dari Special Plan. Mereka menilai bahwa program ini bisa menjadi perangkat untuk mendorong ekonomi rakyat, khususnya di bulan suci Ramadan. Selain itu, bantuan ini juga diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan spiritual yang merupakan bagian dari budaya Indonesia.