Latest Program: Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah Soroti Jalan Rusak di Sidang Paripurna
Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah Soroti Jalan Rusak di Sidang Paripurna
Latest Program – Dalam sesi paripurna DPD RI masa sidang ke-10, anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattollah, atau akrab disapa Dayat El, memperhatikan sejumlah isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Topik utama yang dibahas mencakup kondisi infrastruktur, terutama jalan rusak yang memengaruhi aksesibilitas dan kegiatan ekonomi. Tidak hanya itu, dia juga menyoroti perluasan kawasan hutan, pengawasan alih fungsi lahan, serta kebijakan pembangunan desa yang belum optimal. Latest Program ini menjadi wadah bagi masyarakat Kalimantan Selatan untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung ke pemerintah pusat.
Isu Jalan Rusak dan Dampak Ekonomi
Dalam Latest Program, Dayat El menekankan bahwa jalan rusak di Kalimantan Selatan adalah masalah yang sudah lama diadukan oleh warga. Selain mengganggu mobilitas sehari-hari, kondisi jalan yang tidak layak juga menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah tersebut. “Jalan yang rusak membuat barang hasil pertanian dan perkebunan sulit diangkut ke pasar,” jelasnya, Minggu (24/5/2026). Ia menyarankan percepatan proyek perbaikan jalan nasional dan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang bertahan lama.
Penguatan Ekonomi Kreatif dan Budaya Lokal
Dalam sesi yang sama, Dayat El juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kreatif yang berbasis budaya lokal. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya bisa meningkatkan perekonomian, tetapi juga melestarikan identitas daerah. “Kita perlu membangun produk unggulan Kalimantan Selatan, seperti kerajinan tradisional dan makanan khas, agar bisa bersaing secara nasional,” tambahnya. Latest Program ini diharapkan menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kekayaan budaya sekaligus mendorong inovasi ekonomi.
“Pembangunan yang berkelanjutan harus didukung oleh kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat,” ujar Dayat El. Ia juga menyebutkan bahwa penguatan ekonomi kreatif bisa menjadi bagian dari Latest Program untuk memastikan kesejahteraan daerah tercapai secara merata.
Harmonisasi Regulasi Pendidikan
Dayat El tidak hanya memfokuskan pada isu infrastruktur, tetapi juga mengangkat tuntutan terkait harmonisasi regulasi pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyoroti perlunya keselarasan dalam penataan kurikulum, alokasi dana, dan standarisasi kualitas guru. “Kita perlu memastikan bahwa pendidikan di Kalimantan Selatan tidak tertinggal dari daerah lain. Latest Program ini menjadi kesempatan untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan agar lebih efektif dan inklusif,” tuturnya.
Kesejahteraan ASN dan PPPK
Politikus ini juga menyampaikan aspirasi tentang perlindungan kesejahteraan pegawai pemerintah provinsi (PPPK) dan aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Ia menyoroti kurangnya dukungan dana untuk pengembangan kinerja dan pelayanan mereka. “ASN adalah tulang punggung pembangunan, jadi mereka perlu dijaga kesehatannya dan kesejahteraannya,” kata Dayat El. Dalam Latest Program, isu ini diperjuangkan agar kebijakan pemerintah lebih humanis dan berimbang.
Percepatan Pemekaran Wilayah
Terkait pemekaran wilayah, Dayat El meminta percepatan tindak lanjut pembentukan Kabupaten Tanah Kambatang Lima dan Gambut Raya. Ia menegaskan bahwa pemekaran ini bisa memperkuat pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik. “Dengan pemekaran, warga akan punya representasi lebih baik di tingkat nasional, dan kebijakan yang diusulkan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya. Latest Program ini menjadi wadah untuk mendiskusikan kebutuhan pemekaran secara transparan.
“Kita harus memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat diakomodasi melalui Latest Program yang sistematis dan berkelanjutan. Tidak hanya isu infrastruktur, tetapi juga isu sosial, ekonomi, dan pendidikan harus menjadi fokus bersama,” pungkas Dayat El.
Solusi Konkret untuk Daerah Tertinggal
Dalam kesimpulannya, Dayat El berharap pemerintah pusat dapat menindaklanjuti semua isu yang disampaikan dalam Latest Program ini secara cepat. Ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat untuk mendorong pembangunan yang merata. “Jangan hanya dengar aspirasi, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata,” tegasnya. Isu yang disorot seperti jalan rusak, pendidikan, dan pemekaran wilayah akan menjadi bahan pertimbangan untuk program pengembangan daerah di masa depan.