New Policy: Bayar Pungutan ke Iran, 25 Kapal Dikawal IRGC Keluar Selat Hormuz
New Policy: Iran Mengatur Pungutan dan Pengawasan Lintas Selat Hormuz
New Policy – Republik Islam Iran telah meluncurkan kebijakan baru yang memaksa kapal-kapal dari negara-negara tertentu membayar pungutan atau menjalani proses pemeriksaan ketat sebelum melewati Selat Hormuz. Dalam satu hari terakhir, sebanyak 25 kapal, termasuk tanker minyak, kapal kontainer, dan kapal komersial lainnya, telah melalui wilayah strategis tersebut setelah mendapatkan izin dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan didampingi oleh pasukan keamanan. Kebijakan ini, yang dinamai sebagai “New Policy,” mencerminkan perubahan tajam dalam kontrol Iran terhadap jalur perdagangan global.
Pengawasan Ketat dan Kebijakan Baru
Pengawasan terhadap Selat Hormuz telah memanas sejak serangan AS-Israel terhadap infrastruktur Iran pada Februari 2026. Dalam kebijakan baru, IRGC memperkenalkan sistem izin yang lebih ketat untuk mengatur alur kapal, baik dari negara-negara musuh maupun sekutu. Menurut laporan dari Reuters, pemeriksaan afiliasi menjadi bagian utama dari proses ini, dengan tujuan memastikan kapal tidak terkait langsung dengan pihak yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan Iran. Kebijakan ini mengharuskan pemilik kapal memberikan informasi lengkap tentang bendera, muatan, dan tujuan perjalanan sebelum diperbolehkan keluar.
Seorang sumber dari industri perkapalan Eropa mengungkapkan:
“New Policy Iran menciptakan dinamika baru dalam pengaturan lalu lintas maritim, terutama bagi negara-negara yang ingin menjaga hubungan diplomatik tetap baik dengan Teheran.”
Sistem ini tidak hanya berdampak pada kelancaran perdagangan, tetapi juga memperkuat posisi Iran sebagai pelaku utama dalam pengendalian jalur strategis global.
Proses Pemeriksaan dan Impak Ekonomi
Menurut dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Otoritas Selat Teluk Persia Iran, IRGC menggunakan mekanisme bilateral untuk mengizinkan kapal melewati jalur tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh berbagai lembaga negara, seperti Organisasi Pelabuhan dan Maritim, Kementerian Perindustrian, serta Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Proses ini melibatkan verifikasi terhadap kewarganegaraan awak kapal, asal muatan, dan hubungan diplomatik negara pengirim.
Kebijakan baru ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pemerintah Iran, terutama dari pungutan yang dikenakan pada kapal-kapal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Iran. Kebijakan ini juga berdampak signifikan pada ekonomi negara-negara yang bergantung pada jalur Selat Hormuz, seperti India, yang mengimpor sekitar 90% kebutuhan minyaknya melalui jalur ini. Menteri luar negeri India, dalam wawancara terbaru, mengakui bahwa koordinasi dengan Iran menjadi lebih kompleks karena adanya kebijakan “New Policy.”
Sejumlah ahli ekonomi menilai bahwa kebijakan ini bisa memperketat hubungan Iran dengan sekutu seperti Tiongkok dan Rusia, sekaligus memicu tekanan terhadap negara-negara Barat. Dengan adanya sistem izin dan pungutan, Iran mampu mengontrol alur barang yang masuk dan keluar dari wilayahnya, termasuk sumber daya alam dan bahan bakar. “New Policy” ini juga bertujuan untuk memperkuat kebijakan pertahanan Iran di tengah ketegangan geopolitik yang semakin memanas.
Reaksi Internasional dan Perspektif Politik
Kebijakan Iran ini mendapat perhatian internasional, terutama dari negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi di Selat Hormuz. Beberapa pihak menganggap “New Policy” sebagai langkah defensif untuk melindungi kepentingan Iran dari ancaman asing. Sementara itu, negara-negara seperti Jepang dan Jerman mengkhawatirkan kenaikan biaya transportasi laut sebagai akibat dari pemeriksaan lebih ketat.
Dari perspektif politik, kebijakan baru ini juga menjadi alat diplomasi Iran untuk membangun hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Misalnya, Tiongkok dan Rusia mendapat pengakuan khusus dalam sistem transit, dengan izin cepat dan biaya yang lebih rendah. “New Policy” ini mencerminkan strategi Iran untuk menarik mitra ekonomi sekaligus membangun kembali hubungan dengan negara-negara yang sebelumnya terlibat dalam konflik.
Sumber-sumber internasional menyebutkan bahwa kebijakan ini berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan global. Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama pengiriman minyak ke pasar internasional, kini dianggap sebagai area yang memerlukan pengawasan bersama. Dengan adanya “New Policy,” Iran semakin memperkuat dominasi dalam pengaturan lalu lintas maritim, sementara negara-negara lain berusaha menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi perubahan ini.