Important News: Ada Perubahan Pasal di Perkara Roy Suryo Cs, Polisi Singgung KUHP Baru dan Lama
Ada Perubahan Pasal di Perkara Roy Suryo Cs, Polisi Singgung KUHP Baru dan Lama
Important News – JAKARTA – Isu perubahan pasal dalam perkara pencemaran nama baik Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma memicu perdebatan di tengah masyarakat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengungkapkan bahwa penyidik meninjau ulang aturan hukum dalam kasus tersebut, termasuk mempertimbangkan penggunaan pasal dari KUHP baru maupun lama. Menurut Budi, ini adalah bagian dari prosedur penyidikan yang rutin dilakukan, terutama untuk memastikan keakuratan tindakan hukum. “Perubahan pasal terjadi karena adanya penyempurnaan di dalam KUHP, sehingga kita perlu mengevaluasi apakah pasal yang digunakan sesuai dengan aturan terbaru atau versi sebelumnya,” jelas Budi, Jumat (22 Mei 2026).
Proses Perubahan Pasal dan Alasan Hukum
Penyidikan perkara Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma menunjukkan keberlanjutan prosedur hukum, meski ada perbedaan interpretasi antara pihak kepolisian dan kuasa hukum para terdakwa. Budi Hermanto menyebut bahwa perubahan pasal merupakan upaya untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Ia menegaskan bahwa penyidik bekerja sama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menentukan pasal yang paling tepat. “Kita harus mengikuti prinsip kepastian hukum dan konsistensi dalam proses penyidikan,” ujarnya. Perubahan ini juga dianggap wajar karena KUHP baru telah diberlakukan, sehingga memungkinkan penyidik menyesuaikan penuntutan dengan peraturan terbaru.
Menurut informasi yang didapat, proses penyidikan perkara ini sudah berlangsung selama setahun, sebelum berkas kasus diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdullah Alkatiri, mengkritik perubahan pasal yang terjadi tanpa adanya alat bukti baru atau pertimbangan tambahan. “Ini menimbulkan kebingungan, karena perubahan pasal dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas,” katanya. Ia mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42 Tahun 2017, yang menjadi dasar untuk menilai apakah perubahan pasal tersebut sah atau melanggar prinsip hukum.
Kritik Kuasa Hukum dan Impak pada Tersangka
“MK jelas menyatakan bahwa jika tidak ada bukti baru atau pertimbangan lain, maka tidak boleh ada perubahan pasal yang mengakibatkan double sprindik. Jika sprindik baru dikeluarkan, maka status tersangka lama harus dicabut, sehingga proses hukum perlu dimulai dari awal,” tambah Abdullah Alkatiri. Kritik ini menunjukkan ketidakpuasan kuasa hukum terhadap kebijakan penyidik yang dianggap tidak transparan. Menurutnya, perubahan pasal bisa memengaruhi keberlanjutan kasus dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Di sisi lain, polisi mempertahankan bahwa perubahan pasal dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat penyidikan. Budi Hermanto menyebut bahwa proses ini membutuhkan waktu karena perlu memastikan seluruh aspek hukum telah dipenuhi. “Kita juga perlu melihat apakah perubahan pasal ini sudah mendapat persetujuan dari penyidik, JPU, dan pihak terkait,” jelasnya. Dengan adanya KUHP baru, penyidik bisa mengadopsi pasal yang lebih tepat untuk menangani kasus dengan efektif. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan kehati-hatian untuk menghindari kesalahan dalam penuntutan.
Kasus Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma menjadi Important News karena menunjukkan perubahan dinamis dalam sistem hukum Indonesia. Perkara ini tidak hanya melibatkan perdebatan antara pihak penyidik dan kuasa hukum, tetapi juga menjadi contoh bagaimana KUHP baru dan lama berdampak pada tindakan penuntutan. Selain itu, masyarakat menilai kasus ini sebagai isu keadilan, karena perubahan pasal bisa memengaruhi hasil penuntutan dan hukuman yang diberikan. “Ini adalah Important News karena menunjukkan bahwa proses hukum bisa berubah seiring adanya peraturan baru,” kata seorang pengamat hukum.
Sebagai Important News, perubahan pasal ini juga mengundang pertanyaan tentang konsistensi dan kejelasan dalam proses penyidikan. Apakah perubahan pasal tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan atau karena ada tekanan dari pihak tertentu? Budi Hermanto menegaskan bahwa keputusan ini dibuat berdasarkan evaluasi penyidik, tetapi ia juga mengakui bahwa transparansi diperlukan agar publik dapat memahami alasan perubahan. “Kita harus menjelaskan secara rinci mengapa pasal ini diubah, agar tidak menimbulkan kesan tidak adil,” katanya. Hal ini penting karena kasus Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma menarik perhatian publik luas dan menjadi bahan perbincangan di berbagai media.