DPR dan Pemerintah Rampungkan Perpres Ojol, Atur Tarif hingga Angkutan Barang-Makanan
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 Siap Menjadi Payung Hukum Ojol
Beritasosial.com – Pemerintah dan DPR RI telah menyelesaikan pembahasan regulasi yang ditujukan untuk memberi kepastian bagi aktivitas ojek online di Indonesia. Aturan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, yang mencakup layanan pengangkutan penumpang, pengiriman barang, hingga pemesanan makanan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa peraturan ini akan segera diumumkan secara resmi oleh Kementerian Sekretariat Negara. Pengumuman itu disampaikan dalam konferensi pers bersama pemerintah di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Kehadiran Perpres tersebut diharapkan memperjelas kerangka pengaturan bagi ekosistem ojol yang melibatkan pengemudi mitra, perusahaan aplikasi, pelanggan, serta kementerian yang memiliki kewenangan di bidang terkait. Selama ini, layanan berbasis aplikasi tidak hanya digunakan untuk perjalanan orang, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas pengantaran kebutuhan sehari-hari.
Hasil Harmonisasi DPR dan Pemerintah
Dasco menjelaskan bahwa penyusunan aturan ini ditempuh melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi yang berlangsung cukup lama. Proses tersebut diarahkan untuk menampung aspirasi dari pihak-pihak yang menjalankan maupun terlibat dalam layanan ojek online.
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, dalam rangka kemudian mengakomodasi aspirasi dari yang beraktivitas menyelenggarakan ojek online, setelah sekian lama kemudian melakukan sinkronisasi, harmonisasi, agar didapat satu aturan yang dapat mengatur dengan baik.
Regulasi baru ini diposisikan sebagai dasar hukum yang lebih jelas bagi operasional ojol. Ruang lingkupnya tidak berhenti pada layanan transportasi penumpang, melainkan juga mencakup jasa pengiriman barang dan makanan yang kini menjadi bagian penting dari layanan digital sehari-hari.
Dengan adanya satu payung regulasi, pembagian peran antarinstansi pemerintah dapat disusun lebih tegas. Hal ini penting karena karakter layanan ojol mencakup beberapa sektor sekaligus, mulai dari transportasi, usaha mikro dan kecil, hingga aktivitas digital dalam pemesanan serta pengiriman.
Tarif Angkutan Orang Masuk Dalam Pengaturan
Salah satu poin yang akan diatur dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026 adalah pengangkutan orang, termasuk struktur tarifnya. Pengaturan tersebut berada dalam lingkup Kementerian Perhubungan atau Kemenhub.
Tarif merupakan salah satu unsur yang langsung berkaitan dengan keberlangsungan layanan. Bagi pengemudi, struktur tarif berhubungan dengan pendapatan dari perjalanan yang dikerjakan. Sementara bagi masyarakat, tarif menentukan keterjangkauan penggunaan transportasi berbasis aplikasi dalam mobilitas harian.
Pengaturan di tingkat Perpres memberi kerangka yang lebih terarah mengenai posisi layanan ojol dalam sistem transportasi. Namun, pelaksanaan teknis tetap akan berkaitan dengan kewenangan kementerian yang membidangi masing-masing sektor.
Dasco menyatakan bahwa Perpres Nomor 27 akan mengatur berbagai hal yang telah dibahas dalam proses penyusunan aturan tersebut.
Oleh karena itu, pada hari ini Kementerian Sekretariat Negara akan resmi merilis Perpres Nomor 27 yang kemudian akan mengatur hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan.
Pembagian Tugas Tiga Kementerian
Pelaksanaan regulasi akan melibatkan beberapa kementerian dengan fokus tugas yang berbeda. Kementerian UMKM ditetapkan sebagai pengampu utama bagi mitra ojol. Posisi ini menempatkan kementerian tersebut dalam pembinaan yang berkaitan dengan para pengemudi mitra dalam ekosistem layanan berbasis aplikasi.
Kemenhub akan menangani aspek angkutan orang, termasuk pengaturan yang berkaitan dengan tarif. Bidang ini menyangkut layanan perjalanan penumpang yang selama ini menjadi salah satu fungsi utama ojek online.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi akan mengatur operasional pengiriman barang dan makanan. Cakupan ini mencerminkan perkembangan layanan aplikasi yang kini tidak hanya mempertemukan pengemudi dan penumpang, tetapi juga mendukung distribusi produk serta pesanan makanan.
Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ojol dipandang sebagai layanan dengan dimensi yang luas. Satu perjalanan dapat berkaitan dengan aspek transportasi, sementara pesanan makanan dan pengiriman barang membutuhkan pengaturan operasional digital yang berbeda.
Kepastian Aturan bagi Ekosistem Layanan Digital
Bagi pengemudi, kejelasan kementerian pengampu dan ruang pengaturan dapat menjadi bagian penting dalam memahami jalur pembinaan serta kebijakan yang berlaku. Bagi pelanggan, pengaturan yang mencakup transportasi, barang, dan makanan memperlihatkan bahwa layanan yang digunakan setiap hari memiliki dasar regulasi yang lebih menyeluruh.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 juga menandai upaya menyatukan berbagai kebutuhan dalam satu kerangka aturan. Layanan ojol berkembang sebagai aktivitas yang melibatkan banyak pihak, sehingga kebutuhan akan pengaturan yang jelas menjadi semakin relevan.
Dengan segera dirilisnya peraturan tersebut, perhatian berikutnya akan tertuju pada penerapan pembagian tugas antar-kementerian dalam sektor masing-masing. Kementerian UMKM, Kemenhub, dan Kemkomdigi akan memegang peran sesuai mandat yang telah dijelaskan dalam pengaturan operasional ojol.
Aturan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengangkutan penumpang, penetapan tarif, pengiriman barang, serta layanan makanan dalam ekosistem ojek online. Kehadirannya sekaligus memberi bentuk yang lebih jelas terhadap pengaturan layanan digital yang telah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPR dan Pemerintah Rampungkan Perpres Ojol?
DPR dan Pemerintah Rampungkan Perpres Ojol is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPR dan Pemerintah Rampungkan Perpres Ojol matter?
DPR dan Pemerintah Rampungkan Perpres Ojol matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.