New Policy: Kritik dalam Film Pesta Babi Jadi Bahan Evaluasi Pembangunan di Papua

Fitur Kreatif dalam Film Pesta Babi Dipakai sebagai Evaluasi Kebijakan Pembangunan Papua

New Policy – Jakarta, 19 Mei 2026 – Velix Vernando Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, menyatakan film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale menjadi bahan kritis yang menarik perhatian terhadap kebijakan pembangunan di Papua. Film ini tidak hanya menampilkan narasi yang memicu refleksi sosial, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi arah kebijakan masa depan. Velix mengungkapkan bahwa kritik dalam film ini berpotensi menjadi bahan pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih inklusif.

Evaluasi Melalui Seni dan Budaya

Dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Ada Apa di Balik Film Pesta Babi?” yang disiarkan iNews, Velix menjelaskan bahwa film tersebut menggambarkan bagaimana media seni, khususnya film dokumenter, bisa menjadi cermin kebijakan pemerintah. Ia menambahkan bahwa kritik yang disampaikan dalam film ini bisa memperkaya diskusi mengenai New Policy, yang berfokus pada penguatan otonomi Papua. “New Policy tidak hanya tentang kebijakan ekonomi atau infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat di Papua diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka,” ujarnya.

Velix juga menyoroti bagaimana film ini memicu perdebatan mengenai peran pemerintah dalam membentuk narasi pembangunan. Menurutnya, selain menjadi alat evaluasi, film ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi implementasi kebijakan. “Kritik dari film Pesta Babi bisa menjadi pemicu agar New Policy terus direspons secara transparan dan adaptif,” jelas Velix.

Perspektif Naratif dalam Kritik Sosial

Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale, yang juga merupakan produser film tersebut, menekankan bahwa film ini dirancang untuk menyoroti berbagai isu yang sering dianggap terlewat dalam pembangunan Papua. Melalui narasi yang cerita, mereka berupaya menggambarkan dinamika sosial, budaya, dan politik di wilayah tersebut. Velix mengakui bahwa pendekatan ini efektif dalam menyampaikan kritik yang kontekstual, tetapi juga mengingatkan bahwa ada aspek lain yang perlu diperhatikan.

“New Policy tidak cukup hanya berupa kebijakan yang ditetapkan, tetapi juga perlu disertai dengan pengakuan terhadap perbedaan narasi yang muncul dari masyarakat Papua,” kata Velix dalam wawancara dengan iNews.

Kritik dalam film Pesta Babi, menurut Velix, bisa menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat untuk memahami keberhasilan atau kegagalan kebijakan. “Film ini tidak hanya membangun narasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpikir kritis tentang bagaimana New Policy berdampak pada kehidupan sehari-hari di Papua,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa pembuatan film seperti ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan konsensus yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan.

Konteks Sosial dan Politik

Pesta Babi, yang dirilis pada Mei 2026, menjadi fenomena budaya dan politik di Papua. Film ini mengeksplorasi hubungan antara kebijakan pembangunan, keterwakilan masyarakat, dan aspek sejarah kolonial yang masih relevan hingga hari ini. Velix mengungkapkan bahwa keberadaan film ini menunjukkan minat publik terhadap isu-isu yang sebelumnya dianggap bersifat lokal. “New Policy memerlukan pertimbangan terhadap dinamika lokal, dan film ini membantu memvisualisasikan hal itu secara mendalam,” katanya.

Velix juga menekankan bahwa kritik dalam film ini tidak berarti mengabaikan kontribusi pemerintah dalam pembangunan. Ia mengatakan bahwa film ini bertujuan untuk menciptakan dialog antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar menghakimi. “New Policy harus menjadi alat untuk menjembatani antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal Papua,” jelas Velix. Hal ini menunjukkan bahwa film Pesta Babi tidak hanya sebagai kritik, tetapi juga sebagai bagian dari proses evaluasi yang dinamis.

Potensi Pengaruh pada Masyarakat

Menurut Velix, film ini memiliki potensi untuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap New Policy. Ia menjelaskan bahwa film dapat berperan sebagai bahan pendidikan atau sensitivasi terhadap kebijakan yang sedang dijalankan. “Dengan menampilkan kritik yang disampaikan secara terstruktur, film ini bisa menjadi referensi bagi publik dalam memahami isu-isu yang berkaitan dengan otonomi Papua,” tuturnya. Selain itu, Velix menyebut bahwa film ini bisa digunakan sebagai bahan bacaan dalam diskusi publik atau seminar yang melibatkan para pembuat kebijakan.

“New Policy membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui medium seni dan budaya,” tambah Velix.

Kritik dalam film Pesta Babi, menurut Velix, tidak hanya berupa isu yang sudah ada, tetapi juga muncul dari perubahan dinamika sosial di Papua. Ia mengungkapkan bahwa film ini menjadi sarana untuk menyoroti berbagai kelemahan dalam implementasi kebijakan, seperti kesenjangan akses informasi atau kurangnya perwakilan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. “Kritik seperti ini penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih harmonis antara pemerintah dan warga Papua,” pungkas Velix.