Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan MBG untuk Tingkatkan Kinerja Tanpa Bebani APBD
Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan MBG untuk Optimalisasi Kinerja Daerah
Beritasosial.com – JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Inisiatif ini disampaikan langsung oleh Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono serta para gubernur dan bupati/walikota secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).
Pesan utama yang disampaikan Mendagri adalah bahwa program MBG bukan sekadar program gizi semata, melainkan memiliki potensi besar untuk mendorong pencapaian berbagai indikator kinerja daerah. "Karena program ini bukan hanya untuk meningkatkan gizi dan mencegah stunting, kepala daerah itu punya indikator kinerja," jelas Tito Karnavian usai sesi rapat berlangsung.
Indikator Kinerja yang Dapat Dicapai Melalui MBG
Mendagri menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator kunci yang dapat tercapai melalui implementasi program MBG secara optimal. Indikator-indikator tersebut meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), serta penanganan masalah pengangguran di tingkat daerah. "Nah ini sebenarnya program BGN ini, semua indikator itu akan terbantu oleh program BGN, indikator kinerja kepala daerah, APBD-nya, APBN yang bergerak," paparnya.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa sinergi antara program MBG dengan berbagai instrumen keuangan negara akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. "Ini akan menguntungkan," tegasnya dengan meyakinkan para peserta rapat tentang manfaat jangka panjang dari program tersebut.
Permudah Izin SPPG dan Penerbitan SLHS
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga mengimbau para kepala daerah untuk mempermudah proses izin SPPG (Sertifikat Pengadaan Pangan Gizi) serta penerbitan SLHS (Surat Lancar Hasil Pemeriksaan) bagi pelaku usaha yang terlibat dalam program MBG. Langkah ini bertujuan untuk memperlancar distribusi makanan bergizi kepada siswa-siswi di seluruh Indonesia.
"Saya tadi sampaikan jadikan riding this program ini, kendarai program ini untuk kepentingan meningkatkan indikator yang baik, kinerja kepala daerah, tanpa harus keluar APBD," ujar Mendagri dengan menekankan bahwa program MBG didanai melalui APBN sehingga tidak membebani anggaran daerah.
Dengan demikian, kepala daerah dapat mengalokasikan APBD mereka untuk sektor-sektor prioritas lainnya yang juga penting bagi pembangunan daerah. "Jadi APBD-nya bisa bekerja untuk yang lain. Nah, kira-kira seperti itu," pungkasnya.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Program MBG
Apa itu program MBG? Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program nasional yang menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk siswa-siswi di seluruh Indonesia, didanai melalui APBN.
Bagaimana program MBG membantu kinerja kepala daerah? Program MBG membantu kepala daerah mencapai indikator kinerja seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan IPM, dan penanganan pengangguran tanpa membebani APBD.
Apakah program MBG hanya untuk mencegah stunting? Tidak, selain mencegah stunting dan meningkatkan gizi, program MBG juga berfungsi sebagai instrumen peningkatan kinerja daerah secara menyeluruh.
Bagaimana cara kepala daerah mempermudah program MBG? Kepala daerah dapat mempermudah program MBG dengan mempercepat proses izin SPPG dan penerbitan SLHS bagi pelaku usaha yang terlibat.
Dimana Rakor Mendagri dengan BGN dilaksanakan? Rakor dilaksanakan secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/8/2026).