Survei Lemkapi: 80,3% Publik Puas dengan Kinerja Penanganan Kamtibmas oleh Polri
Survei Lemkapi: 80,3% Publik Puas Kinerja Kamtibmas Polri
Beritasosial.com – Survei Lemkapi terbaru telah mengungkap hasil evaluasi kinerja kepolisian yang menunjukkan tren positif dari masyarakat Indonesia. Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) merilis data yang diperoleh dari 800 responden berusia minimal 17 tahun. Berdasarkan hasil pengumpulan data ini, tercatat 80,3 persen warga merasa puas dengan upaya Polri dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Survei ini dilaksanakan selama periode 30 Juli sampai 6 Agustus 2026 melalui jaringan mahasiswa yang tersebar di berbagai provinsi Indonesia.
Metode multistage sampling diterapkan dalam pengumpulan data dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen serta margin of error sekitar 3 persen. Hasil tersebut mencerminkan persepsi positif mayoritas masyarakat terhadap penanganan kamtibmas yang dilakukan Polri bersama dukungan TNI selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Baca juga: Perkembangan Keamanan Nasional
Indikator Responsivitas Aparat Keamanan
Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan, menjelaskan bahwa angka kepuasan ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai aparat keamanan cukup responsif dalam menghadapi berbagai persoalan. Ia menambahkan bahwa hasil Survei Lemkapi ini menjadi bukti bahwa penanganan kamtibmas selama era pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dengan baik. Responsivitas aparat menjadi salah satu faktor kunci yang dinilai masyarakat dalam memberikan penilaian positif.
Sebanyak 80,3 persen responden menyatakan puas. Ini merupakan indikator bahwa mayoritas masyarakat menilai penanganan kamtibmas selama era pemerintahan Presiden Prabowo berjalan cukup baik, ujarnya pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Menurut Edi, kepuasan masyarakat tidak muncul begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan responden, terutama kecepatan Polri dalam merespons gangguan keamanan serta kemampuan aparat melakukan deteksi dan pencegahan sejak dini. Program Preventive Strive yang digalakkan juga mendapat dukungan dari masyarakat. Selain itu, koordinasi antarinstansi keamanan dinilai semakin efektif dalam mencegah potensi konflik.
Kedekatan Polri dengan Berbagai Pihak
Salah satu program yang dinilai positif oleh responden adalah kedekatan kepolisian dengan TNI, pemerintah daerah, serta warga biasa seperti buruh, ojek online, petani, dan nelayan. Kecepatan kepolisian dalam menangani potensi gangguan kamtibmas menjadi salah satu alasan utama masyarakat memberikan penilaian positif. Lihat juga: Koordinasi Keamanan Nasional
Meski demikian, Lemkapi mengingatkan bahwa angka kepuasan tersebut tidak boleh membuat Polri lengah. Dalam survei yang sama, tercatat 13,6 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 6,1 persen tidak memberikan penilaian karena masih ingin melihat perkembangan situasi keamanan ke depan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan kinerja kepolisian.
Kita harapkan, ini menjadi catatan penting bagi kepolisian bahwa penanganan keamanan bukan hanya soal seberapa cepat aparat datang ketika terjadi gangguan, tetapi juga bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan sampai ke akar persoalan sehingga tidak muncul kembali, tegasnya.
Evaluasi Berkelanjutan Diperlukan
Anggota Kompolnas periode 2012 hingga 2016 ini menyebut bahwa meski angkanya tinggi, kepolisian harus tetap waspada dan terus meningkatkan kinerja di tengah masyarakat. Angka 80,3 persen justru harus menjadi modal untuk meningkatkan kinerja, sementara 13,6 persen yang belum puas harus menjadi bahan evaluasi. Edi juga menilai pendekatan preventif dan deteksi dini harus terus diperkuat oleh seluruh polres dan polda di seluruh Indonesia.
Kepolisian tidak cukup hanya bertindak cepat setelah gangguan keamanan terjadi, tetapi harus mampu mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah pencegahan secara proporsional di wilayah masing-masing. Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (Adihgi) ini mengingatkan bahwa semakin cepat potensi gangguan dideteksi dan diselesaikan secara tepat, semakin kecil kemungkinan persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Di sinilah pentingnya penguatan fungsi intelijen dan koordinasi antarinstansi.
Kepercayaan masyarakat bukan sesuatu yang permanen. Kalau kinerja meningkat, kepercayaan akan terus meningkat. Sebaliknya, kalau pelayanan dan penanganan keamanan menurun, kepercayaan publik juga bisa turun. Karena itu, hasil survei ini harus menjadi dorongan bagi kepolisian untuk terus bekerja semakin baik, ucapnya.
Frequently Asked Questions
Berapa jumlah responden dalam Survei Lemkapi ini? Survei ini melibatkan 800 responden berusia minimal 17 tahun yang tersebar di berbagai provinsi Indonesia melalui jaringan mahasiswa.
Kapan survei ini dilaksanakan? Survei dilakukan selama periode 30 Juli sampai 6 Agustus 2026 dengan metode multistage sampling.
Apa yang dimaksud dengan margin of error 3 persen? Margin of error 3 persen berarti hasil survei memiliki tingkat akurasi yang dapat diandalkan dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Siapa saja kelompok masyarakat yang dinilai dalam survei? Responden mencakup berbagai lapisan masyarakat termasuk buruh, ojek online, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya.
Mengapa 13,6 persen responden tidak puas? Kelompok ini belum puas karena berbagai faktor seperti kecepatan penanganan, penyelesaian konflik sampai tuntas, dan konsistensi pelayanan kepolisian.