Mendagri Usulkan Kemenkeu Bayar DBH ke Daerah yang Kesulitan Gaji Pegawai
Mendagri Usulkan Kemenkeu Bayar DBH ke Daerah yang Kesulitan Gaji Pegawai
Beritasosial.com – JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi Mendagri Usulkan Kemenkeu Bayar DBH kepada pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam membayar gaji pegawainya. Usulan ini disampaikan sebagai respons terhadap kondisi keuangan daerah yang semakin tertekan. Kemendagri telah mengidentifikasi sebanyak 79 daerah yang memerlukan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji aparatur sipil negara. Selain itu, tambahan DAU juga dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan fiskal lainnya guna memperkuat stabilitas keuangan daerah secara keseluruhan.
Menurut Mendagri Tito, prioritas utama adalah memastikan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan dialokasikan terlebih dahulu kepada daerah-daerah yang belanja pegawainya sudah mulai mengalami kesulitan. “Saya sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan, kalau bisa DBH yang kurang bayar, diberikan kepada, dibayarkan kepada daerah-daerah yang belanja pegawainya sudah agak kesulitan mereka. Super prioritasnya seperti itu,” jelas Tito saat ditemui di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026). Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa total belanja pegawai dari 79 daerah tersebut mencapai sekitar Rp3,5 triliun. “Jadi kalau belanja pegawainya 79 itu kalau enggak salah hampir 3,5 triliun gitu yang kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat dia lebih kurang 14-an triliun,” sambungnya.
“Super prioritasnya seperti itu. DBH yang kurang bayar harus dibayarkan kepada daerah-daerah yang belanja pegawainya sudah agak kesulitan,” kata Mendagri Tito Karnavian.
Proses Efisiensi Sebelum Bantuan Diberikan
Tito menekankan bahwa pihaknya akan menerapkan prinsip efisiensi terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan keuangan kepada daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah diminta untuk melakukan pengurangan belanja yang dinilai tidak prioritas sebagai bentuk efisiensi. Dengan demikian, daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada sebelum meminta tambahan dukungan dari pemerintah pusat. Pendekatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengelola anggaran secara lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto terkait usulan pembayaran tunggakan DBH sebesar Rp70 triliun kepada pemerintah daerah. Tunggakan ini telah menumpuk selama beberapa tahun dan menjadi beban bagi banyak daerah. Pembayaran tunggakan ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Selain DBH, pemerintah juga sedang mengevaluasi alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memastikan distribusi yang lebih merata.
Dampak dari keterlambatan pembayaran DBH sangat terasa di berbagai sektor, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Banyak sekolah dan rumah sakit di daerah yang mengalami kesulitan operasional akibat keterlambatan dana. Hal ini berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pembayaran DBH menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam periode ini. Dengan adanya usulan dari Mendagri, diharapkan proses pembayaran dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi daerah-daerah yang membutuhkan.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Usulan Mendagri
Apa itu DBH dan mengapa penting bagi daerah? Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dari pendapatan negara kepada pemerintah daerah berdasarkan potensi sumber daya alam dan pajak yang dihasilkan. DBH sangat penting karena menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak daerah, terutama yang memiliki potensi besar seperti minyak, gas, dan tambang.
Berapa jumlah tunggakan DBH yang belum dibayarkan? Total tunggakan DBH yang belum dibayarkan kepada pemerintah daerah mencapai Rp70 triliun. Jumlah ini merupakan akumulasi dari beberapa tahun terakhir dan menjadi beban serius bagi keuangan daerah.
Daerah mana saja yang termasuk dalam prioritas pembayaran? Sebanyak 79 daerah yang diidentifikasi oleh Kemendagri menjadi prioritas utama. Daerah-daerah ini mengalami kesulitan dalam membayar gaji pegawainya dan memerlukan tambahan DAU untuk kebutuhan fiskal lainnya.
Apakah ada syarat tertentu sebelum daerah menerima bantuan? Ya, pemerintah daerah diminta untuk melakukan efisiensi belanja terlebih dahulu. Pengurangan belanja yang tidak prioritas menjadi syarat awal sebelum bantuan tambahan diberikan.
Kapan pembayaran DBH diharapkan dapat terealisasi? Pembayaran DBH diharapkan dapat segera terealisasi setelah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto. Proses ini sedang dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan daerah, Anda dapat mengunjungi artikel terkait di Sindonews Nasional.