Yusril Tegaskan Abdul Karim Bukan Ulama dan Aktivis Kemanusiaan Gaza

Klarifikasi Resmi: Yusril Tegaskan Abdul Karim Bukan Ulama dan Aktivis Gaza

Beritasosial.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah merilis pernyataan resmi yang mengklarifikasi status kewarganegaraan asing asal Palestina, Abdul Karim Raeq Miqdad. Pernyataan ini dikeluarkan setelah dilakukan verifikasi menyeluruh terhadap berbagai klaim yang beredar di masyarakat mengenai identitas dan peran pria berusia 41 tahun tersebut. Yusril Tegaskan Abdul Karim Bukan ulama sebagaimana yang selama ini dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sekaligus membantah klaim bahwa ia merupakan aktivis kemanusiaan yang aktif beroperasi di wilayah konflik Jalur Gaza.

Profil Lengkap Abdul Karim Miqdad

Abdul Karim Raeq Miqdad merupakan warga negara asing asal Palestina yang saat ini berada di Indonesia. Berdasarkan data keimigrasian dan dokumen paspor yang telah diverifikasi, pria ini telah menetap di Indonesia selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun, keberadaannya di Indonesia tidak lepas dari catatan hukum internasional. Miqdad diketahui sebagai buron yang terdaftar dalam sistem NCB Interpol Nicosia, dengan keterlibatan dalam tindak pidana terorisme yang menjadi dasar penangkapannya oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan klarifikasi resmi ini pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan, Yusril secara tegas menyatakan bahwa berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai dokumen dan data yang tersedia, status Abdul Karim Miqdad tidak sesuai dengan klaim yang selama ini beredar di media sosial maupun pemberitaan.

“Berdasarkan data yang kami miliki, dari data paspor dan lain-lain, Abdul Karim Miqdad ini berusia 41 tahun sekarang, dan dapat dipastikan bahwa beliau bukanlah seorang ulama seperti yang kita pahami di sini,” tegas Yusril Ihza Mahendra dalam pernyataannya.

Bukti Kurang Menguatkan Klaim Aktivis Kemanusiaan

Salah satu poin krusial dalam klarifikasi ini adalah ketidakmampuan Abdul Karim Miqdad untuk menunjukkan bukti-bukti konkret yang mendukung klaimnya sebagai aktivis kemanusiaan. Meskipun telah berada di Indonesia selama tiga tahun, pria asal Palestina ini tidak mampu memberikan dokumentasi atau surat keterangan yang valid mengenai aktivitas kemanusiaannya di wilayah Palestina, khususnya di Jalur Gaza yang sedang mengalami konflik.

Ketidakmampuan ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah Indonesia untuk membantah opini publik yang berkembang. Yusril Tegaskan Abdul Karim Bukan aktivis kemanusiaan Gaza karena tidak adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Hal ini juga sejalan dengan prosedur standar verifikasi yang dilakukan oleh otoritas terkait terhadap setiap klaim yang diajukan oleh warga negara asing.

“Tidak kita dapat menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan adalah aktivis kemanusiaan di Jalur Gaza seperti opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya dengan tegas.

Komitmen Internasional dan Prosedur Penyerahan

Dalam upaya memastikan bahwa prosedur hukum internasional berjalan dengan baik, Yusril Ihza Mahendra telah melakukan komunikasi intensif dengan Duta Besar Siprus untuk Indonesia, Nikos Panayiotou. Siprus merupakan negara yang memiliki keterkaitan dengan kasus Miqdad melalui sistem Interpol. Melalui komunikasi tersebut, Nikos Panayiotou menegaskan bahwa pemerintah Siprus berkomitmen penuh untuk menjalankan statuta Interpol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen ini menjadi sangat penting karena mencegah kemungkinan Miqdad akan diserahkan kepada negara lain, khususnya Israel. Sebelumnya, kabar penangkapan Miqdad oleh pasukan Indonesia menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan bahwa ia mungkin akan dipindahkan ke Israel. Namun, dengan adanya komitmen Siprus terhadap statuta Interpol, proses hukum yang tepat diharapkan dapat berjalan tanpa gangguan.

Sebagai langkah lanjutan, Yusril juga berencana mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada malam hari yang sama. Kunjungan ini bertujuan untuk menjelaskan secara lebih rinci dan komprehensif mengenai proses penangkapan warga negara asing asal Palestina ini kepada pihak-pihak terkait, termasuk tokoh-tokoh agama yang mungkin memiliki kepentingan dalam kasus ini.