Meeting Results: Eks Waketum Projo Sebut Jokowi dan PSI Akan Babak Belur usai Serang JK Pakai Isu SARA

Eks Waketum Projo: Jokowi dan PSI Bakal Babak Belur Jika Terus Serang JK dengan Isu SARA

Hasil Rapat: Jokowi dan PSI Dihimbau Hentikan Serangan SARA terhadap JK

Meeting Results – Budianto Tarigan, mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) yang aktif sejak 2014 hingga 2019, mengungkapkan bahwa Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menghadapi dampak signifikan jika terus menggunakan isu SARA untuk menyerang mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK). Pernyataan ini muncul dalam diskusi yang digelar oleh Obor Rakyat Reborn di Jakarta Pusat pada Sabtu (16/5/2026), dengan tema “JK Effect dan Nasib Trah Jokowi 2029”. Budianto menilai langkah tersebut bisa memicu reaksi keras dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Analisis Budianto tentang Konflik Jokowi-JK

Menurut Budianto, konflik antara Jokowi dan JK memanas setelah sang mantan wakil presiden meminta bukti ijazah Jokowi yang dulu dipertanyakan oleh kritikus. “Kalau Pak Jokowi langsung menunjukkan ijazahnya saat ditanya oleh JK, masalah akan segera teratasi,” ujarnya. Namun, ia menyoroti bahwa Jokowi justru memperparah situasi dengan menunggu sampai ada pemotongan video atau laporan yang berlebihan. “Ini membuat konflik terasa lebih rumit, terutama ketika dihubungkan dengan isu SARA,” tambah Budianto, yang sebelumnya aktif dalam kesatuan politik dengan JK.

“PSI sekarang tampak tertekan, sementara Jokowi juga mengalami kesulitan. Kedua pihak perlu lebih bijak dalam menyampaikan argumen, agar tidak merusak hubungan yang sudah ada sebelumnya,” papar Budianto dalam diskusi yang dihadiri tokoh politik dan media.

Analisis Budianto menunjukkan bahwa serangan isu SARA terhadap JK tidak hanya menciptakan kesan diskriminasi, tetapi juga memperkuat kecurigaan masyarakat terhadap kedua belah pihak. “Dengan memanfaatkan isu agama, mereka mengalihkan fokus dari isu-isu politik yang lebih relevan, seperti kinerja pemerintah atau kebijakan ekonomi,” jelasnya. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bisa berujung pada kerusakan reputasi yang tidak terkembalikan, terutama bagi Jokowi yang sebelumnya dianggap sebagai simbol toleransi.

Langkah Strategis dan Dampak Politik

Meeting Results menyebutkan bahwa Budianto memperingatkan Jokowi dan PSI untuk lebih berhati-hati dalam merespons kritik. “Jika terus mengungkit isu SARA, masyarakat akan merasa bahwa kedua pihak sedang bermain-main dengan perbedaan agama untuk keuntungan pribadi,” tegasnya. Ia menilai, tindakan ini bisa memicu ketegangan di kalangan masyarakat yang heterogen, terutama di daerah-daerah dengan suara minoritas yang rentan.

Budianto juga mengingatkan bahwa Jokowi pernah bergantung pada dukungan JK untuk meraih kemenangan dalam pemilu sebelumnya. “Ini adalah kesempatan yang baik untuk memperbaiki hubungan, bukan justru memperburuknya,” katanya. Menurut Budianto, pemerintah seharusnya bisa mengambil langkah konkret untuk menghentikan perpecahan, seperti merespons langsung dengan transparansi dan kejujuran.

Upaya Memperkuat Koalisi Politik

Dalam diskusi, Budianto menekankan bahwa kerja sama antara Jokowi dan JK sangat penting untuk menjaga stabilitas politik. “Kedua tokoh harus mengingat bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan, bukan musuh yang saling mengalahkan,” ujarnya. Ia mengusulkan bahwa partai-partai dalam koalisi, termasuk PSI, perlu menyamakan langkah agar tidak menimbulkan kesan saling menyerang.

Meeting Results menyimpulkan bahwa isu SARA bisa menjadi senjata yang efektif jika digunakan dengan bijak, tetapi bisa juga menjadi bom waktu jika tidak diimbangi dengan argumen yang kuat. “Masyarakat tidak akan terima jika isu ini dianggap sebagai alat untuk menindas suara oposisi,” tambah Budianto. Ia berharap pihak-pihak terkait segera memperbaiki komunikasi dan membangun kepercayaan kembali.

Dalam kesimpulan, Budianto mengingatkan bahwa Jokowi dan PSI harus sadar bahwa serangan terhadap JK dengan isu SARA bisa memicu perubahan dinamika politik. “Jika tidak segera memperbaiki kesalahan, mereka bisa saja menjadi korban dari konflik yang mereka sengaja bikin,” ujarnya. Kebijakan politik yang transparan dan inklusif, menurut Budianto, adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.