Key Discussion: Komisi IX DPR Cecar BGN usai Pamer Dapat WTP dari BPK: Jangan-jangan Dibikin-bikin

Komisi IX DPR Cecar BGN Soal WTP BPK: Kritik Realisasi Anggaran 59%

Beritasosial.com – Mengemuka setelah anggota Komisi IX DPR RI memperoleh kesempatan untuk menginterogasi pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait laporan keuangan tahun 2025 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026), para anggota dewan mengkritik kinerja BGN karena anggaran hanya tercapai sekitar 59% meski disebutkan memiliki laporan yang bersih. Key Discussion ini menjadi momen penting untuk mengeksplorasi kejelasan proses audit BPK dan transparansi pengelolaan anggaran BGN.

Proses Audit BPK dan Penilaian WTP

Laporan keuangan BGN dinilai mendapat WTP karena tidak ada temuan signifikan dalam audit BPK, tetapi para anggota Komisi IX mempertanyakan apakah ini benar-benar mencerminkan efisiensi penggunaan dana. Key Discussion mengupas sejumlah catatan yang disebutkan dalam laporan, termasuk keberadaan tunggakan dan pengeluaran yang lebih baik dilakukan di tahun depan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah WTP diberikan karena kondisi keuangan BGN yang optimal, atau karena metode pemeriksaan BPK yang mengabaikan aspek tertentu?

BPK memang memiliki tugas utama untuk memastikan keakuratan laporan keuangan, tetapi beberapa anggota DPR berargumen bahwa laporan BGN tidak cukup jelas dalam menyajikan realisasi anggaran. Mereka menyoroti penyerapan anggaran yang hanya 59%, dengan sebagian besar dana belum terpakai. Key Discussion ini menjadi panggung untuk menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, meski BPK tidak menemukan kesalahan yang signifikan.

Kritik dari Fraksi PAN dan Golkar

Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN, Muazzim Akbar, mengkritik keputusan BPK memberikan WTP karena realisasi anggaran yang dianggap tidak optimal. Ia mempertanyakan bagaimana BGN bisa mendapat opini WTP meski anggaran hanya tercapai 59%. Key Discussion ini juga diikuti oleh Heru Cahyono dari Fraksi Partai Golkar, yang menyoroti adanya catatan dalam laporan keuangan yang perlu diperbaiki. Keduanya sepakat bahwa laporan BGN harus lebih transparan dalam menjelaskan penggunaan dana, terutama mengenai proyek yang belum tervaksinasi.

BPK, sebagai lembaga independen, mengevaluasi laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang ketat. Namun, dalam Key Discussion ini, anggota DPR berpendapat bahwa BPK mungkin terlalu memfokuskan pada aspek teknis dan mengabaikan penjelasan konteks kebijakan BGN. Heru Cahyono menambahkan bahwa beberapa temuan dalam audit, seperti pengadaan motor listrik dan IoT, tidak disebutkan secara rinci dalam laporan BGN. Hal ini membuat para anggota dewan merasa kurang puas dengan penyajian informasi yang diberikan.

Key Discussion juga menggarisbawahi pentingnya pemantauan anggaran oleh lembaga legislatif. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mempertanyakan dasar pemberian WTP BPK kepada BGN. Ia mengatakan bahwa setiap audit BPK selalu menghasilkan catatan, termasuk dalam laporan BGN. Namun, sejumlah temuan tidak disebutkan secara terperinci, sehingga memicu kecurigaan bahwa ada bagian yang disensor atau diabaikan. Key Discussion ini menjadi ajang untuk menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan harus selalu menjadi prioritas dalam setiap lembaga publik.

Dalam Key Discussion, para anggota DPR juga menekankan bahwa WTP tidak berarti tidak ada masalah. Mereka menilai BGN perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan anggaran, terutama dalam proyek-proyek yang menghabiskan dana besar. Pemimpin komisi IX berharap BGN bisa memperbaiki penyajian laporan keuangan agar lebih mendetail dan terbuka. Dengan demikian, Key Discussion ini menjadi tindak lanjut dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran nasional.