New Policy: Cetak Kades Berkualitas, Kemendagri Gelar Program Kepala Desa Masuk Kampus
New Policy: Kemendagri Launches Kades Masuk Kampus Program to Boost Village Leadership
Beritasosial.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan program New Policy bertajuk “Kepala Desa Masuk Kampus” sebagai upaya meningkatkan kualitas pemimpin desa di Indonesia. Pelatihan yang diadakan di Universitas Indonesia (UI), Depok, telah ditutup hari ini setelah tiga hari sesi intensif. Peserta program berasal dari kepala desa 32 provinsi, dan akan diikuti fase pendampingan daring selama dua bulan untuk memastikan penerapan ilmu yang diperoleh. New Policy ini merupakan kelanjutan dari program serupa pada angkatan pertama yang dimulai 30 Juni 2026, dengan tujuan memperkuat kapasitas pemerintahan desa secara berkelanjutan.
New Policy Implementation: Closing Training and Continuing Support
“Penutupan kegiatan New Policy ini menandai akhir dari pelatihan Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan Kedua, yang dilaksanakan secara berkala sejak 30 Juni lalu. Kami percaya bahwa New Policy ini bisa menjadi jembatan untuk menjawab kebutuhan desa di era digitalisasi,” jelas La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Kamis (16/7/2026).
Dalam New Policy, pelatihan dirancang secara spesifik berdasarkan survei dan identifikasi kebutuhan desa yang dilakukan oleh tim UI dan Kemendagri. Hasil survei ini menjadi dasar untuk memformulasikan modul pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing wilayah. “Kita tidak hanya memberikan materi umum, tetapi juga menyesuaikan dengan karakteristik desa, termasuk sektor pariwisata, ekowisata, dan digitalisasi pemerintahan,” tambah La Ode.
New Policy Materials Tailored to Village Potential
Program New Policy memberikan materi pelatihan yang disesuaikan dengan potensi setiap desa. Kepala desa yang terlibat dipilih karena memiliki kompetensi unggulan di bidangnya, sehingga mereka bisa lebih menguasai ilmu yang diberikan. Materi meliputi pengelolaan sumber daya lokal, inovasi layanan publik, dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan desa. “Kami mengharapkan para peserta dapat memanfaatkan ilmu ini untuk membangun desa mereka secara lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar La Ode.
Kemendagri juga memperkenalkan sistem evaluasi yang ketat setelah pelatihan. Peserta tidak langsung diberi sertifikat, tetapi harus melalui penilaian untuk mengukur penguasaan materi. “Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi bimbingan lebih lanjut selama dua bulan, agar mereka bisa menerapkan pengetahuan ini secara praktis,” terangnya. New Policy ini diharapkan menjadi model pengembangan kebijakan yang berdampak luas pada pemerintahan desa.
New Policy Collaboration with UI and Curriculum Adaptation
Pelatihan New Policy tidak hanya melibatkan Kemendagri, tetapi juga bekerja sama dengan UI untuk memastikan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan desa. “Kemitraan dengan UI memungkinkan kami mengakses sumber daya akademik yang mumpuni, sehingga materi yang diberikan lebih komprehensif,” kata La Ode. Proses survei yang dilakukan sebelum pelatihan melibatkan wawancara langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi setiap desa.
New Policy juga mencakup pembelajaran tentang digitalisasi pemerintahan, seperti penggunaan aplikasi e-Kades untuk mempermudah pengurusan administrasi desa. “Kami ingin memastikan kepala desa tidak hanya menguasai manajemen tradisional, tetapi juga bisa mengadaptasi teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” jelas La Ode. Selain itu, program ini mencakup pelatihan tentang pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik.
New Policy Impact on Village Leadership
Program New Policy bertujuan meningkatkan kualitas kepala desa sebagai pilar pengembangan desa. Dengan pendampingan daring yang berkelanjutan, Kemendagri berharap para peserta bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara efektif. “Kami melihat bahwa New Policy ini mampu meminimalkan urbanisasi dengan memperkuat kapasitas pemimpin desa,” kata La Ode. Ia menambahkan bahwa program ini menjadi salah satu langkah untuk menjawab tantangan kebijakan pemerintahan desa di era transformasi digital.
Para peserta pelatihan New Policy juga diberi pelatihan tentang pemberdayaan ekonomi desa, termasuk pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) serta pengelolaan pertanian dan perikanan. “Dengan membangun kapasitas kepala desa, kita bisa mendorong desa-desa menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya. New Policy ini juga diharapkan mendorong kolaborasi antar desa dalam berbagai bidang, seperti pariwisata dan ekowisata, untuk memperluas akses ke sumber daya dan peluang ekonomi.