Di Forum BRICS 2026, KSPSI AGN Dorong AI Berpihak pada Pekerja
Key Discussion: KSPSI AGN Dorong AI Berpihak pada Pekerja di BRICS 2026
Beritasosial.com – JAKARTA – Dalam Forum BRICS Trade Union Forum (TUF) Summit 2026 yang digelar di Hyderabad, India, tanggal 14-16 Juli 2026, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI AGN) menyoroti pentingnya memastikan teknologi kecerdasan buatan (AI) tidak merugikan kepentingan pekerja. KSPSI AGN menggarisbawahi bahwa transformasi digital harus mencakup prinsip inklusif, dengan menekankan bahwa AI harus menjadi alat yang berpihak pada pekerja, bukan hanya pengusaha atau investor.
Diskusi Fokus pada Keseimbangan Teknologi dan Ketenagakerjaan
Forum BRICS 2026 yang mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” menjadi ajang diskusi kritis tentang dampak AI terhadap pasar tenaga kerja. Sejumlah pemimpin serikat pekerja dari lima negara BRICS berkomitmen untuk mengintegrasikan kebijakan sosial dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan inklusif. Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, diwakili oleh William Yani Wea sebagai Advisor dan International Affairs Executive, serta Ditha Julieta sebagai International Relations Officer, menekankan bahwa kebijakan AI harus dirancang dengan mempertimbangkan hak pekerja dan perlindungan sosial.
“Kita harus menghindari situasi di mana AI menjadi ancaman bagi pekerja, tetapi sebaliknya, teknologi ini harus mendorong kesejahteraan dan kesetaraan,” kata William Yani Wea, Rabu (15/7/2026).
Kebijakan Inklusif untuk Digitalisasi Industri
William Yani Wea menyoroti bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan serikat pekerja adalah kunci keberhasilan transformasi digital yang adil. Dalam sesi Human Centric Technology and AI, ia menekankan bahwa kebijakan AI harus memastikan akses penuh pekerja terhadap pelatihan, pengembangan keterampilan, serta perlindungan jaminan sosial. Ditha Julieta, International Relations Officer KSPSI AGN, menambahkan bahwa Indonesia, sebagai salah satu anggota BRICS, ingin menunjukkan komitmen untuk menjadikan AI sebagai alat pemberdayaan, bukan penguasaan.
“Kita harus memastikan bahwa teknologi AI tidak hanya memberi keuntungan bagi pengusaha, tetapi juga memberi manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja,” ujar Ditha Julieta, Rabu (15/7/2026).
Peran KSPSI AGN dalam Membentuk Kebijakan Global
Partisipasi KSPSI AGN di BRICS 2026 diharapkan mendorong kerja sama internasional dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik. Dalam diskusi Key Discussion, KSPSI AGN menawarkan empat prioritas utama: memperkuat dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja; menyalurkan investasi besar untuk penguasaan keterampilan; memperkenalkan standar global dalam penggunaan AI untuk keadilan; serta melindungi hak pekerja migran yang terkena dampak digitalisasi. Keempat poin ini menjadi dasar untuk merevisi kebijakan industri yang saat ini sering kali cenderung pro-keuntungan bisnis.
Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia
Ditha Julieta menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 154 juta angkatan kerja, dan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara. Dengan semakin banyak pekerja yang terlibat dalam sektor digital, KSPSI AGN berupaya mengawasi agar AI tidak menggeser posisi pekerja sektor tradisional. “AI harus dirancang untuk mengurangi risiko pengangguran struktural dan memastikan peluang kerja baru,” tambah Ditha, menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
Prioritas KSPSI AGN dalam Forum BRICS
Key Discussion di BRICS 2026 juga menjadi kesempatan bagi KSPSI AGN untuk menekankan isu-isu yang sering diabaikan dalam diskusi global. William Yani Wea menambahkan bahwa kebijakan AI harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, terutama dalam hal distribusi manfaat ekonomi. Dalam forum ini, KSPSI AGN menyerukan pembentukan kerangka hukum yang melindungi hak pekerja di era digital, termasuk kebijakan untuk mempercepat penggunaan AI dalam bidang pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Rekomendasi dari diskusi Key Discussion akan disampaikan ke para menteri ketenagakerjaan dan pemimpin negara BRICS sebagai bahan pertimbangan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026. Dengan partisipasi aktif KSPSI AGN, forum ini diharapkan menjadi bentuk diplomasi serikat pekerja Indonesia yang mencerminkan kepedulian terhadap isu ketenagakerjaan di tingkat global. Keberhasilan transformasi digital juga ditentukan oleh kemampuan negara-negara BRICS untuk menyesuaikan kebijakan teknologi dengan kebutuhan masyarakat.