New Policy: Tinjau Warga Perbatasan, Sekretaris BNPP RI Pastikan Program 15.000 RTLH Tepat Sasaran
Program RTLH Baru: Tinjau Warga Perbatasan, Sekretaris BNPP RI Pastikan Target Terpenuhi
New Policy – Sebagai bagian dari new policy yang diusung pemerintah, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melakukan inspeksi langsung ke wilayah perbatasan untuk memastikan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berjalan tepat sasaran. Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, mengunjungi sejumlah rumah warga di daerah terpencil untuk memverifikasi bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mengarah pada keluarga yang paling membutuhkan. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur di wilayah perbatasan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat.
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Perbatasan
Di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Komjen Pol. Makhruzi melihat kondisi rumah Yulian Hani, seorang warga yang tinggal bersama suami dan anaknya. Rumah yang berdiri di area perbatasan Indonesia-Timor Leste ini terlihat sangat sederhana, dengan dinding berupa batu-batuan, atap dari dahan pepohonan, dan tidak memiliki pintu atau jendela yang memadai. “Kami ingin memastikan bahwa bantuan RTLH sesuai dengan kebutuhan mereka,” katanya, Rabu (13/5/2026). Verifikasi langsung di lapangan menjadi bagian penting dari new policy ini, agar tidak ada penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Program RTLH sebanyak 15.000 unit ini dirancang sebagai bagian dari kebijakan nasional yang menargetkan perbaikan kondisi hunian warga di daerah perbatasan. Komjen Pol. Makhruzi menyatakan bahwa BNPP RI bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bantuan ini tidak hanya diberikan, tetapi juga digunakan secara optimal. “Kita harus menghindari kesan bahwa bantuan hanya sekadar simbol, tetapi harus memberi dampak nyata,” tambahnya. Dengan new policy ini, pemerintah berupaya mempercepat pengadaan rumah layak huni di wilayah yang sering diabaikan.
Implementasi yang Terukur dan Transparan
Dalam inspeksinya, Komjen Pol. Makhruzi mengungkapkan bahwa tim verifikasi melibatkan berbagai pihak, termasuk pengurus desa setempat dan warga yang mendaftarkan kebutuhan mereka. “Kami melakukan pendampingan untuk memastikan setiap rumah yang diusulkan benar-benar layak diperbaiki,” jelasnya. Proses ini melibatkan pengukuran kondisi fisik rumah, ketersediaan air bersih, dan akses ke fasilitas umum. Hasilnya, sebagian besar rumah yang dikunjungi terbukti memenuhi kriteria RTLH, sehingga layak mendapatkan bantuan.
Kebijakan baru ini juga diharapkan bisa menjadi acuan bagi daerah lain yang memiliki kondisi serupa. Komjen Pol. Makhruzi menekankan bahwa new policy yang diterapkan bukan hanya sekadar program bantuan, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk mengentengkan kehidupan masyarakat perbatasan. “Kita harus membangun kepercayaan warga dengan transparansi dalam pemberian bantuan,” katanya. Tidak hanya itu, BNPP RI juga berencana memperluas program ini ke wilayah lain, seperti daerah perbatasan dengan kondisi lebih sulit.
Peningkatan kualitas rumah layak huni di wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas dalam new policy ini. Komjen Pol. Makhruzi menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program RTLH dirancang secara terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual warga. “Kita harus menghindari pemborosan anggaran, sekaligus memastikan setiap rupiah benar-benar mengalir ke masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, BNPP RI telah memberikan bantuan RTLH di berbagai daerah, tetapi perlu peningkatan lebih lanjut untuk menjangkau seluruh warga perbatasan.
Sebagai bagian dari new policy, program RTLH ini juga diimbangi dengan pendampingan kegiatan ekonomi warga perbatasan. Komjen Pol. Makhruzi menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mempertahankan kondisi tersebut. “Kita memberikan pelatihan tentang cara merawat rumah dan memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan,” ujarnya. Dengan pendekatan yang lebih holistik, new policy ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan.
Inspeksi langsung yang dilakukan Komjen Pol. Makhruzi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar instansi dalam mendorong keberhasilan new policy. “Kerja sama dengan dinas terkait dan masyarakat setempat sangat krusial,” katanya. Proses peninjauan yang berkelanjutan akan terus dilakukan hingga semua rumah yang diusulkan terpenuhi. Dengan new policy ini, BNPP RI berharap menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga perbatasan, sekaligus memperkuat peran pemerintah dalam pengembangan daerah terpencil.