Kukuhkan Guru dan Karyawan TK Ketilang, Rektor UIN: Seluruh Tenaga Pendidik Kini Punya Status Jelas
New Policy: Kukuhkan Guru dan Karyawan TK Ketilang, Rektor UIN Pastikan Status Tenaga Pendidik Jelas
Beritasosial.com – Dalam upaya memperkuat sistem pendidikan, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Asep Saepudin Jahar, telah menerapkan new policy yang mengukuhkan status 20 guru dan karyawan TK Ketilang sebagai bagian dari Badan Layanan Umum (BLU) UIN. Tindakan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga pendidik, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik. New policy ini juga sejalan dengan langkah pemerintah dalam mendorong pengelolaan institusi pendidikan yang lebih transparan dan profesional.
New Policy Implementation
Proses pengukuhan dan pelatihan dilakukan secara terstruktur, dengan penandatanganan fakta integritas sebagai bagian dari integrasi TK Ketilang ke dalam lingkungan kampus UIN. New policy ini menjadi solusi atas ketidakjelasan status para tenaga pendidik, yang sebelumnya masih dianggap sebagai bagian dari operasional luar kampus. Dengan demikian, guru dan karyawan TK Ketilang kini memiliki identitas resmi sebagai anggota BLU, sehingga mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat.
“Selamat datang dalam keluarga besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Legalitas semua proses sudah terpenuhi, sehingga Bapak dan Ibu memiliki kepastian serta perlindungan dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari institusi ini,” ujar Prof Asep, Senin (6/7/2026).
Benefits of the Integration
Rektor UIN menjelaskan bahwa new policy ini bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang lebih akuntabel dan profesional. Dengan mengintegrasikan TK Ketilang ke dalam BLU UIN, semua tenaga pendidik mendapatkan status resmi yang jelas, sekaligus memastikan koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan fasilitas pendidikan. New policy ini juga mengurangi risiko ketidakstabilan operasional, karena semua proses di bawah UIN diatur secara hukum dan berbasis kebijakan nasional.
KMA Nomor 1543 Tahun 2025 menjadi dasar untuk menerapkan new policy ini. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Prof Imam Subchi, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat negara, dan pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip transparansi. Proses integrasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, yang menemukan adanya ketidakjelasan dalam pengelolaan TK Ketilang sebelumnya.
“Integrasi satuan pendidikan ini adalah amanat negara. Semua aset di bawah UIN merupakan milik negara, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum,” kata Prof Imam Subchi.
Legal and Operational Support
Kuasa hukum UIN, Alwanih, menjelaskan bahwa new policy ini dilakukan tanpa mengganggu operasional TK Ketilang. Proses pengukuhan dan pelatihan dianggap aman, serta UIN berkomitmen untuk menghormati mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang sedang berlangsung. New policy ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, karena tenaga pendidik yang lebih terstruktur akan memberikan layanan yang lebih optimal.
Langkah ini juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara UIN dan TK Ketilang. Dengan status yang jelas, para guru dan karyawan dapat fokus pada peningkatan kompetensi dan pengembangan kurikulum. New policy ini menunjukkan komitmen UIN untuk menjadikan pendidikan non-formal menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan yang lebih terjangkau dan berkualitas.