Antisipasi Badai PHK Massal, Legislator PDIP Desak Pembinaan Keterampilan bagi Buruh Terdampak
New Policy untuk Antisipasi Badai PHK Massal: Legislator PDIP Desak Pembinaan Keterampilan bagi Buruh Terdampak
JAKARTA, 8 Juli 2026
Beritasosial.com – Dalam menghadapi gelombang PHK massal yang terus mengancam, para legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan baru yang diperlukan untuk melindungi kesejahteraan buruh. New Policy ini bertujuan memperkuat kapasitas pekerja melalui pemberian pelatihan keterampilan yang relevan, agar mereka bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Samuel JD Wattimena, anggota DPR dari Fraksi PDIP, mengatakan bahwa perlu adanya rencana pemerintah yang terpadu untuk mengurangi dampak PHK secara sistematis.
New Policy: Tujuan dan Manfaat
Program New Policy ini dirancang untuk membantu buruh yang terdampak PHK menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Dalam wawancara di Kompleks Parlemen, Samuel menekankan bahwa keahlian yang didapat di perusahaan besar sering kali tidak lagi sesuai dengan kondisi di desa atau kota kecil. “New Policy ini menjadi solusi penting agar mereka bisa mengubah pola kerja dan meningkatkan kualitas diri,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa program ini juga akan mengurangi risiko pengangguran jangka panjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ketika PHK terjadi, apa yang bisa dilakukan buruh? Jika kembali ke kampung halaman, keahlian lama mungkin tidak lagi relevan. Maka, harus ada New Policy pembinaan ulang untuk mengubah pola kerja,” ujar Samuel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
New Policy tersebut juga bertujuan meningkatkan keterlibatan sektor produktif dan pemerintah daerah dalam membangun ekonomi lokal. Samuel menyebutkan bahwa kebijakan ini harus didukung oleh pengelolaan sumber daya manusia yang lebih intensif. “Kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci sukses New Policy ini,” tegasnya. Ia menyarankan bahwa kebijakan ini bisa menjadi acuan untuk kebijakan serupa di daerah lain, terutama yang mengalami PHK akibat krisis ekonomi global.
Strategi Implementasi New Policy
Untuk memastikan New Policy ini berjalan efektif, Samuel JD Wattimena menyarankan pemerintah pusat dan daerah menyusun rencana jangka panjang yang mencakup identifikasi kebutuhan sumber daya manusia di setiap wilayah. “New Policy ini harus berbasis data, sehingga bisa menjangkau masyarakat yang paling terdampak,” katanya. Menurutnya, pelatihan keterampilan harus disesuaikan dengan kondisi daerah, seperti pengembangan pertanian, perikanan, atau usaha kecil menengah. Dengan begitu, para buruh bisa memanfaatkan peluang lokal yang ada.
Samuel juga menekankan bahwa New Policy ini perlu didukung oleh anggaran yang memadai. “Karena kebijakan ini tidak hanya mengubah pola kerja, tetapi juga memberikan peluang ekonomi yang lebih baik,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah seharusnya aktif dalam menyusun program pelatihan yang bisa mengakomodasi kebutuhan pekerja. “New Policy ini tidak bisa hanya berupa slogan, tetapi harus ada tindakan konkret yang bisa diukur,” ujarnya.
“New Policy yang diusulkan PDIP ini berupa program pembinaan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Dengan begitu, para buruh yang terdampak PHK tidak hanya terlindungi, tetapi juga bisa menjadi bagian dari solusi ekonomi daerah,” pungkas Samuel.
Dukungan dan Tantangan New Policy
Selain itu, Samuel mengharapkan peran aktif dari lembaga-lembaga keuangan dan pemberi pelatihan untuk mengembangkan kapasitas buruh. Ia menyebutkan bahwa New Policy ini akan memberikan kesempatan bagi pekerja untuk belajar teknik baru, seperti penggunaan teknologi atau pengelolaan usaha. “Dengan pelatihan yang baik, buruh bisa meraih peluang di sektor lain yang berkembang,” jelasnya. Namun, ia juga menyadari bahwa ada tantangan dalam menerapkan New Policy, seperti kurangnya kesadaran masyarakat atau keterbatasan dana.
Kebijakan New Policy ini diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam menyelaraskan kebutuhan pasar kerja nasional dengan kemampuan sumber daya manusia. Samuel menegaskan bahwa New Policy ini tidak hanya untuk menghadapi PHK saat ini, tetapi juga sebagai langkah antisipasi untuk masa depan. “Kita harus membangun sistem yang bisa beradaptasi dengan perubahan ekonomi,” katanya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan New Policy bergantung pada keterlibatan semua pihak, termasuk perusahaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Dengan New Policy ini, Samuel JD Wattimena berharap masalah PHK massal tidak akan lagi terasa begitu berat bagi para buruh. Ia menegaskan bahwa pemerintah dan pemimpin daerah harus bertindak cepat dan konsisten dalam memperkenalkan program pembinaan keterampilan. “New Policy ini bisa menjadi pengubah keadaan bagi ribuan buruh yang kehilangan pekerjaan,” pungkasnya. Dengan demikian, New Policy tidak hanya mengurangi risiko pengangguran, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.