Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara – Polri: Negara Rugi Rp5 Triliun Akibat Pemadaman Listrik
Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara: Negara Rugi Rp5 Triliun Akibat Pemadaman Listrik
Beritasosial.com – Dugaan korupsi dalam pasokan batu bara telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kebutuhan energi nasional, dengan kerugian estimasi mencapai Rp5 triliun. Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jabodetabek menjadi bukti nyata dari penyimpangan ini. Menurut Kortas Tipikor Polri, gangguan pasokan batu bara yang diakibatkan korupsi berdampak pada stabilitas pasokan PLTU selama periode 2018-2026.
“Pemadaman listrik di beberapa daerah disebabkan oleh gangguan pasokan batu bara yang bermasalah, terkait dugaan korupsi dalam proses pengadaannya,” ujar Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo, Senin (6/7/2026). Dia menambahkan bahwa kondisi ini memicu penurunan produksi energi yang berdampak pada kebutuhan industri dan rumah tangga.
Kasus ini memperlihatkan tiga indikasi penyimpangan yang cukup kuat, termasuk manipulasi kualitas batu bara, ketidaksesuaian harga kontrak, dan kurangnya kuantitas pasokan. Menurut Direktur Penindakan Kortas Tipikor, kerugian negara mencakup hilangnya pendapatan dari energi listrik serta gangguan ekonomi yang terjadi selama periode blackout.
Perusahaan Diduga Terlibat Korupsi
Dugaan korupsi pasokan batu bara saat ini melibatkan dua perusahaan, yaitu PT OBP dan PT OBA. Kedua perusahaan ini diduga melakukan tindakan tidak transparan dalam proses pengadaan batu bara untuk PLTU. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Kortas Tipikor menyatakan bahwa kasus ini telah resmi diproses ke tahap penyidikan.
“Setelah penyelidikan menyeluruh, termasuk pengumpulan dokumen dan permintaan keterangan, Kortastipidkor memutuskan menaikkan status kasus ke tahap penyidikan pada 4 Juli 2026,” jelas Irjen Pol Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri. Ia menegaskan bahwa penyidikan akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memastikan keakuratan bukti.
Langkah penyidikan ini diharapkan mampu mengungkap lebih jauh praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Selain itu, penyidik juga mengejar kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik individu maupun korporasi, dalam skema penyalahgunaan dana pengadaan batu bara.
Penyebab dan Dampak Pemadaman Listrik
Pemadaman listrik yang terjadi selama beberapa hari adalah akibat dari gangguan pasokan batu bara, yang menjadi bahan bakar utama PLTU. Dugaan korupsi dalam pengadaan batu bara diperkirakan menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan energi dan kapasitas produksi. Akibatnya, kebutuhan energi nasional terganggu, terutama pada saat permintaan puncak.
“Kita menemukan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan batu bara yang memengaruhi keberlanjutan pasokan PLTU,” tambah Totok. Ia menyoroti bahwa kegagalan pasokan tersebut juga memengaruhi kebijakan energi nasional, termasuk rencana pemanfaatan sumber daya energi terbarukan.
Dugaan korupsi pasokan batu bara ini terjadi karena kurangnya pengawasan dalam kontrak pengadaan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengawasan Keuangan Nasional (BPK) RI juga terlibat dalam investigasi untuk memastikan transparansi dalam pengadaan batu bara.
Sebagai langkah lanjutan, Polri menggunakan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi, serta Pasal 55 KUHP dan Pasal 603-604 UU No. 1 Tahun 2023. Penyidikan ini juga mencakup Pasal 127 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU untuk menelusuri adanya dugaan pencucian uang dalam kasus ini.
Investigasi terus berjalan dengan target untuk mengungkap seluruh jaringan korupsi. Kasus ini dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan yang serius dalam sektor energi, mengingat batu bara merupakan sumber energi yang vital bagi pembangunan ekonomi. Dugaan korupsi pasokan batu bara akan menjadi bahan evaluasi untuk reformasi kebijakan pengadaan energi di masa depan.