Relawan GAN Ancam Laporkan Budi Arie Setiadi ke Polisi terkait Pernyataan Percepatan Sejarah
Relawan GAN Resmi Arahkan Budi Arie Setiadi ke Jalur Hukum atas Ujaran "Percepatan Sejarah"
Beritasosial.com – Jakarta — Ketegangan antar-kubu relawan politik di Indonesia kembali memanas ketika Garuda Astacita Nusantara (GAN), wadah relawan Presiden Prabowo Subianto, mengumumkan rencana pelaporan resmi terhadap Budi Arie Setiadi, Ketua Umum relawan Pro-Jokowi (Projo). Langkah hukum ini dipicu oleh pernyataan Budi Arie mengenai potensi "akselerasi" atau percepatan sejarah dalam dinamika politik nasional menjelang tahun 2029. Pelaporan dijadwalkan dilakukan pada Rabu, 9 September 2026, ke pihak kepolisian dengan tuduhan penghasutan di muka umum serta dugaan makar.
Dasar Hukum yang Digunakan
Tim hukum GAN merujuk pada dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Tuduhan penghasutan di muka umum didasarkan pada Pasal 246, sementara dugaan makar merujuk pada Pasal 193 joinkto Pasal 96. Pemilihan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa GAN memandang pernyataan Budi Arie bukan sekadar komentar politik biasa, melainkan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan menantang stabilitas pemerintahan yang sedang berjalan.
KUHP baru yang mulai berlaku secara bertahap sejak 2025 memang membawa sejumlah ketentuan yang lebih tegas dalam mengatur ujaran di ruang publik, termasuk mekanisme penghasutan dan makar. Penggunaan pasal-pasal ini dalam konteks sengketa antar-relawan menjadi sorotan tersendiri, mengingat belum banyak preseden hukum yang menguji penerapan norma-norma tersebut pada ranah politik elektoral.
Konteks Pernyataan Budi Arie
Perdebatan bermula ketika Budi Arie menyampaikan pandangan tentang kemungkinan terjadinya percepatan sejarah dalam konstelasi politik Indonesia sebelum tahun 2029. Ujaran tersebut langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari kubu relawan yang mendukung pemerintahan saat ini. Puan Maharani, yang dikenal sebagai tokoh senior di lingkaran politik nasional, bahkan menanggapi dengan pesan singkat: "Jangan bicara sembarangan, tolong diklarifikasi!"
Menjelang akhir Agustus 2026, Budi Arie memang memberikan klarifikasi bahwa pandangannya bukan merupakan ajakan politik atau seruan untuk mengubah jalannya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa yang disampaikan hanyalah analisis pribadi terhadap dinamika yang ia amati. Namun, ia secara tegas menyatakan tidak akan menarik kembali analisis tersebut.
Sikap GAN: Konsekuensi Hukum Tak Terhindar
Ketua DPP GAN, Muh Burhanuddin, menjelaskan bahwa kegaduhan yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut tidak dapat dibiarkan tanpa tindak lanjut. Dalam keterangannya pada Senin, 7 September 2026, Muh Burhanuddin menegaskan posisi organisasinya.
"Konteksnya itu mengganggu dan mencoba memprovokasi pemerintahan yang ada. Berangkat dari kesadaran itu kami dari tim hukum, mencoba memformulasikan, dan membuat analisis hukum. Karena yang namanya persoalan bangsa harus kita selesaikan dalam koridor hukum itu sendiri."
Ia menambahkan bahwa setelah telaah mendalam oleh tim hukum internal, ditemukan indikasi pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam KUHP baru.
"Setelah kita telaah menurut analisis pandangan dari tim hukum kita bahwa itu berpotensi diduga ada pelanggaran beberapa pasal."
Klarifikasi yang Tidak Dianggap Cukup
Muh Burhanuddin mengakui bahwa Budi Arie pernah memberikan klarifikasi pada akhir Agustus 2026. Namun, menurutnya klarifikasi tersebut tidak menghapus substansi pernyataan awal yang dinilai provokatif.
"Pak BA ini pernah mengklarifikasi ya ini persoalan sangat serius. Kegaduhan-kegaduhan yang muncul ini tidak bisa ditolerir begitu saja. Kami secara konsekuen ingin mengawal perkara ini."
Ia menekankan bahwa sikap Budi Arie untuk tetap mempertahankan analisisnya tanpa menarik kembali pernyataan justru memperkuat posisi hukum GAN.
"Karena BA ini siap bertanggung jawab bahwa pandangan pribadi dia, siap bertanggung jawab dan tidak mau menarik pernyataannya. Jadi kalau tidak mau menarik pernyataannya berarti ada konsekuensi hukum yang harus dia terima."
Persiapan Bukti dan Pelaporan
GAN menyatakan telah mengumpulkan rangkaian bukti pendukung yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian saat pelaporan dilakukan. Bukti tersebut mencakup rekaman video pernyataan Budi Arie serta dokumentasi foto mengenai siapa saja yang hadir pada saat pernyataan disampaikan. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat substansi laporan agar dapat diproses secara formal oleh aparat penegak hukum.
"Kami sudah kumpulkan juga termasuk videonya, kemudian foto-foto siapa-siapa yang hadir ini akan diadukan ke pihak kepolisian."
Implikasi bagi Diskursus Politik Nasional
Kasus ini menyoroti batas-batas kebebasan berpendapat dalam konteks politik Indonesia, khususnya ketika pernyataan seorang tokoh relawan ditafsirkan sebagai intervensi terhadap jalannya pemerintahan. Dengan berlakunya KUHP baru, ruang bagi ujaran politik di ruang publik kini berada di bawah pengawasan hukum yang lebih ketat. Pelaporan oleh satu kubu relawan terhadap tokoh dari kubu lain juga membuka pertanyaan tentang sejauh mana mekanisme pidana dapat menjadi instrumen penyelesaian sengketa politik.
Bagi publik, perkara ini menjadi pengingat bahwa setiap pernyataan di ruang publik—terutama yang menyangkut arah kebijakan negara dan stabilitas pemerintahan—kini membawa konsekuensi hukum yang nyata. Tahun 2026, dengan KUHP baru mulai diterapkan secara penuh, menjadi momentum di mana garis antara kritik politik dan tindakan pidana penghasutan semakin menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Relawan GAN Ancam Laporkan Budi Arie?Relawan GAN Ancam Laporkan Budi Arie is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Relawan GAN Ancam Laporkan Budi Arie matter?Relawan GAN Ancam Laporkan Budi Arie matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.