Refleksi HUT ke-81 RI, PA GMNI Minta Tata Kelola Bernegara Lebih Berorientasi kepada Masyarakat Kecil
Refleksi HUT ke 81 RI PA GMNI: Tata Kelola untuk Rakyat
Beritasosial.com – Refleksi HUT ke 81 RI PA GMNI menjadi sorotan utama menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini. Pada Minggu (16/8/2026), Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) menyelenggarakan forum renungan yang mempertemukan kader GMNI, dewan pakar, dan para alumni. Tujuan kegiatan ini bukan sekadar mengenang sejarah, melainkan menumbuhkan kesadaran generasi muda akan tanggung jawab moral terhadap arah pembangunan negara.
Dalam forum tersebut, organisasi alumni ini menyampaikan pesan tegas: tata kelola bernegara harus diarahkan ulang agar berpihak pada masyarakat kecil. Demokrasi, menurut mereka, tidak boleh berhenti pada mekanisme formal seperti pemilu, melainkan wajib menghasilkan keadilan sosial yang nyata bagi seluruh lapisan warga.
Arief Hidayat: Demokrasi Harus Menghasilkan Manfaat Nyata
Profesor Arief Hidayat, Ketua Umum DPP PA GMNI, membuka paparannya dengan mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah membuktikan bahwa kepentingan kolektif harus selalu diutamakan di tengah keberagaman. Ia menegaskan bahwa prinsip tersebut wajib menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan publik masa kini.
Arief kemudian mengkritik praktik demokrasi elektoral yang berbiaya sangat tinggi. Menurutnya, biaya politik yang membengkak justru melahirkan penumpukan kekuasaan di tangan segelintir elite, bukan pemerataan manfaat bagi rakyat.
"Demokrasi politik itu juga harus bermanfaat kepada seluruh rakyat sehingga memunculkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kita tidak setuju dengan demokrasi elektoral yang berbiaya mahal yang akhirnya kita lihat penumpukan dalam demokrasi elektoral," tegas Arief.
Ia juga menyoroti dimensi ekonomi. Arsitektur ekonomi nasional, kata Arief, tidak boleh membiarkan kekayaan negara terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Ketimpangan antara pusat dan daerah harus dipersempit melalui distribusi pembangunan yang lebih setara, sehingga setiap wilayah memperoleh ruang untuk tumbuh.
"Kita melihat adanya ketidakseimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah. Perlu diperhatikan setara, berkeadilan sehingga daerah-daerah mampu berkembang, mampu mengembangkan dirinya bersama-sama dengan seluruh daerah yang lain," ujarnya.
Isu Simbol Negara di Aceh dan Pesan Dewan Pakar
Refleksi HUT ke 81 RI PA GMNI kali ini turut menyinggung persoalan pencopotan lambang serta simbol negara di Aceh. GMNI menilai bahwa ketidakpuasan di daerah tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks ketimpangan pembangunan dan distribusi manfaat sumber daya alam. Warga setempat, menurut organisasi ini, berhak merasakan manfaat yang lebih proporsional dari kekayaan alam di wilayahnya sendiri.
Wakil Ketua Dewan Pakar Nasional PA GMNI, Andreas Hugo Pariera, mengingatkan agar pemerintah menangani persoalan itu dengan pendekatan persuasif agar tidak menjalar menjadi gejolak sosial yang lebih luas.
"Pemerintah terutama pihak keamanan untuk secara persuasif mengajak saudara-saudara kita di Aceh lebih memahami bagaimana kita hidup sebagai bangsa, menghormati simbol-simbol kenegaraan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Andreas.
Andreas menambahkan bahwa kegiatan refleksi menjelang 17 Agustus bukan ritual kosong. Ia merupakan upaya mengajak generasi muda memahami sejarah perjuangan bangsa secara utuh, sehingga nilai-nilai Pancasila dan kedaulatan di bidang politik, ekonomi, serta kebudayaan dapat dihidupkan kembali dalam praktik bernegara.
Panggilan Penataan Ulang Tata Kelola Bernegara
Menutup forum, GMNI mendesak agar momentum kemerdekaan tidak hanya diisi seremoni, tetapi juga menjadi ruang kontemplasi atas persoalan struktural yang masih membelenggu masyarakat. Organisasi ini menyerukan penataan ulang tata kelola bernegara agar lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat kecil, dengan penguatan kedaulatan rakyat sebagai pilar utama.
FAQ: Refleksi HUT ke 81 RI PA GMNI
Kapan dan di mana kegiatan refleksi ini dilaksanakan? Kegiatan renungan digelar pada Minggu, 16 Agustus 2026, oleh DPP PA GMNI bersama dewan pakar dan alumni GMNI.
Apa pesan utama yang disampaikan dalam forum tersebut? Pesan intinya adalah agar tata kelola bernegara diarahkan ulang demi kepentingan masyarakat kecil, bukan sekadar menjalankan mekanisme elektoral yang berbiaya tinggi.
Siapa tokoh utama yang menyampaikan pandangan dalam acara ini? Profesor Arief Hidayat selaku Ketua Umum DPP PA GMNI dan Andreas Hugo Pariera selaku Wakil Ketua Dewan Pakar Nasional PA GMNI.
Bagaimana GMNI memandang isu simbol negara di Aceh? GMNI menilai isu tersebut berkaitan dengan ketimpangan pembangunan dan mendesak pemerintah menyelesaikannya secara persuasif tanpa mengesampingkan persatuan bangsa.