Rapat Bersama Kepala BGN, Mendagri Minta Kepala Daerah Permudah Izin SPPG dan Penerbitan SLHS
Rapat Bersama Kepala BGN Mendagri: Permudah Izin SPPG dan SLHS
Beritasosial.com – Jakarta — Rapat Bersama Kepala BGN Mendagri yang diselenggarakan secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat pada Kamis, 13 Agustus 2026, menghasilkan kesepakatan penting terkait percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan perlunya dukungan penuh dari seluruh kepala daerah untuk memperlancar implementasi program nasional ini.
Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono serta para pemimpin daerah dari berbagai wilayah ini membahas berbagai tantangan dalam pelaksanaan program MBG. Salah satu fokus utama adalah kemudahan perizinan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di seluruh Indonesia.
Instruksi Kemudahan Perizinan bagi Daerah
Dalam Rapat Bersama Kepala BGN Mendagri, Tito Karnavian memberikan instruksi tegas agar pemerintah daerah mempermudah proses perizinan bagi SPPG. Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut keinginan BGN untuk membangun kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah daerah. Menteri Tito juga menyebutkan bahwa surat edaran telah diterbitkan untuk mengarahkan kepala daerah memberikan dukungan terhadap program MBG.
"Otomatis, dari Kemendagri mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis," ujar Tito usai rapat.
Instruksi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengklasifikasian perangkat daerah yang terkait hingga percepatan penerbitan SLHS. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pertanian dan Perikanan masing-masing memiliki peran strategis dalam keberhasilan program ini.
Koordinasi Antar-Instansi dan Pengawasan
Menteri Tito dalam Rapat Bersama Kepala BGN Mendagri juga menyampaikan tindak lanjut surat edaran yang telah dikeluarkannya. Ia menjelaskan bahwa koordinasi antar-instansi menjadi kunci keberhasilan program makan bergizi di tingkat daerah.
"Saya juga sudah menyampaikan saya FU dengan SE, di antaranya adalah untuk kepala daerah, Kepala seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota ya, memberikan kemudahan masalah perizinan termasuk mengklasifikasikan para perangkat daerahnya yang terkait, dari Dinas Kesehatan, pemenuhan SLHS," ucap Tito.
Tito juga meminta Dinas Pendidikan di setiap daerah untuk melakukan pengawasan terhadap program dan mencatat data anak-anak penerima manfaat. Sementara itu, Dinas Kesehatan bertugas mengawasi SLHS yang dimiliki oleh SPPG. Dinas Pertanian dan Perikanan juga diminta berperan dalam menyediakan bahan pangan untuk SPPG.
Indikator Kinerja dan Keberhasilan Program
Menurut Tito, program makan bergizi tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi dan mencegah stunting, tetapi juga menjadi indikator kinerja bagi kepala daerah di mata masyarakat dan media. Hal ini memberikan motivasi tambahan bagi para pemimpin daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap program nasional ini.
"Karena program bukan hanya untuk meningkatkan gizi, dan mencegah stunting, kepala daerah itu punya indikator mereka untuk... yaa ... pada masyarakat, menaikkan popularitas, elektabilitas, kemudian juga dinilai oleh publik, dinilai oleh media, dinilai juga oleh kami. Itu indikatornya di antaranya menekan stunting, naik atau turun," ucap Tito.
Indikator keberhasilan program ini akan menjadi acuan dalam evaluasi kinerja kepala daerah. Dengan demikian, program makan bergizi bukan hanya menjadi program sosial, tetapi juga menjadi bagian dari sistem evaluasi pemerintahan daerah.
Komitmen BGN dan Target Masa Depan
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan dalam program MBG di seluruh daerah. Saat ini, BGN sedang memperbaiki tata kelola program agar tidak ada lagi masalah keamanan pangan.
"Oleh karena itu, di rapat koordinasi ini kami secara khusus itu kira-kira kalau diintisari-kan adalah kami BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah, termasuk juga masyarakat umum, dan khusus lagi adalah orang tua siswa yang ada di sekolah masing-masing," ucap Sudaryono.
Selain itu, BGN juga menargetkan 3,5 juta guru untuk ikut serta dalam program literasi gizi dan keamanan pangan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas program makan bergizi di Indonesia. Target ini mencakup guru dari berbagai jenjang pendidikan di seluruh Indonesia.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Rapat Bersama Kepala BGN Mendagri
Apa itu SPPG dalam program makan bergizi? SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi adalah unit yang bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi untuk program makan bergizi gratis di berbagai daerah.
Berapa jumlah guru yang ditargetkan dalam program literasi gizi? BGN menargetkan 3,5 juta guru untuk berpartisipasi dalam program literasi gizi dan keamanan pangan.
Kapan rapat bersama Kepala BGN dan Mendagri dilaksanakan? Rapat tersebut dilaksanakan pada Kamis, 13 Agustus 2026, secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat.
Apa peran Dinas Kesehatan dalam program ini? Dinas Kesehatan bertugas mengawasi SLHS yang dimiliki oleh SPPG untuk memastikan keamanan pangan.
Bagaimana program makan bergizi menjadi indikator kinerja kepala daerah? Program ini dinilai oleh publik, media, dan Kemendagri sebagai bagian dari indikator keberhasilan kepala daerah dalam menekan angka stunting.