Prabowo Jawab Kritik Kabinet Gemuk: Indonesia Sebesar Eropa, tapi Hanya Punya Satu Kabinet
Prabowo Tegaskan Susunan Kabinet Disesuaikan dengan Skala Indonesia
Beritasosial.com – Prabowo Jawab Kritik Kabinet Gemuk dengan menekankan bahwa ukuran pemerintahan harus dilihat dari tantangan yang dihadapi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menilai negara dengan penduduk hampir 300 juta jiwa, wilayah luas, dan kondisi geografis kepulauan memerlukan kapasitas kerja pemerintahan yang memadai.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026), Prabowo mengakui adanya penilaian bahwa kabinetnya terlalu besar. Namun, menurut dia, koalisi luas dibangun agar semakin banyak kekuatan dapat bekerja bersama untuk memperbaiki kehidupan rakyat.
“Koalisi kita besar, benar karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita,” kata Prabowo.
Indonesia dibandingkan dengan kawasan Eropa
Prabowo Jawab Kritik Kabinet Gemuk dengan membandingkan skala Indonesia dan Eropa. Ia menyebut luas fisik Indonesia sebanding dengan Eropa, sedangkan kawasan tersebut terdiri atas sekitar 30 negara yang masing-masing mempunyai pemerintahan dan kabinet sendiri.
Setiap negara di Eropa memiliki menteri keuangan, panglima angkatan bersenjata, jaksa agung, serta kepolisian masing-masing. Sementara itu, Indonesia menangani persoalan nasional yang luas melalui satu pemerintahan dan satu kabinet.
“Negara kita hampir 300 juta. Negara kita fisiknya sebesar Eropa. Eropa itu, 30 negara. Ada 30 kabinet. Ada 30 Menteri Keuangan. Ada 30 Panglima TNI. Ada 30 Jaksa Agung. Ada 30 Kapolri,” ujarnya.
Menurut Prabowo, perbandingan tersebut menunjukkan besarnya beban koordinasi yang harus dijalankan pemerintah pusat. Pelayanan publik, pembangunan ekonomi, keamanan, penegakan hukum, serta kebutuhan daerah yang berbeda-beda harus dijangkau dalam satu negara kepulauan.
“Indonesia satu kabinet saudara-saudara. Mana yang, mana yang tidak efisien? Mana yang tidak efisien?” tambah Prabowo.
Koalisi luas dan realitas politik
Selain soal efektivitas kabinet, Prabowo turut membahas dinamika politik nasional. Ia menilai persaingan politik di negara besar seperti Indonesia merupakan hal yang wajar karena banyak kekuatan politik terlibat, sementara posisi kepemimpinan yang tersedia terbatas.
Koalisi besar, menurut Prabowo, bukan hanya berkaitan dengan pembagian peran dalam pemerintahan. Ia memandang kerja sama politik diperlukan untuk menyatukan berbagai kekuatan dalam agenda pembangunan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
“Negara sebesar kita dinamika politik sebesar kita pasti persaingannya, keras kursi terbatas. Kok ada yang senyum ya? Pemimpin partai ini sadar kursi terbatas. Presiden hanya satu,” ucapnya.
Meski demikian, publik tetap dapat menilai efektivitas pemerintahan dari hasil kerja kementerian dan lembaga. Koordinasi yang kuat diharapkan berdampak pada pelayanan yang lebih cepat, kebijakan yang terarah, serta pelaksanaan program yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Tantangan bencana dan gejolak yang dihadapi pemerintah
Prabowo Jawab Kritik Kabinet Gemuk juga dengan menyinggung berbagai tekanan yang dihadapi pemerintah dalam dua tahun terakhir. Tantangan itu mencakup penanganan bencana alam, gempa bumi, erupsi Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Ia menyatakan pemerintah bergerak menghadapi berbagai peristiwa tersebut, termasuk saat penanganan dilakukan di Sumatera bagian utara. Respons terhadap kondisi darurat memerlukan keterlibatan banyak unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga pihak yang menangani keselamatan warga, logistik, keamanan, dan pemulihan.
“Dan kita mampu mengendalikan ada bencana alam, kita hadapi. Sumatera bagian utara kemarin habis-habisan kita turun. Gempa bumi, apa itu Krakatau, Karhutla kita kompak kita hadapi. Kita tidak puas, kita belajar,” tuturnya.
Prabowo menegaskan pentingnya evaluasi dari setiap penanganan krisis. Upaya menghadapi bencana tidak hanya berfokus pada tindakan saat keadaan darurat, tetapi juga pada perbaikan kesiapsiagaan, komunikasi, koordinasi lapangan, dan pemulihan bagi warga terdampak.
Efisiensi dinilai dari kemampuan bekerja
Bagi Prabowo, perdebatan mengenai besar atau kecilnya kabinet perlu diukur melalui kemampuan pemerintah menjalankan tugas. Struktur pemerintahan dinilai perlu mendukung penyelesaian persoalan yang kompleks, terutama di negara dengan penduduk besar dan wilayah yang tersebar luas.
Dengan satu kabinet yang mengelola beragam kebutuhan nasional, pemerintah dituntut menjaga koordinasi antarinstansi agar kebijakan dapat berjalan efektif. Keberhasilan kerja sama tersebut pada akhirnya tercermin dalam kualitas pelayanan publik, penanganan keadaan darurat, dan kemajuan pembangunan di berbagai daerah.
FAQ
Apa inti pernyataan Prabowo mengenai kritik kabinet gemuk?
Prabowo menyatakan ukuran kabinet harus dipahami dalam konteks Indonesia sebagai negara berpenduduk hampir 300 juta jiwa dan memiliki wilayah fisik sebesar Eropa. Menurutnya, Indonesia hanya memiliki satu pemerintahan nasional dan satu kabinet untuk menangani kebutuhan yang sangat beragam.
Mengapa Prabowo menyinggung Eropa?
Prabowo menggunakan Eropa sebagai perbandingan karena kawasan itu terdiri atas sekitar 30 negara, masing-masing dengan kabinet dan lembaga pemerintah sendiri. Ia membandingkannya dengan Indonesia yang mengelola wilayah luas melalui satu kabinet.
Bagaimana efisiensi kabinet dapat dinilai?
Efisiensi dapat dinilai dari hasil kerja pemerintah, seperti kelancaran koordinasi, kecepatan pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan, serta kemampuan menangani persoalan nasional dan keadaan darurat.