Menteri Jumhur Berharap Negara Besar Ikut Bertanggung Jawab Pulihkan Lingkungan
Indonesia di Garis Depan Perubahan Iklim: Jumhur Tegaskan Peran Adaptasi dalam BRICS
Beritasosial.com – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tersebar di lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia menempatkan lebih dari 60 persen warganya di kawasan pesisir. Kondisi geografis ini menjadikan negeri tersebut sangat rentan terhadap kenaikan muka laut, cuaca ekstrem, serta berbagai bencana yang dipicu perubahan iklim. Dampaknya nyata: kemajuan pembangunan terancam, sumber penghidupan terganggu, dan kelompok masyarakat rentan terdorong kembali ke jurang kemiskinan.
Kekayaan Hayati sebagai Aset Strategis
Di balik kerentanan itu, Indonesia menyimpan salah satu koleksi keanekaragaman hayati paling melimpah di muka bumi. Lebih dari 300 ribu spesies telah teridentifikasi, mencakup 9,7% tumbuhan berbunga global, 14% mamalia, dan 18,6% spesies burung. Di ranah laut, posisi Indonesia di jantung Segitiga Karang menaungi 23% hutan mangrove dunia, 16% spesies ikan laut global, serta 10% spesies karang. Konsentrasi reptil dan mamalia laut di perairan Indonesia juga termasuk yang tertinggi secara internasional. Seluruh kekayaan hayati tersebut menopang jasa ekosistem yang krusial bagi mitigasi iklim, adaptasi, dan keberlangsungan jutaan mata pencaharian.
Pernyataan di Forum BRICS, New Delhi
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyampaikan pandangan tersebut dalam pertemuan para menteri lingkungan negara anggota BRICS yang berlangsung di New Delhi, India, pada Selasa, 18 Agustus 2026. Dalam forum itu, Jumhur menegaskan urgensi menjaga keanekaragaman hayati—baik di daratan maupun di laut—sebagai fondasi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, serta pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.
Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas sikap sejumlah negara maju berkapasitas ekonomi besar yang memilih menarik diri dari tanggung jawab kolektif dalam penanganan polusi dan perubahan iklim, padahal bobot ekonomi mereka masih menyumbang porsi terbesar emisi global.
"Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045."
Pernyataan Jumhur menegaskan bahwa bagi Indonesia, isu adaptasi iklim bukan sekadar catatan kaki kebijakan, melainkan inti dari strategi pembangunan nasional dan jaminan kesejahteraan jangka panjang.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Menteri Jumhur Berharap Negara Besar Ikut?Menteri Jumhur Berharap Negara Besar Ikut is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Menteri Jumhur Berharap Negara Besar Ikut matter?Menteri Jumhur Berharap Negara Besar Ikut matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.