Mendagri Tegaskan Komitmen Kawal Regulasi Daerah agar Tepat Sasaran dan Berdampak
Kemendagri Perkuat Pengawalan Regulasi Daerah agar Selaras dan Bermanfaat
Beritasosial.com – Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya memastikan setiap regulasi di daerah disusun secara cermat, sejalan dengan ketentuan yang lebih tinggi, serta benar-benar menjawab kepentingan warga. Pengawasan terhadap kualitas aturan daerah dipandang krusial karena sebuah ketentuan yang telah disetujui dapat langsung memengaruhi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kehidupan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 di Graha Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. Forum tersebut mengangkat tema “Orkestrasi Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan di Era Digital: Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Berbasis Bukti, Adaptif, dan Berdampak”.
Dalam forum itu, Tito menjelaskan bahwa Kemendagri menjalankan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Salah satu fokusnya ialah menelaah rancangan produk hukum daerah, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sebelum aturan tersebut diterapkan.
Regulasi daerah harus sesuai hierarki hukum
Pemerintah daerah memiliki ruang kewenangan untuk membentuk aturan sesuai kebutuhan wilayahnya. Perda dibentuk bersama DPRD, sedangkan Perkada dapat diterbitkan oleh kepala daerah dalam lingkup kewenangannya. Di tingkat paling dekat dengan warga, pemerintah desa juga dapat membuat Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
Ragam kewenangan tersebut membuat proses penyusunan regulasi tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai prosedur administratif. Setiap aturan perlu diperiksa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, tidak melampaui kewenangan pembentuknya, dan dapat dijalankan secara nyata.
Keselarasan dalam hierarki hukum menjadi unsur penting agar masyarakat tidak menghadapi aturan yang saling berbenturan. Bagi pemerintah daerah, ketepatan substansi juga membantu pelaksanaan kebijakan berjalan lebih jelas, karena dasar hukum, pihak pelaksana, serta sasaran pengaturannya dapat dipahami dengan baik.
“Karena kalau sekali di-approve (disetujui), ini akan memberikan dampak kepada masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa dampak sebuah regulasi tidak berhenti pada tahap penandatanganan. Aturan yang sudah berlaku dapat memengaruhi cara pemerintah memberikan layanan, cara warga memenuhi kewajiban, hingga kepastian dalam menjalankan aktivitas di daerah. Karena itu, kualitas perumusan perlu dijaga sejak rancangan masih dibahas.
Pembinaan dan evaluasi sebagai langkah pencegahan
Pengawalan yang dilakukan Kemendagri mencakup pembinaan serta pengawasan terhadap pemda. Dalam konteks ini, evaluasi rancangan produk hukum daerah berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk melihat apakah sebuah aturan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat diterapkan secara efektif.
Pendekatan tersebut juga penting agar regulasi daerah tidak hanya memiliki bentuk formal, tetapi mampu memberikan manfaat yang jelas. Sebuah aturan yang disusun dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk dipahami dan dilaksanakan, sementara aturan yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan hambatan pada pelaksanaannya.
Di era digital, tuntutan terhadap tata kelola regulasi semakin besar. Masyarakat membutuhkan aturan yang mudah diakses, dapat dipahami, dan memiliki alasan kebijakan yang dapat dijelaskan. Tema forum pembangunan hukum tahun 2026 menempatkan peraturan berbasis bukti, kemampuan beradaptasi, serta dampak sebagai arah penting dalam pembentukan perundang-undangan.
Bagi daerah, prinsip tersebut berarti penyusunan aturan perlu memperhatikan persoalan yang hendak diselesaikan dan konsekuensi penerapannya. Pengaturan yang baik bukan semata-mata banyaknya ketentuan yang dibuat, melainkan ketepatan dalam memilih langkah hukum untuk menjawab kebutuhan publik.
Koordinasi lintas kementerian
Untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Hukum serta Kementerian Sekretariat Negara. Kerja sama ini terutama berkaitan dengan proses harmonisasi, yaitu penyelarasan materi dan kedudukan aturan dalam sistem perundang-undangan.
Koordinasi antarlembaga diperlukan karena pembentukan regulasi melibatkan aspek substansi, tata urutan hukum, dan kesesuaian dengan kebijakan nasional. Dengan proses harmonisasi yang memadai, rancangan regulasi diharapkan tidak menciptakan ketidaksesuaian dengan aturan yang telah berlaku.
Peran tersebut juga memperlihatkan bahwa otonomi daerah tetap berjalan dalam kerangka negara hukum. Daerah memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan sesuai ketentuan, namun penggunaan kewenangan itu harus berada dalam batas konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Pengawalan regulasi daerah pada akhirnya berkaitan langsung dengan kepastian hukum bagi warga. Ketika aturan disusun secara konsisten, selaras, dan dapat diterapkan, masyarakat memperoleh kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pelayanan yang berlaku di wilayahnya.
Kemendagri menempatkan pembinaan dan evaluasi sebagai bagian dari upaya menjaga agar produk hukum di tingkat daerah tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan koordinasi bersama Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara, proses harmonisasi diharapkan memperkuat kualitas aturan yang berdampak dalam kehidupan sehari-hari.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Mendagri Tegaskan Komitmen Kawal Regulasi Daerah?Mendagri Tegaskan Komitmen Kawal Regulasi Daerah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Mendagri Tegaskan Komitmen Kawal Regulasi Daerah matter?Mendagri Tegaskan Komitmen Kawal Regulasi Daerah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.