KPK OTT 14 Orang Termasuk Sestama BNPB, Berton: Penanggulangan Bencana Tak Terpengaruh Proses Hukum
Pelayanan BNPB Tetap Berjalan Usai OTT KPK
Beritasosial.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Salah satu pihak yang diamankan adalah Sekretaris Utama BNPB, Rustian.
Di tengah proses hukum tersebut, BNPB menegaskan bahwa layanan penanggulangan bencana serta pelaksanaan misi kemanusiaan tidak boleh terhenti. Aktivitas lembaga yang berkaitan dengan kesiapsiagaan, respons darurat, dan dukungan kepada masyarakat terdampak bencana tetap menjadi perhatian utama seluruh jajaran.
“BNPB mengimbau seluruh jajaran untuk tetap fokus pada tugas penanggulangan bencana, kemanusiaan dan tidak terpengaruh oleh proses hukum yang berjalan,” tegas Berton dalam keterangannya.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara BNPB sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan. Ia menekankan bahwa penanganan keadaan darurat dan kebutuhan kemanusiaan harus tetap dilakukan secara profesional, terlepas dari proses yang tengah berjalan di ranah penegakan hukum.
BNPB Tegaskan Menghormati Proses Hukum
BNPB menyatakan menghormati langkah serta prosedur hukum yang dilaksanakan KPK. Lembaga tersebut juga menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah bagi setiap pihak yang terlibat dalam pemeriksaan.
“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ungkap Berton.
Asas praduga tak bersalah berarti seseorang tidak dapat dipandang bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks penanganan perkara, prinsip ini penting untuk menjaga agar proses pemeriksaan berjalan objektif dan setiap pihak memperoleh perlakuan yang adil.
BNPB juga menyampaikan komitmen untuk bersikap kooperatif. Dukungan berupa data maupun akses informasi yang diperlukan akan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sikap ini menjadi bagian dari penghormatan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan.
Selain itu, BNPB memastikan tidak akan melakukan campur tangan dalam bentuk apa pun terhadap proses yang ditangani aparat penegak hukum. Pemisahan antara kelangsungan tugas institusi dan pemeriksaan hukum dipandang penting agar pelayanan publik tetap terjaga sekaligus proses hukum dapat berlangsung tanpa intervensi.
Operasi Berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB. Dalam kegiatan tersebut, lembaga antirasuah mengamankan 14 orang.
Selain Rustian sebagai Sekretaris Utama BNPB, pihak yang diamankan mencakup pejabat pembuat komitmen atau PPK serta pihak swasta. Operasi ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dalam kerja lembaga publik, terutama bagi institusi yang memiliki tugas penanggulangan bencana. Kegiatan tersebut dapat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan operasional, dukungan respons, maupun penyediaan berbagai layanan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Karena itu, tata kelola yang sesuai aturan menjadi unsur penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran dan kepercayaan publik.
PPK memiliki peran dalam proses pengadaan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan juga merupakan bagian dari mekanisme penyediaan barang atau jasa. Namun, setiap tahapan tetap harus mematuhi prosedur, prinsip transparansi, serta pengawasan yang ditetapkan dalam regulasi.
Fokus Kemanusiaan Tidak Boleh Terganggu
BNPB memiliki peran dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia, yang mencakup kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi dalam kerangka tugas kelembagaan. Keberlanjutan pelayanan menjadi penting karena kondisi kebencanaan dapat muncul sewaktu-waktu dan membutuhkan koordinasi cepat.
Penegasan agar jajaran tetap menjalankan tugas menjadi pesan bagi aparatur BNPB untuk menjaga layanan publik di tengah perhatian terhadap proses hukum. Masyarakat yang memerlukan informasi kebencanaan maupun dukungan dalam situasi darurat tetap membutuhkan institusi yang bekerja secara responsif.
Di sisi lain, proses hukum yang transparan dan berjalan sesuai prosedur juga memiliki arti penting bagi penguatan tata kelola. Kerja sama BNPB dalam penyediaan data dan akses informasi yang diperlukan diharapkan membantu pemeriksaan berlangsung sesuai koridor hukum.
Hingga tahap ini, KPK telah mengonfirmasi pengamanan terhadap 14 orang dalam operasi tersebut. Perkembangan lanjutan mengenai status hukum pihak-pihak yang diamankan akan mengikuti proses yang dijalankan oleh KPK sesuai kewenangannya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KPK OTT 14 Orang Termasuk Sestama?KPK OTT 14 Orang Termasuk Sestama is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KPK OTT 14 Orang Termasuk Sestama matter?KPK OTT 14 Orang Termasuk Sestama matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.