Kolonialisme Digital: Kedaulatan Indonesia Tidak Boleh Berhenti di Batas Fisik
Kolonialisme Digital: Kedaulatan Indonesia di Era Virtual
Beritasosial.com – Kolonialisme Digital menjadi isu krusial yang semakin sulit diabaikan di era kontemporer. Komjen Pol (P) Dr Dharma Pongrekun SIK, MM, MH mengemukakan pertanyaan fundamental melalui penelitian disertasi beliau: bisakah suatu bangsa tetap memiliki kedaulatan penuh ketika fondasi digital kehidupan bernegara bergantung pada entitas eksternal? Kajian ini awalnya berfokus pada keamanan siber, namun berkembang menjadi perspektif yang lebih luas tentang perebutan pengaruh di ranah digital.
Kekuasaan yang Bergeser ke Ranah Digital
Dalam konteks kekinian, kekuatan tidak lagi hanya mengalir melalui jalur tradisional seperti wilayah geografis, kekuatan militer, dan sumber daya alam. Kekuasaan juga bergerak melalui data, cloud computing, algoritma, kecerdasan buatan, platform digital, infrastruktur komputasi, dan jaringan komunikasi. Keamanan siber pun bergeser dari sekadar masalah teknis menjadi isu geopolitik, ekonomi, hukum, dan keamanan nasional.
Selama berabad-abad, kedaulatan negara dibangun di atas penguasaan wilayah fisik. Ada tanah, laut, udara, perbatasan, dan yurisdiksi. Namun ruang digital menghadirkan karakter yang berbeda. Sebuah data dapat dibuat di Indonesia, diproses di negara lain, disimpan dalam infrastruktur yang tersebar di berbagai yurisdiksi, dianalisis menggunakan algoritma milik perusahaan lintas negara, dan kemudian dikembalikan kepada pengguna Indonesia dalam hitungan milidetik.
Kedaulatan negara tidak boleh berhenti pada batas fisik. Ia harus tegak hingga ke batas virtual.
Tidak ada kapal perang yang menyeberangi perbatasan. Tidak ada tentara yang memasuki wilayah. Tetapi informasi strategis sebuah bangsa dapat bergerak melintasi batas negara tanpa terlihat oleh mata. Karena itu, persoalan kedaulatan tidak lagi cukup dibaca hanya melalui batas fisik. Rekonseptualisasi ini bukan berarti menghapus kedaulatan teritorial, melainkan melengkapinya dengan dimensi baru.
Kolonialisme Digital dan Ketimpangan Kekuasaan
Istilah Kolonialisme Digital digunakan sebagai kerangka kritis untuk membaca struktur ketimpangan dalam arsitektur digital global. Istilah ini tidak berarti bahwa setiap perusahaan teknologi asing adalah penjajah. Indonesia juga tidak perlu memutus hubungan dengan teknologi global. Persoalannya terletak pada asimetri kekuasaan.
Ada negara yang menjadi produsen teknologi. Ada negara yang menguasai infrastruktur. Ada pihak yang menentukan standar. Ada korporasi yang mengendalikan platform dan ekosistem digital global. Sementara banyak negara berkembang berada pada posisi sebagai pengguna, konsumen, dan penerima standar. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar: apakah Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi arsitektur digital yang dirancang pihak lain, atau mampu menjadi subjek yang ikut menentukan arsitektur tersebut?
Data: Lebih dari Sekadar Komoditas
Data sering diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Padahal, data strategis mempunyai dimensi yang jauh lebih besar. Data kependudukan, kesehatan, keuangan, mobilitas, pemerintahan, industri, komunikasi, pertahanan, dan keamanan, apabila dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis, dapat menghasilkan gambaran yang sangat dalam mengenai suatu bangsa.
Karena itu pertanyaannya bukan sekadar: di mana data disimpan? Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang menguasai infrastrukturnya? Di bawah hukum siapa sistem tersebut beroperasi? Siapa yang dapat mengaksesnya? Siapa yang dapat mengauditnya? Ke mana data dapat bergerak? Dan ketika terjadi konflik kepentingan, apakah Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menentukan pilihannya sendiri?
Di sinilah data sovereignty berbeda dari sekadar data localization. Data yang secara fisik berada di Indonesia belum tentu sepenuhnya berdaulat apabila infrastruktur, teknologi, kunci, perangkat lunak, kemampuan pengelolaan, atau rantai pasok strategis di belakangnya masih bergantung secara kritis kepada pihak lain.
Tiga Kebaruan Penelitian
Perjalanan akademik dalam disertasi ini kemudian menghasilkan tiga kebaruan utama. Pertama, kebaruan teoretis, yang menawarkan perspektif baru tentang kedaulatan digital dalam konteks negara berkembang. Kedua, kebaruan metodologis, dalam pendekatan analisis arsitektur digital global. Ketiga, kebaruan praktis, berupa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia di tengah arus globalisasi teknologi.
FAQ: Kolonialisme Digital dan Kedaulatan Indonesia
Apa itu Kolonialisme Digital? Kolonialisme Digital adalah fenomena ketimpangan kekuasaan dalam arsitektur digital global, di mana negara berkembang menjadi konsumen dan penerima standar teknologi yang ditentukan oleh negara maju dan korporasi multinasional.
Bagaimana Kolonialisme Digital memengaruhi kedaulatan Indonesia? Kolonialisme Digital memengaruhi kedaulatan Indonesia melalui ketergantungan pada infrastruktur, platform, dan algoritma asing. Data strategis Indonesia dapat diproses, disimpan, dan dianalisis di luar negeri, sehingga mengurangi kemampuan negara dalam mengontrol informasi nasionalnya.
Apakah Indonesia perlu memutus hubungan dengan teknologi global? Tidak. Indonesia tidak perlu memutus hubungan dengan teknologi global. Persoalannya terletak pada asimetri kekuasaan, bukan pada isolasi. Indonesia perlu memperkuat daya tawar dan kemandirian dalam menentukan arsitektur digital nasional.
Bagaimana perbedaan data sovereignty dan data localization? Data localization hanya memastikan data secara fisik berada di dalam negeri. Data sovereignty lebih luas, mencakup penguasaan atas infrastruktur, teknologi, kunci, perangkat lunak, kemampuan pengelolaan, dan rantai pasok strategis di belakang data tersebut.
Apa rekomendasi utama untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia? Rekomendasi utama meliputi penguatan infrastruktur digital nasional, pengembangan regulasi yang melindungi kepentingan nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta diplomasi digital untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global.