Informasi Bencana NTT Belum Maksimal, KPI Dorong TV dan Radio Ambil Peran Terdepan
KPI Minta TV dan Radio Perkuat Informasi Bencana NTT
Beritasosial.com – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan bahwa informasi bencana NTT belum maksimal dan mendesak seluruh lembaga penyiaran televisi serta radio untuk mengambil peran terdepan dalam menyampaikan kabar faktual dari wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, pada Selasa (18/8/2026), sebagai tanggapan atas minimnya liputan langsung dari zona bencana yang menyulitkan koordinasi bantuan dan pemulihan.
Gempa Magnitudo 7,5 di Laut Flores dan Kekosongan Kabar
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 yang berpusat di Laut Flores mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026). Peristiwa itu menimbulkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, serta mengungsikan ribuan warga ke titik-titik aman. Meskipun skala dampaknya besar, kabar mengenai kondisi riil masyarakat di lapangan nyaris tidak tersampaikan ke publik secara memadai dalam beberapa hari pertama pascagempa.
Kekosongan informasi ini menciptakan ruang kosong yang kemudian diisi oleh narasi tidak terverifikasi di media sosial. Akibatnya, masyarakat di luar daerah terdampak kesulitan memperoleh gambaran akurat tentang tingkat kerusakan, jumlah pengungsi, maupun jenis bantuan yang paling dibutuhkan. Kondisi tersebut memperbesar risiko salah sasaran dalam pengiriman logistik dan bantuan kemanusiaan.
Dorongan KPI agar Lembaga Penyiaran Jadi Sumber Utama
Tulus Santoso menegaskan bahwa lembaga penyiaran memiliki infrastruktur jurnalistik, jaringan distribusi, serta standar verifikasi yang menjadikannya kanal paling andal untuk menyampaikan informasi darurat. Ia meminta stasiun televisi dan radio segera mengaktifkan mekanisme peliputan faktual yang akurat, berkesinambungan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dalam situasi darurat ini, peran lembaga penyiaran sangat dibutuhkan dalam upaya menjembatani informasi yang ada di wilayah terdampak dengan masyarakat luar. Informasi ini juga dapat menjadi sumber data bagi pemerintah baik daerah maupun di pusat untuk mengambil langkah-langkah dan kebijakan strategis dalam rangka penanganan dan juga pemulihan masyarakat di wilayah terdampak."
Ia menambahkan bahwa tanpa data valid dan aktual, pemerintah daerah maupun pusat akan kesulitan merumuskan langkah strategis untuk penanganan darurat serta pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, informasi bencana NTT belum maksimal bukan sekadar persoalan jurnalistik, melainkan juga persoalan kemanusiaan yang menuntut respons cepat dari seluruh pemangku kepentingan.
Kekhawatiran terhadap Hoaks di Media Sosial
Tulus mengakui bahwa informasi dari platform digital tidak sepenuhnya diabaikan. Namun, pengalaman penanganan bencana sebelumnya menunjukkan bahwa berita bohong kerap menyebar lebih cepat daripada fakta, sehingga memicu kepanikan atau justru apatisme publik.
"Kami meyakini dan memastikan jika informasi yang berasal dari lembaga penyiaran ini dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bukan kita tidak percaya dengan informasi yang datang dari media sosial (baru), tapi kami khawatir dengan pemberitaan hoaksnya."
Ia mengimbau masyarakat untuk menjadikan siaran televisi dan radio sebagai rujukan utama selama masa darurat, sementara konten media sosial sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu sebelum dibagikan ulang.
Kebutuhan Mendesak di Ende dan Risiko Salah Sasaran
Berdasarkan laporan yang diterimanya dari warga di Ende, daftar kebutuhan mendesak mencakup air bersih, tenda pengungsian, makanan siap saji, selimut, perlengkapan khusus ibu hamil, kebutuhan bayi, kebutuhan perempuan, serta berbagai bantuan teknis lainnya. Tulus mengingatkan agar distribusi bantuan tidak keliru sasaran maupun jenis barangnya.
"Jangan sampai bantuan untuk masyarakat terdampak ini salah alamat dan tidak tepat item kebutuhannya, karena masyarakat atau pemerintah tidak mendapatkan informasi yang tepat dan aktual tersebut."
Ia menekankan bahwa setiap truk bantuan yang dikirim tanpa data kebutuhan riil berisiko menambah beban logistik di lapangan tanpa menjawab persoalan nyata warga. Koordinasi antara lembaga penyiaran, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan menjadi kunci agar setiap item bantuan sampai tepat waktu dan tepat sasaran.
FAQ: Informasi Bencana NTT dan Peran Media
Apakah informasi bencana NTT belum maksimal berarti tidak ada liputan sama sekali?
Bukan berarti tidak ada liputan, melainkan cakupan dan kedalaman kabar dari zona terdampak masih jauh di bawah kebutuhan. Banyak aspek penting seperti kondisi pengungsian, kerusakan infrastruktur, dan daftar kebutuhan spesifik warga yang belum tersampaikan secara memadai ke publik.
Bagaimana masyarakat dapat membantu mempercepat penyebaran informasi yang akurat?
Masyarakat dapat memantau siaran televisi dan radio lokal maupun nasional sebagai sumber utama, menghindari penyebaran ulang konten yang belum terverifikasi, serta melaporkan kebutuhan spesifik di daerahnya melalui kanal resmi pemerintah daerah atau lembaga kemanusiaan yang terakreditasi.
Apakah lembaga penyiaran diwajibkan menayangkan liputan bencana secara terus-menerus?
KPI tidak menetapkan kewajiban teknis berupa durasi siaran tertentu, namun mendorong agar lembaga penyiaran mengaktifkan mekanisme peliputan faktual secara berkesinambungan selama masa darurat berlangsung, sesuai dengan standar jurnalistik dan ketentuan perizinan penyiaran yang berlaku.
Sebagai penutup, KPI kembali menegaskan agar seluruh lembaga penyiaran di Indonesia segera mengaktifkan mekanisme peliputan faktual yang akurat demi mempercepat proses pemulihan pascabencana di NTT. Kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi fondasi agar tidak ada warga terdampak yang tertinggal dalam akses informasi maupun bantuan.